Regulations


peraturan kepabeanan - konsultanpabean.co.id


UNDANG-UNDANG

NO.TAHUNNOMORTENTANG
1.20189PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
2.201430ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
3.201112PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
4.20117MATA UANG
5.20116KEIMIGRASIAN
6.200951PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
7.200946PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
8.200942PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPNBM)
9.200939KAWASAN EKONOMI KHUSUS
10.200935NARKOTIKA
11.200925PELAYANAN PUBLIK
12.200922LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
13.20091PENERBANGAN
14.200841ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN ANGGARAN 2009
15.200839KEMENTERIAN NEGARA
16.200836PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN (PPH)
17.200817PELAYARAN
18.200817PELAYARAN
19.200814KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
20.200811INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
21.200739PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI
22.200728PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
23.200725PENANAMAN MODAL
24.200623ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
25.200617PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN (SATU NASKAH)
26.200433PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
27.200432PEMERINTAHAN DAERAH
28.200419PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN MENJADI UNDANG-UNDANG
29.200415PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
30.200410PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
31.20049PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
32.20048PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM
33.20047SUMBER DAYA AIR
34.20044KEKUASAAN KEHAKIMAN
35.20043PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA
36.20042PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
37.20041PERBENDAHARAAN NEGARA
38.200325PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
39.200317KEUANGAN NEGARA
40.200315PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, MENJADI UNDANG-UNDANG
41.200313KETENAGAKERJAAN
42.200311PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 53 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN ROKAN HULU, KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM
43.200230KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
44.200219HAK CIPTA
45.200215TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
46.200214PENGADILAN PAJAK
47.20022KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
48.20021PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2000 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN ANGGARAN 2001
49.200122MINYAK DAN GAS BUMI
50.200120PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
51.200119ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN ANGGARAN 2002
52.200117PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2001
53.200115MEREK
54.200114PATEN
55.200037PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG
56.200036PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG-UNDANG
57.200035ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN ANGGARAN 2001
58.200033PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN ANGGARAN 2000
59.200030RAHASIA DAGANG
60.200029PERLINDUNGAN VARIESTAS TANAMAN
61.200022PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999
62.200019PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
63.200018PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPNBM)
64.200017PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN (PPH)
65.200016PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN
66.20003PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN ANGGARAN 1999 2000
67.20002ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN ANGGARAN 2000
68.199953PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN ROKAN HULU, KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM
69.199943PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN
70.199941KEHUTANAN
71.199936TELEKOMUNIKASI
72.199933PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1997/1998
73.199931PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
74.199928PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN)
75.199925PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
76.199924LALU LINTAS DEVISA DAN SISTEM NILAI TUKAR
77.199923BANK INDONESIA
78.19998PERLINDUNGAN KONSUMEN
79.19997ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN ANGGARAN 1999/2000
80.19995LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
81.199723PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
82.199722NARKOTIKA
83.199720PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
84.199719PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
85.199710KETENAGANUKLIRAN
86.19978DOKUMEN PERUSAHAAN
87.19977PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, 1988 (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA, 1988)
88.19975PSIKOTROPIKA
89.19967PANGAN
90.19966PERAIRAN INDONESIA
91.199511CUKAI
92.199510KEPABEANAN
93.199411PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPNBM)
94.19947PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING THE WORL TRADE ORGANIZATION (WTO) (PERSETUJUAN PEMBENTUKAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA)
95.19945PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENGENAI KEANEKARAGAMAN HAYATI)
96.199223KESEHATAN
97.199221PELAYARAN
98.199216KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN
99.19928PERFILMAN
100.19925BENDA CAGAR BUDAYA (BCB)
101.19905KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
102.19859PERIKANAN
103.19845PERINDUSTRIAN
104.19838PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPnBM)
105.19818HUKUM ACARA PIDANA (KUHP)
106.19769NARKOTIKA
107.19748POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN
108.19686PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI
109.19676KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
110.19675KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEHUTANAN
111.19671PENANAMAN MODAL ASING
............


