Banding

banding pengadilan pajak

BANDING KEPABEANAN DAN CUKAI

Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Banding diajukan ke Pengadilan Pajak. Dalam hal kepabeanan, ada 3 (tiga) hal yang dapat diajukan banding:

  1. Surat Penetapan Kembali tarif dan/atau nilai pabean (SPKTNP);
  2. Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK); dan
  3. Surat keputusan keberatan atas penetapan pejabat bea dan cukai.

Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean atau berkeberatan terhadap keputusan Direktur Jenderal atas pengajuan keberatan dapat, mengajukan permohonan banding kepada pengadilan pajak dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal penetapan atau keputusan, setelah pungutan dilunasi. Pasal 95 Undang-undang Nomor 17 tahun 2006.

Banding terhadap penetapan kepabeanan yang dapat diajukan keberatan, wajib didahului dengan pengajuan keberatan. Jika suatu penetapan dapat diajukan keberatan tapi langsung diajukan banding, maka putusannya akan menolak seluruhnya karena tidak memenuhi ketentuan formal. Selengkapnya terkait dengan keberatan silakan baca tautan berikut: Keberatan di Bidang Kepabeanan

SYARAT PENGAJUAN BANDING

  1. Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak
  2. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, tidak mengikat jika ada force majeur Pemohon Banding
  3. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1(satu) Surat Banding dan keputusan tersebut dilampirkan
  4. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding
  5. Dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya Jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)

Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Jangka waktu tersebut tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pemohon Banding.

Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding. Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding. Dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).

Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya. Apabila selama proses Banding, pemohon Banding meninggal dunia, Banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal pemohon Banding pailit. Apabila selama proses Banding pemohon Banding melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud.

Pemohon Banding dapat melengkapi Surat Bandingnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sepanjang masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya diterima Keputusan yang diajukan banding.

Pencabutan dan Peninjauan Kembali

Banding yang diajukan dapat dicabut dengan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak. Banding yang dicabut dihapus dari daftar sengketa dengan penetapan Ketua Pengadilan dalam pencabutan diajukan sebelum pelaksanaan sidang. Dalam hal pencabutan diajukan pada saat atau setelah persidangan, maka sengketa dihapus dari daftar sengketa dengan putusan hakim. Putusan ini melalui pemeriksaan dalam sidang atas persetujuan terbanding. Banding yang telah dicabut, baik melalui penetapan atau putusan,tidak dapat diajukan kembali.

Amar putusan atas pengajuan banding:

  • menolak
  • mengabulkan sebagian atau seluruhnya
  • menambah pajak yang harus dibayar
  • membetulkan kesalahan tulis dan atau salah hitung
  • tidak dapat diterima

Dalam hal hasil keputusan banding, pemohon merasa tidak puas, maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Namun PK juga tidak dapat diajukan hanya berdasar rasa tidak puas. Ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan PK, antara lain:

  1. Ada bukti baru yang bersifat menentukan
  2. Ada tipu muslihat atau kebohongan pada saat banding yang telah dijatuhi pidana
  3. Putusan bukan yang dituntut
  4. Belum diputus tanpa diketahui sebab-sebabnya putusan tidak sesuai undang-undang yang berlaku

Download:

  1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
  2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
  4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
  5. Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai; dan
  6. PMK Nomor 51/PMK.04/2017 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai.

***

1 thought on “Banding”

Comments are closed.