Gugatan

gugatan pengadilan pajak

GUGATAN PENGADILAN PAJAK

Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak. Gugatan juga dapat diajukan terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Gugatan yang dapat diajukan ke Pengadilan Pajak adalah adalah gugatan terkait penagihan atas pajak yang harus dibayar, termasuk tagihan bea dan cukai.


Ada perbedaan antara Gugatan, Keberatan dan Banding. Banyak yang tidak paham mengenai perbedaan ini hingga menyebabkan tidak terpenuhinya ketentuan formal. Untuk lebih jelasnya terkait Keberatan dan Banding, silakan baca kedua tautan berikut: Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Banding di Bidang Kepabeanan.


Gugatan tidak menghalangi dilaksanakannya penagihan pajak atau kewajiban perpajakan. Gugatan dapat dicabut dengan suatu pernyataan pencabutan sebelum persidangan atau pada saat persidangan sebelum dibuatkan putusan. Gugatan yang sudah dicabut tidak dapat diajukan kembali.

Syarat Pengajuan Gugatan

Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak. Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan Pajak adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat. Jangka waktu tersebut tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat. Dalam hal terjadi keadaan diluar kuasa penggugat, maka diberikan jangka waktu selama  14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat.

Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan. Gugatan dapat diajukan oleh penggugat, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya. Gugatan wajib disertai alasan-alasan yang jelas, mencantumkan tanggal diterima, pelaksanaan penagihan, atau Keputusan yang digugat. Gugatan juga wajib dilampiri dengan salinan dokumen yang digugat. Apabila selama proses Gugatan, penggugat meninggal dunia, Gugatan dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal penggugat pailit. Apabila selama proses Gugatan, penggugat melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud.

Pencabutan Gugatan

Gugatan yang diajukan dapat dicabut dengan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak. Gugatan yang dihapus dari daftar sengketa dengan penetapan Ketua dalam hal diajukan sebelum persidangan. Gugatan juga dapat dihapus dengan putusan hakim melalui pemeriksaan jika diajukan setelah persidangan. Dalam hal gugatan diajukan setelah persidangan maka putusan hakim harus dengan persetujuan tergugat. Gugatan yang telah dicabut tidak dapat diajukan kembali.

Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya penagihan Pajak atau kewajiban perpajakan. Penggugat dapat mengajukan permohonan agar tindak lanjut pelaksanaan penagihan Pajak ditunda selama pemeriksaan Sengketa Pajak sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan Pajak. Permohonan dapat diajukan sekaligus dalam Gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya. Permohonan penundaan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika pelaksanaan penagihan Pajak yang digugat itu dilaksanakan.

Download:

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

1 thought on “Gugatan”

Comments are closed.