PERATURAN PEMERINTAH

NO.TAHUNNOMORTENTANG
1.201939PERUBAHAN PP 28 TAHUN 2008 PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG KEPABEANAN
2.201936PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PNS, TENTARA, KEPOLISIAN, PEJABAT NEGARA, PENERIMA PENSIUN DAN PENERIMA TUNJANGAN
3.201935PERUBAHAN KETIGA NOMOR 19 TAHUN 2016 PEMBERIAN GAJI, PENSIUNATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PNS
4.201824PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK OSS NIB
5.201732JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PNBP YANG BERLAKU PADA BPOM
6.201729CARA PEMBAYARAN DAN PENYERAHAN BARANG DALAM KEGIATAN EKSPPR DAN IMPOR
7.201725PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA 2017
8.201723PEMBERIAN GAJI
9.201720PENGENDALIAN IMPOR ATAU EKSPOR BARANG YANG DIDUGA HASIL PELANGGARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL HAKI
10.201699PEMBAWAAN UANG TUNAI DAN INSTRUMEN PEMBARAYAN LAIN
11.20164PEMASUKAN TERNAK DAN PRODUK HEWAN YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN
12.201585PERUBAHAN ATAS PP 32 TAHUN 2009 TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT (TPB)
13.201569IMPOR DAN PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU DAN PENYERAHAN JKP TERKAIT ANGKUTAN TERTENTU YANG TIDAK DIPUNGUT PPN
14.201422PERUBAHAN PP 41 TAHUN 2013 BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR PPNBM
15.201340PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
16.20131JENIS DAN TARIF JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) KEMENTERIAN KEUANGAN
17.201134TINDAKAN ANTI DUMPING, TINDAKAN IMBALAN, DAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN _ BM ANTIDUMPING
18.201071STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN _ SAP
19.201053DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL _ PNS
20.201044PREKURSOR
21.200949TATA CARA PENINDAKAN DI BIDANG CUKAI
22.200932TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT _ TPB
23.200926TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG CUKAI _ SPSA
24.200924KAWASAN INDUSTRI
25.20098PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL _ PNS
26.20092PERLAKUAN KEPABEANAN, PERPAJAKAN DAN CUKAI SERTA PENGAWASAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI SERTA BERADA DI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
27.200872NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI _ NPPBKC BKC
28.200860SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
29.200855PENGENAAN BEA KELUAR TERHADAP BARANG EKSPOR _ BK PAJAK EKSPOR BEA KELUAR
30.200838PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH _ BDN BTD
31.200828PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG KEPABEANAN _ SPSA
32.200748KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN
33.200747KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN
34.200746KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
35.200731PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI _ BKP PPN
36.20077PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI _BKP PPN
37.20076TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN SERTA PEMANFAATAN HUTAN
38.200643PERIZINAN REAKTOR NUKLIR
39.200612PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH _ BKP PPNBM
40.20068PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
41.20066PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH _ BDN BTD
42.20065KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL
43.200561TATA CARA PENYUSUNAN PENGELOLAAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
44.200541PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH _ BKP PPNBM
45.200535PUNGUTAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU _ BEA KELUAR PAJAK EKSPOR
46.200526PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN AVTUR UNTUK KEPERLUAN PENERBANGAN INTERNASIONAL _ PPN
47.200522PEMERIKSAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK _ PNBP
48.200455PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH _ BKP PPNBM
49.200445PERLINDUNGAN HUTAN
50.200442PEMBINAAN JIWA KORPS DAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL _ PNS
51.200436KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
52.200435KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
53.200429SARANA PRODUKSI BERTEKNOLOGI TINGGI UNTUK CAKRAM OPTIK (OPTICAL DISK)
54.200428KEAMANAN, MUTU DAN GIZI PANGAN
55.200421PENYSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
56.20045TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA _ PNBP
57.20044PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1999 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN _ PNBP
58.20043PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA
59.20042PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PESERO) PT PERUSAHAAN GAS NEGARA
60.20041TATA CARA PENYAMPAIAN RENCANA DAN PELAPORAN REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK _ PNBP
61.200363PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM _ KABER PPN PPNBM
62.200357TATA CARA PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI PELAPOR DAN SANKSI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
63.200346PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI _ BKP PPN
64.200345TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL _ PNBP
65.200344TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEUANGAN _ PNBP
66.200343PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH _ BKP PPNBM
67.200340TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KANTOR MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP _ PNBP
68.200339TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN _ PNBP
69.200338PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 146 TAHUN 2000 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI _ BKP JKP PPN
70.200320PENUNDAAN KELIMA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM _KABER TPB PPN
71.20039WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL _ PNS
72.20036PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH _ BKP PPNBM
73.200251PERKAPALAN
74.200243PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI _ BKP PPN
75.200240PENUNDAAN KEEMPAT BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM _ KABER TPB PPN PPNBM
76.200234TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, PEMANFAATAN HUTAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN (PENJELASAN)
77.200227PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF
78.200226KESELAMATAN PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF
79.200224PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 143 TAHUN 2000 TENTANG PERLAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2000 _ PPN PPNBM
80.200215KARANTINA IKAN
81.200214KARANTINA TUMBUHAN
82.200213PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 100 TAHUN 2000 PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL _ PNS
83.200212PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2000 KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL _ PNS
