Banding

banding pengadilan pajak

BANDING KEPABEANAN DAN CUKAI

Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Banding diajukan ke Pengadilan Pajak. Dalam hal kepabeanan, ada 3 (tiga) hal yang dapat diajukan banding:

  1. Surat Penetapan Kembali tarif dan/atau nilai pabean (SPKTNP);
  2. Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK); dan
  3. Surat keputusan keberatan atas penetapan pejabat bea dan cukai.

Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean atau berkeberatan terhadap keputusan Direktur Jenderal atas pengajuan keberatan dapat, mengajukan permohonan banding kepada pengadilan pajak dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal penetapan atau keputusan, setelah pungutan dilunasi. Pasal 95 Undang-undang Nomor 17 tahun 2006.

Banding terhadap penetapan kepabeanan yang dapat diajukan keberatan, wajib didahului dengan pengajuan keberatan. Jika suatu penetapan dapat diajukan keberatan tapi langsung diajukan banding, maka putusannya akan menolak seluruhnya karena tidak memenuhi ketentuan formal. Selengkapnya terkait dengan keberatan silakan baca tautan berikut: Keberatan di Bidang Kepabeanan Read More …

Keberatan

keberatan di bidang kepabeanan

Keberatan di Bidang Kepabeanan

Keberatan di bidang kepabeanan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 217/PMK.04/2010. PMK ini diturunkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Perdirjen) Nomor PER-1/BC/2011. Perdirjen ini juga sudah diubah dengan dikeluarkannya Perdirjen Nomor PER-09/BC/2016.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, keberatan dan banding di bidang kepabeanan diatur dalam Bab XIII tentang Keberatan dan Banding, yang memuat Pasal 93, Pasal 93A, Pasal 94 dan Pasal 95.

Ketentuan Formal

Keberatan hanya dapat diajukan atas penetapan yang bersifat final, konkrit dan individual. Keberatan tidak dapat diajukan terhadap peraturan yang bersifat umum. Pada dasarnya keberatan diajukan kepada pimpinan dari penerbit surat penetapan. Keberatan diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Penetapan pejabat bea dan cukai yang dapat diajukan keberatan antara lain adalah:

  1. SPTNP: Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean;
  2. SPP: Surat Penetapan Pabean;
  3. SPSA: Surat Penetapan Sanksi Administrasi;
  4. SPBL: Surat Penetapan Barang Larangan;
  5. SPPBMCP: Surat Penetapan Pernbayaran Bea Masuk, Cukai, dan/ atau Pajak; dan
  6. SPPBK: Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar.

Read More …

Pengadilan Pajak Yogyakarta

pengadilan pajak yogyakarta

Pengadilan Pajak Yogyakarta bersidang di Gedung Keuangan Negara (GKN) Yogyakarta milik Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pengadilan pajak tidak memiliki gedung tersendiri di Yogyakarta. Berikut adalah alamat tempat persidangan sengketa perpajakan, termasuk kepabeanan dan cukai, di Kota Yogyakarta:

Pengadilan Pajak Yogyakarta
Gedung Keuangan Negara Yogyakarta

Jl. Kusumanegara No. 11
Kelurahan Semaki
Kecamatan Umbulharjo
Kota Yogyakarta
Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55166

Telepon ~ (0274) 512304
Faksimile ~ (0274) 512305
SMS Center ~ 081310333333
Email ~ set.pp@kemenkeu.go.id 

 



Pengadilan pajak hanya terdapat di ibukota negara, yaitu DKI Jakarta. Tapi untuk memudahkan para wajib pajak atau penanggung pajak mencari keadilan, maka Pengadilan Pajak juga membuka persidangan di kota lain. Salah satunya adalah Kota Yogyakarta. Selain Yogyakarta, kota lain di luar Jakarta yang ditunjuk untuk mengadakan persidangan sengketa kepabeanan dan perpajakan adalah Kota Surabaya.

Meskipun nantinya pemohon bisa mengajukan tempat persidangan di Yogyakarta maupun Surabaya, tapi pengajuan sengketa tetap ditujukan kepada Pengadilan Pajak di Jakarta. Nantinya hakim yang memeriksa dan memutus sengketa juga berasal dari Jakarta. Kota di luar Jakarta yang mengadakan persidangan sengketa pajak tidak memiliki hakim yang secara definitif berada di kota tersebut.

Persidangan sengketa pajak dapat dilakukan di Kota Yogyakarta dengan syarat sebagai berikut:

  1. Dalam hal sengketa terkait kepabeanan, pelabuhan bongkar atas impor dilakukan di Pelabuhan Tanjung Emas;
  2. Alamat perusahaan berada di Wilayah Jawa tengah dan DIY;
  3. Wajib Pajak atau Penanggung pajak menghendaki dipersidangkan di Yogyakarta.

  • Gedung Keuangan Negara Yogyakarta


Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut atau asistensi penyelesaian sengketa kepabeanan dan perpajakan di Pengadilan Pajak:

PT CAKRA EKSPERT SOLUSINDO (CES)

Wahyu Hidayat