Keberatan

keberatan di bidang kepabeanan

Keberatan di Bidang Kepabeanan

Keberatan di bidang kepabeanan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 217/PMK.04/2010. PMK ini diturunkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Perdirjen) Nomor PER-1/BC/2011. Perdirjen ini juga sudah diubah dengan dikeluarkannya Perdirjen Nomor PER-09/BC/2016.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, keberatan dan banding di bidang kepabeanan diatur dalam Bab XIII tentang Keberatan dan Banding, yang memuat Pasal 93, Pasal 93A, Pasal 94 dan Pasal 95.

Ketentuan Formal

Keberatan hanya dapat diajukan atas penetapan yang bersifat final, konkrit dan individual. Keberatan tidak dapat diajukan terhadap peraturan yang bersifat umum. Pada dasarnya keberatan diajukan kepada pimpinan dari penerbit surat penetapan. Keberatan diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Penetapan pejabat bea dan cukai yang dapat diajukan keberatan antara lain adalah:

  1. SPTNP: Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean;
  2. SPP: Surat Penetapan Pabean;
  3. SPSA: Surat Penetapan Sanksi Administrasi;
  4. SPBL: Surat Penetapan Barang Larangan;
  5. SPPBMCP: Surat Penetapan Pernbayaran Bea Masuk, Cukai, dan/ atau Pajak; dan
  6. SPPBK: Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar.

Keputusan dan Penyelesaian Keberatan

Pengajuan keberatan akan dijawab dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal tanda terima permohonan keberatan. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak diputuskan, maka keberatan dianggap dikabulkan. Pengajuan keberatan akan dijawab dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Isi dari surat keputusan tersebut ada 4 (empat) kemungkinan, yaitu:

  1. Diterima seluruhnya
  2. Ditolak seluruhnya
  3. Ditolak sebagian
  4. Ditolak dan ditetapkan lain.

Banding dan Gugatan

Dalam hal keberatan ditolak dan merasa tidak puas dengan keputusan tersebut, perusahaan dapat mengajukan proses banding ke pengadilan pajak. Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak. Institusi ini dibentuk berdasar Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Selain memproses dan memutus sengketa banding dibidang kepabeanan, Pengadilan Pajak juga memutus sengketa di bidang perpajakan.

Sebelum mengajukan banding, baiknya bekali diri dengan pengetahuan yang cukup mengenai pengadilan ini dan bagaimana tata cara bersidang di pengadilan pajak. Untuk informasi terkait dengan dengan pengajuan banding ke Pengadilan Pajak, silakan baca tautan berikut: Banding Pengadilan Pajak.

Selain pengajuan keberatan yang dilanjutkan proses banding, dalam mencari keadilan, perusahaan juga dapat mengajukan Gugatan ke pengadilan pajak. Keberatan, Banding dan Gugatan mempunyai karakteristik yang berbeda dan juga memerlukan pemenuhan persyaratan yang juga berbeda. Selengkapnya terkait pengajuan gugatan ke pengadilan pajak, silakan baca posting berikut: Gugatan Pengadilan Pajak.

Download:

  1. PMK Nomor 217/PMK.04/2010 tentang Keberatan di bidang Kepabeanan;
  2. Perdirjen Nomor PER-1/BC/2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Di Bidang Kepabeanan;
  3. Perdirjen Nomor PER-09/BC/2016 tentang Perubahan atas Perdirjen Nomor PER-1/BC/2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Di Bidang Kepabeanan.

1 thought on “Keberatan”

Comments are closed.