84.200211PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2000 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL _ PNS
85.20027PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH _ BKP PPNBM
86.20021TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA SENSOR FILM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL _ PNBP
87.200185PENUNDAAN KETIGA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM _ PPN PPNBM
88.200175PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1969 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN
89.200174PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN, LAMPIRAN II _ B3
90.200174PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN, LAMPIRAN I _ B3
91.200174PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN, PENJELASAN _ B3
92.200174PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN _ B3
93.200171PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1998 TENTANG PENGELUARAN ATAU PEMASUKAN MATA UANG RUPIAH DARI ATAU KE DALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
94.200170KEBANDARUDARAAN
95.200169KEPELABUHAN
96.200160PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH _ BKP PPNBM
97.200125PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI _ BM PPN PPNBM PPH
98.200113PENUNDAAN KEMBALI BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM _ PPN PPNBM
99.200112IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI _BKP PPN
100.20018PUPUK BUDIDAYA TANAMAN
101.2000147PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU
102.2000146IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI _ BKP JKP PPN
103.2000145KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH DAN DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH _ BKP PPNBM
104.2000144JENIS BARANG DAN JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI _ PPN
105.2000143PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2000 _ PPN PPNBM
106.2000137TEMPAT DAN TATA CARA PENYANDERAAN, REHABILITASI NAMA BAIK PENANGGUNG PAJAK, DAN PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
107.2000136TATA CARA PENJUALAN BARANG SITAAN YANG DIKECUALIKAN DARI PENJUALAN SECARA LELANG DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
108.2000135TATA CARA PENYITAAN DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
109.2000102STANDARDISASI NASIONAL
110.200099KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL _ PNS
111.200098PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL _ PNS
112.200097FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL _ PNS
113.200082KARANTINA HEWAN
114.200081KENAVIGASIAN
115.200064PERIZINAN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR
116.200063KESELAMATAN DAN KESEHATAN TERHADAP PEMANFAATAN RADIASI PENGION
117.200052PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI
118.200045PENUNDAAN BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM _ KABER PPN PPNBM
119.200043PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI _ BM PPN PPNBM PPH
120.200038PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 1999 TENTANG PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN _ CUKAI BKC
121.200034PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA (PERUM PERURI)
122.200025KEWENANGAN PEMERINTAH DAN KEWENANGAN PROPINSI SEBAGAI DAERAH OTONOM
123.200020PERLAKUAN PERPAJAKAN DI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU
124.200019TIM GABUNGAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
125.20007KEPELAUTAN
126.199985PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN _ B3
127.199978PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KELUAR NEGERI _ PPH
128.199969LABEL DAN IKLAN PANGAN
129.199959PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 1994 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1982 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1994 _ PPN PPNBM
130.199927ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
131.199918PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN _ B3
132.19998PEMANFAATAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR
133.19997PENGAWETAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA
134.19996PENGUSAHAAN HUTAN DAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI
135.199868KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM
136.199839PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM _ PPN PPNBM
137.199818PENGELUARAN ATAU PEMASUKAN MATA UANG RUPIAH DARI ATAU KE DALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
138.199812PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
139.199743(DICABUT) PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 1996 TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT _ TPB
140.199742PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 1996 TENTANG KEGIATAN PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG EKSPOR DAN IMPOR
141.199741PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 1997 TENTANG PENGAKHIRAN KEGIATAN USAHA ASING DALAM BIDANG PERDAGANGAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 1996
142.19975PENGAWASAN BARANG KENA CUKAI _ BKC
143.199656SENJATA API DINAS DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI _ DJBC
144.199655PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
145.199634BEA MASUK ANTI DUMPING DAN BEA MASUK IMBALAN _ BM
146.199633TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT _ TPB
147.199625IZIN PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI _ NPPBKC BKC
148.199624PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI DI BIDANG CUKAI _ SPSA
149.199623PENINDAKAN DI BIDANG CUKAI
150.199622PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI KEPABEANAN _ SPSA
151.199621PENINDAKAN DI BIDANG KEPABEANAN
152.19967PELEBURAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PTP PERKEBUNAN II DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN IX MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA II _ PTPN
153.199542BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH _ BM PPN PPNBM PPH
154.199519PEMELIHARAAN DAN PEMANFAATAN BENDA CAGAR BUDAYA DI MUSEUM _ BCB
155.19956PERLINDUNGAN TANAMAN
156.199413PERBURUAN SATWA BURU
157.199344KENDARAAN DAN PENGEMUDI
158.199310PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA _ BCB
159.198617KEWENANGAN PENGATURAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
160.198528PERLINDUNGAN HUTAN
161.198310IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL _ PNS
162.198030PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL _ PNS
163.197513PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIP _ RADIO AKTIF
164.197512IZIN PEMAKAIAN ZAT RADIOAKTIP DAN ATAU SUMBER RADIASI LAINNYA _ RADIO AKTIF
165.19737PENGAWASAN ATAS PEREDARAN, PENYIMPANAN DAN PENGGUNAAN PESTISIDA
166.196932PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1969 KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN
167.19578PEMBEBASAN DARI BEA MASUK ATAS DASAR HUBUNGAN INTERNASIONAL
............


PERATURAN PRESIDEN

JENISTAHUNNOTENTANG
PERPRES201844INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW (INSW)
PERPRES201834PENGESAHAN INDONESIA-PALESTINA FTA
PERPRES201796PERUBAHAN 37 TAHUN 2015 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (DJP)
PERPRES201791PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
PERPRES201298PENGESAHAN PERJANJIAN PERDAGANGAN PREFERENSIAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN (PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN) _ indonesia pakistan fta
PERPRES201261PENGESAHAN SECOND PROTOCOL TO AMEND THE AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF KOREA (PROTOKOL KEDUA UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DARI PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH ANTAR PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA) _ asean korea fta akfta
PERPRES201137PENGESAHAN SECOND PROTOCOL TO AMEND THE AGREEMENT ON TRADE IN GOODS OF THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA (PROTOKOL KEDUA UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA) – asean china fta acfta
PERPRES201126PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING THE ASEAN – AUSTRALIA – NEW ZEALAND FREE TRADE AREA (PERSETUJUAN PEMBENTUKAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN – AUSTRALIA – SELANDIA BARU) _ asean australia new zealand fta aanzfta
PERPRES201125PENGESAHAN AGREEMENT ON TRADE IN GOODS OF THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA) _ asean china fta acfta
INPRES20119RENCANA AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2011
PERPRES201040PENGESAHAN AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF INDIA (PERSETUJUAN MENGENAI PERDAGANGAN BARANG DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK INDIA) _ asean india fta aifta
KEPPRES201028PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI
PERPRES20102PENGESAHAN ASEAN TRADE IN GOOD AGREEMENT (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN) _ atiga fta
PERPRES200927PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL
INPRES20096PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
PERPRES200858PENGESAHAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN TENTANG KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF (FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN ON COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP)
PERPRES200836PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND JAPAN FOR AN ECONOMIC PARTNERSHIP (PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI) _ usdfs
KEPPRES200811DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN _ ftz
KEPPRES200810DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN _ ftz
KEPPRES20089DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM _ ftz
KEPPRES20088PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI
KEPPRES200722PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR
PERPRES200712PENGESAHAN AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF KOREA (PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH ANTAR PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA) _ asean korea fta acfta
PERPRES200711PENGESAHAN FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF KOREA (PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH ANTAR PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA) _ asean korea fta acfta
PERPRES20068PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PERPRES20066PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
PERPRES20065KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL
KEPPRES20063TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI
PERPRES200581BADAN KOORDINASI KEAMANAN LAUT _ bakorkamla
PERPRES200570PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PERPRES200568TATA CARA MEMPERSIAPKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH DAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN _ uu perpu pp perpres
KEPPRES200525PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 1973 TENTANG DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
KEPPRES200524PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR
PERPRES200522HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI _ bbm
INPRES20055PEMBERDAYAAN INDUSTRI PELAYARAN NASIONAL _ kapal
KEPPRES200469PENGESAHAN FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF INDIA (PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK INDIA) _ asean india fta aifta
KEPPRES200461PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KEPPRES200458PENANGANAN GULA YANG DIIMPOR SECARA TIDAK SAH
KEPPRES200448PENGESAHAN FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA (PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA) _ asean china fta acfta
KEPPRES200435KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2004
KEPPRES200432HONORARIUM BAGI KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA KOMISI HUKUM NASIONAL DAN STAF SEKRETARIAT KOMISI HUKUM NASIONAL
KEPPRES200429PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI MELALUI SISTEM PELAYANAN SATU ATAP
KEPPRES20047PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK PORTUGAL UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN BESERTA PROTOKOL
KEPPRES20043SISTEM KEPEGAWAIAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN _ ppatk
KEPPRES200387TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI
KEPPRES200383SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK _ keberatan banding
KEPPRES200380PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KEPPRES200263DEWAN GULA INDONESIA
KEPPRES200254TIM KOORDINASI PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR
KEPPRES200244DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA
KEPPRES200233PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGUSAHAAN PASIR LAUT
KEPPRES200184KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
KEPPRES200138PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 177 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS DEPARTEMEN
KEPPRES200118PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 1999 PEMBENTUKAN TIM NASIONAL UNTUK PERUNDINGAN PERDAGANGAN MULTILATERAL DALAM KERANGKA WORLD TRADE ORGANIZATION _ wto
KEPPRES2000177SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS DEPARTEMEN
KEPPRES2000165KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN
KEPPRES2000152PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
KEPPRES2000150KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU
KEPPRES2000143PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 177 TAHUN 1999 TENTANG KOMITE KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN
KEPPRES2000125RINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2000
KEPPRES2000122PEMBUBARAN DEWAN EKONOMI NASIONAL
KEPPRES2000116RINCIAN PENGELUARAN RUTIN TAHUN ANGGARAN 2000
KEPPRES2000113PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 1973 TENTANG DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM _ ftz
KEPPRES2000109DEWAN GULA NASIONAL
KEPPRES200066PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN EKSPOR
KEPPRES200044KOMITE OMBUDSMAN NASIONAL
KEPPRES200033PENCABUTAN INPRES NOMOR 1 TAHUN 1980 TENTANG PELARANGAN PEMASUKAN DAN PEMBERIAN IZIN PENGOPERASIAN PESAWAT TERBANG
KEPPRES200018PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA INSTANSI PEMERINTAH
KEPPRES200017PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
KEPPRES200015KOMITE HUKUM NASIONAL
KEPPRES200011BADAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN KESENIAN
KEPPRES200010BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
KEPPRES1999177KOMITE KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN
KEPPRES1999147PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 136 TAHUN 1999 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN
KEPPRES1999144DEWAN EKONOMI NASIONAL
KEPPRES1999136KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN
KEPPRES1999125BAHAN PELEDAK
KEPPRES199995BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KEPPRES199989KOMITE KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN
KEPPRES199917PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 1996 TENTANG PEMBANGUNAN PULAU NATUNA SEBAGAI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU
KEPPRES19997KRITERIA PENILAIAN PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN DI BIDANG USAHA INDUSTRI TERTENTU
KEPPRES199898PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 1995 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BANTUAN YANG DIBERIKAN UNTUK PEMBINAAN KELUARGA PRASEJAHTERA DAN KELUARGA SEJAHTERA I SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 92 TAHUN 1996
KEPPRES199897PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 1998 TENTANG PENGUMPULAN DANA CADANGAN UMUM
KEPPRES199892PENGESAHAN MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE LAYER, COPENHAGEN 1992 (PROTOKOL MONTREAL TENTANG ZAT-ZAT YANG MERUSAK LAPISAN OZON, COPENHAGEN 1992)
KEPPRES199745PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 1995 TENTANG BADAN URUSAN LOGISTIK
KEPPRES19973PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL _ mmea
KEPPRES199415PEMERIKSAAN PABEAN ATAS BARANG YANG DIIMPOR DALAM RANGKA PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN BANTUAN LUAR NEGERI
KEPPRES199361PENGESAHAN BASEL CONVENTION ON THE CONTROL OF TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF HAZARDOUS WASTES AND THEIR DISPOSAL
KEPPRES199335PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON TEH HARMONIZED COMMODITY DESCRIPTION AND CODING SYSTEM, BESERTA PROTOCOL NYA _ hs code btki btbmi
KEPPRES199223PENGESAHAN VIENNA CONVENTION FOR THE PROTECTION OF THE OZONE LAYER AND MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE LAYER AS ADJUSTED AND AMENDED BY THE SECOND MEETING OF THE PARTIES LONDON, 27-29 JUNE 1990
INPRES 19854KEBIJAKSANAAN KELANCARAN ARUS BARANG UNTUK MENUNJANG KEGIATAN EKONOMI
.........Ketik disini untuk menyaring (filter)


PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NO.NOMORTENTANG
1.134/PMK.04/2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 94/PMK.04/2016 TENTANG PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI SELESAI DIBUAT
2.124/PMK.04/2019 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 229/PMK.04/2017 TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN INTERNASIONAL
3.116/PMK.04/2019 PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA KONTRAK KARYA ATAU PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA
4.115/PMK.010/2019 PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING (BMAD) TERHADAP IMPOR PRODUK SPIN DRAWN YAM (SDY) DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK
5.114/PMK.010/2019 PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING (BMAD) TERHADAP IMPOR PRODUK POLYESTER STAPLE FIBER (PSF) DARI NEGARA INDIA, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN TAIWAN
6.113/PMK.06/2019 BALAI LELANG
7.111/PMK.010/2019 PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING (BMAD) TERHADAP IMPOR PRODUK HOT ROLLED PLATE (HRP) DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, SINGAPURA, DAN UKRAINA
8.110/PMK.04/2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 177/PMK.04/2016 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPNBM) ATAS IMPOR BARANG, BAHAN DAN/ATAU MESIN YANG DILAKUKAN OLEH INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DENGAN TUJUAN EKSPOR (KITE IKM)
9.109/PMK.04/2019 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 229/PMK.04/2017 TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN INTERNASIONAL
10.106/PMK.04/2019 PERUBAHAN 178PMK.042017 IMPOR SEMENTARA
11.102/PMK.04/2019 EKSPOR KEMBALI BARANG IMPOR
12.101/PMK.01/2019 PENCABUTAN 171PMK.012016 MANAJEMEN RESIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
13.99/PMK.04/2019 TATA CARA PENGHITUNGAN ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG KEPABEANAN
14.98/PMK.04/2019 TARIF ATAS SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DAN TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA ATAS PELANGGARAN KETENTUAN DEVISA HASIL EKSPOR
15.96/PMK.010/2019 PERUBAHAN 27PMK.0102017 PENETAPAN TARIF BEA MASYUK DALAM RANGKA ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA
16.92/PMK.03/2019 PERUBAHAN KEDUA 253PMK.032008 WAJIB PAJAK BADAN TERTENTU SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN DARI PEMBELI ATAS PENJUALAN BARANG MEWAH
17.87/PMK.01/2019 PERUBAHAN 217PMK.01 ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN
18.86/PMK.010/2019 PERUBAHAN 35PMK.012017 JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEAWH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PPNBM
19.84/PMK.04/2019 PERUBAHAN KEDUA 47PMK.042012 TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
20.83/PMK.01/2019 PERUBAHAN 273PMK.012014 PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
21.81/PMK.010/2019 BATASAN RUMAH UMUM, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR SERTA PERUMAHAN YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN
22.80/PMK.04/2019 IMPOR DAN EKSPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PELINTAS BATAS
23.79/PMK.05/2019 PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWASAN, SEKRETARIS DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM
24.78/PMK.02/2019 STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2020
25.76/PMK.06/2019 PERUBAHAN KEDUA 246PMK.062014 TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA BMN
26.60/PMK.05/2019 PERUBAHAN 75PMK.052017 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHASILAN KETIGA BELAS
27.59/PMK.05/2019 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
28.58/PMK.05/2019 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
29.57/PMK.05/2019 PERUBAHAN KETIGA 96PMK.052016 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI, PENSIUN ATAU TUNJANGAN
30.56/PMK.03/2019 PENGADAAN SISTEM INFORMASI UNTUK PEMBARUAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN
31.55/PMK.06/2019 JABATAN FUNGSIONAL PENATA LAKSANA BARANG
32.52/PMK.04/2019 IMPOR SEMENTARA KENDARAAN BERMOTOR MELALUI POS PENGAWAS LINTAS BATAS
33.36/PMK.010/2019 PENGENAAN BMAD BARANG IMPOR BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) DARI THAILAND DAN VIETNAM
34.32/PMK.010/2019 BATASAN KEGIATAN DAN JENIS JASA KENA PAJAK YANG ATAS EKSPORNYA DIKENAI PPN
35.26/PMK.010/2019 PERUBAHAN PMK 130PMK.102017 PENEGNAAN BMTP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN BESI BAJA BUKAN PADUAN
36.25/PMK.010/2019 PENGENAAN BMAD PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN DARI CHINA TIONGKOK, INDIA, RUSIA, KAZAKHTAN, BELARUSIA, TAIWAN DAN THAILAND
37.24/PMK.010/2019 PENGENAAN BMAD IMPOR PRODUK H SECTION DAN I SECTION DARI NEGARA CHINA TIONGKOK
38.22/PMK.04/2019 KETENTUAN EKSPOR KELAPA SAWIT, CRUDE PALM OIL (CPO) DAN PRODUK TURUNANNYA
39.21/PMK.04/2019 PERUBAHAN KETIGA 145PMK.042007 KETENTUAN KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
40.14/PMK.010/2019 PERUBAHAN 29PMK.0102017 PENETAPAN TARIF BEA MASUK PREFERENTIAL INDONESIA - PAKISTAN FTA
41.12/PMK.07/2019 RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HT MENURUT DAERAH PROVINSI KABUPATEN KOTA 2019
42.11/PMK.04/2019 PERUBAHAN PMK 229PMK.042017 TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL PREFERENTIAL FTA
43.877/KMK.01/2018 UNIT KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN DI TEMPAT YANG SULIT PERHUBUNGANNYA
44.214/PMK.010/2018 PENGENAAN BMAD IMPOR CANAI LANTAIAN DARI BESI BAJA BUKAN PADUAN DILAPISI TIMAH DARI TIONGKOK, KOREA DAN TAIWAN
45.210/PMK.010/2018PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI SISTEM ELEKTRONIK (E-COMMERCE)
46.209/PMK.010/2018 BMDTP SEKTOR INDUSTRI TERTENTU 2019
47.190/PMK.01/2018 KODE ETIK DAN PERILAKU PNS DILINGKUNGAN KEMENKEU
48.181/PMK.01/2018 PEDOMAN PENATAAN ORGANISASI DI LINGKUNGAN KEMENKEU
49.180/PMK.01/2018 ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA NASIONAL SINGLE WINDOW
50.177/PMK.02/2018 PEDOMAN PENYUSUNAN KARYA TULIS ILMIAH JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN
51.176/PMK.01/2018 MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENKEU
52.164/PMK.010/2018 PERUBAHAN 13PMK.0102017 PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA DAN TARIF BEA KELUAR
53.161/PMK.04/2018 PENGEMBALIAN BM ATAS IMPOR DIOLAH, DIRAKT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN KITE
54.160/PMK.04/2018 PEMBEBASAN BM DAN TIDAK DIPUNGUT PPN PPNBM IMPOR BARANG DIOLAH, DIRAKIT, DIPASANG KITE
55.158/PMK.010/2018 TARIF CUKAI ALKOHOL, MMEA DAN KMEA
56.156/PMK.010/2018 PERUBAHAN 146PMK.0102017 TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
57.137/PMK.010/2018 PERUBAHAN KEENAM 231KMK.032001 PERLAKUAN PPN DAN PPNBM ATAS IMPOR BKP YANG DIBEBASKAN DARI BM
58.136/PMK.01/2018 PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENKEU
59.134/PMK.04/2018 TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN PETUNJUK PENGHITUNGAN NILAI PABEAN VALUATION ADVICE
60.132/PMK.010/2018 PERUBAHAN 12PMK.0102018 BMDTP SEKTOR INDUSTRI TERTENTU TAHUN 2018
61.131/PMK.04/2018 KAWASAN BERIKAT
62.126/PMK.010/2018 PENETAPAN TARIF BEA MACUK DALAM RANGKA FASILITASI PERDAGANGAN PALESTINA FTA
63.122/PMK.01/2018 ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK
64.119/PMK.010/2018 PENGENAAN BMTP IMPOR PRODUK UBIN KERAMIK
65.112/PMK.04/2018 PERUBAHAN 182PMK.042016 KETENTUAN IMPOR BARANG KIRIMAN
66.110/PMK.010/2018 PERUBAHAN 34PMK.0102017 PEMUNGUTAN PPH PSL 22
67.104/PMK.04/2018 PERUBAHAN KETIGA 155PMK.042008 PEMBERITAHUAN PABEAN
68.100/PMK.04/2018 PERUBAHAN 157PMK.042017 TATA CARA PEMBAWAAN UANG TUNAI DAN INSTRUMEN PEMBAYARAN LAINNYA
69.94/PMK.04/2018 KEWAJIBAN MELAKUKAN PENCATATAN BAGI PENGUSAHA PABRIK, PENYALUR, DAN PENGUSAHA TPE
70.93/PMK.01/2018 PERUBAHAN KEDUA 214PMK.012011 PENEGAKAN DISIPLIN DLM KAITANNYA DGN TKPKN
71.84/PMK.01/2018 ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI LABORATORIUM BEA DAN CUKAI
72.71/PMK.04/2018 PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI BIDANG KEPABEANAN, CUKAI DAN PERPAJAKAN
73.68/PMK.04/2018PELUNASAN CUKAI
74.67/PMK.04/2018PERDAGANGAN BKC YANG PELUNASAN CUKAINYA DENGAN PELEKATAN PITA CUKAI ATAU PEMBUBUHAN TANDA PELUNASAN CUKAI LAINYA
75.66/PMK.04/2018TATA CARA PEMBERIAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN NPPBKC
76.63/PMK.01/2018PERUBAHAN 132PMK.012008 PENDOMAN DAN PENTAHAPAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENERAPAN INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW (INSW)
77.62/PMK.04/2018PERUBAHAN 160PMK.042010 NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
78.61/PMK.04/2018PERUBAHAN KETIGA 51PMK.042008 TATA CARA PENETAPAN TARIF, NILAI PABEAN, DAN SANKSI ADMINISTRASI, SERTA PENETAPAN DIREKTUR JENDERAL ATAU PEJABAT EBA CUKAI LAINNNYA
79.41/PMK.03/2018TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PPN ATAU PPN DAN PPNBM TIDAK DIPUNGUTATAS PENYERAHAN BKP DARI TLDDP KE SABANG BATAM
80.40/PMK.04/2018PEREKAMAN, PENEGAHAN, JAMINAN, PENANGGUHAN SEMENTARA, MONITORING DAN EVALUASI DALAM RANGKA PENGENDALIAN IMPOR HAKI
81.34/PMK.010/2018 PEMUNGUTAN PPH PSL 22 SEHUBUNGAN DGN PEMBAYARAN IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DIBIDANG LAIN
82.33/PMK.03/2018 PERUBAHAN KEDUA 162PMK.032014 TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS SKB PPN PPNBM PERWKILAN NEGARA DAN BADAN INTERNASIONAL
83.30/PMK.07/2018RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU MENURUT DAERAH PROVINSI KABUPATEN KOTA TA 2018
84.29/PMK.04/2018PERCEPATAN PERIZINAN KEPABEANAN DAN CUKAI DALAM RANGKA KEMUDAHAN BERUSAHA
85.28/PMK.04/2018PERUBAHAN 272PMK.042015 PUSAT LOGISTIK BERIKAT
86.27/PMK.010/2018PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING BMAD TERHADAP IMPOR PRODUK STEEL WIRE ROD DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK
87.24/PMK.01/2018ORGANISASI DAN TATA KERJA PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI
88.20/PMK.04/2018PERUBAHAN PMK 148PMK.042015 PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
89.19/PMK.03/2018 PERUBAHAN KEDUA 70PMK.032017 PETUNJUK TEKNIS MENGENAI AKSES INFORMASI KEUANGAN UTK KEPENTINGAN PERPAJAKAN
90.18/PMK.010/2018PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-JAPAN COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP IJEPA FTA
91.17/PMK.010/2018PERUBAHAN KEDUA 6PMK.0102017 PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BTKI BTBMI
92.14/PMK.010/2018PERUBAHAN 248PMK.0112014 BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG KEPENTINGAN UMUM BMDTP
93.12/PMK.010/2018BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH SEKTOR INDUSTRI TERTENTU TA 2018 BMDTP
94.2/PMK.010/2018PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK I DAN H SECTION DARI BAJA PADUAN LAINNYA
95.940/KMK.09/2017 KERANGKA KERJA PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN DAN PEDOMAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERNAL
96.361/KMK.04/20172017 PROGRAM PENGUATAN REFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI
97.291/KMK.01/2017 PEDOMAN PENILAIAN KINERJA
98.250/KM.1/2017CAP INSTANSI DAN CAP JABATAN PADA INSTANSI VERTIKAL DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DJBC
99.249/KM.1/2017 PENOMORAN DAN PEMBERIAN KODE NASKAH DINAS PADA INSTANSI VERTIKAL DJBC
100.229/PMK.04/2017TATA CARA PENGENAAN TARIF FTA
101.218/PMK.01/2017 TATA CARA TUNTUTAN GANTI RUGI KERUGIAN NEGARA THD PEGAWAI BUKAN BENDAHARA
102.213/PMK.010/2017 PERUBAHAN 6PMK.010 PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBABAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
103.204/PMK.04/2017TOKO BEBAS BEA
104.203/PMK.04/2017KETENTUAN EKSPOR DAN IMPRO BARANG YANG DIBAWA OLEH PENUMPANG DAN AWAK SARANA PENGANGKUT
105.178/PMK.04/2017 IMPOR SEMENTARA
106.172/KM.03/2017 PERUBAHAN KEDUA 03KM.32017 PENETAPAN JOINT AUDIT
107.159/PMK.04/2017 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.04/2008 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN
108.158/PMK.04/2017 TATALAKSANA PENYERAHAN RKSP, MANIFES KEDATANGAN SP DAN MANIFES KEBERANGKATAN SP
109.147/PMK.03/2017TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN PENGHAPUSAN NPWP SERTA PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP
110.142/PMK.010/2017 PERUBAHAN KEDUA PMK267PMK.0102015 KRITERIA RINCIAN TERNAK BAHAN PAKAN TERNAK
111.130/PMK.010/2017PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN
112.122/PMK.04/2017PENUNDAAN PEMBAYARAN UTANG BEA MASUK, BEA KELUAR, DANATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA
113.116/PMK.010/2017 BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG TIDAK DIKENAI PPN
114.115/PMK.05/2017PERUBAHAN 32PMK.052014 SISTEM PENERIMAAN NEGARA SECARA ELEKTRONIK
115.113/PMK.04/2017PENGGUNAAN SENJATA API DINAS DI LINGKUNGAN DJBC
116.59/PMK.04/2017 TIDAK DIPUNGUT CUKAI
117.57/PMK.04/2017PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI UTK PENGUSAHA PABRIK
118.51/PMK.04/2017KEBERATAN DIBIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
119.35/PMK.010/2017 JENIS BARANG KENA PAJAK (BKP) YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPNBM)
120.34/PMK.010/2017PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN
121.32/PMK.010/2017 PENYESUAIAN POS TARIF BMAD SEHUBUNGAN PENETAPAN BTKI 2017
122.31/PMK.010/2017PENETAPAN TARIF BEA MASUK DENGAN SKEMA USER SPESIFIC DUTY FREE SCHEME IJEPA
123.30/PMK.010/2017PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG IJEPA
124.29/PMK.010/2017PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA INDONESIA - PAKISTAN
125.28/PMK.010/2017PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-ASUTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE AREA AANZFTA
126.27/PMK.010/2017PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA AI FTA
127.26/PMK.010/2017PENETAPAN TARIF ACFTA
128.25/PMK.010/2017PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT ATIGA
129.24/PMK.010/2017PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA
130.17/PMK.010/2017PERUBAHAN KEDUA 6PMK.0102017 BTKI
131.13/PMK.010/2017 PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR
132.6/PMK.010/2017PENETAPAN KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BTKI 2017
133.914/KMK.01/2016 STANDAR TERMINOLOGI ISTILAH DALAM BAHASA INGGRIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
134.590/KMK.01/2016 PEDOMAN DIALOG KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
135.259/PMK.04/2016 PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BM PPN DALAM RANGKA KONTRAK KARYA ATAU PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA
136.258/PMK.04/2016PERUBAHAN ATAS PMK 200PMK.042011 AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI
137.200/PMK.01/2016 PEDOMAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN DAN PERANGKAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMETERIAN KEUANGAN
138.194/PMK.04/2016TATA CARA PENGAJUAN DAN PENETAPAN KLASIFIKASI BARANG IMPOR SEBELUM PENYERAHAN PEMBERITAHUAN PABEAN
139.188/PMK.01/2016 ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DJBC
140.182/PMK.04/2016KETENTUAN IMPOR BARANG KIRIMAN
141.179/PMK.04/2016REGISTRASI KEPABEANAN
142.177/PMK.04/2016 PEMBEBASAN BM DAN TIDAK DIPUNGUT PPN ATAU PPN DAN PPNBM ATAS IMPOR INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR KITE IKM
143.134/PMK.010/2016PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 213/PMK.011/2011 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR _ btki btbmi
144.133/PMK.04/2016PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 23/PMK.04/2015 TENTANG KAWASAN PABEAN DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA _ tps
145.128/PMK.02/2016PERSYARATAN DAN BESAR MANFAAT TABUNGAN HARI TUA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
146.123/PMK.08/2016PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 119/PMK.08/2016 TENTANG TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INSTRUMEN INVESTASI DI PASAR KEUANGAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK
147.122/PMK.08/2016TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INVESTASI DI LUAR PASAR KEUANGAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK
148.105/PMK.010/2016PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN BAGI INDUSTRI DI KAWASAN INDUSTRI DAN PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI
149.104/PMK.010/2016PERLAKUAN PAJAK, KEPABEANAN DAN CUKAI PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS
150.94/PMK.04/2016PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT _ bkc
151.86/PMK.04/2016PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 214/PMK.04/2008 TENTANG PEMUNGUTAN BEA KELUAR
152.85/PMK.010/2016PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/PMK.011/2012 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGAK ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AKFTA) _ ak fta
153.73/PMK.010/2016PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING IMPOR PRODUK POLYESTER STAPLE FIBER DARI NEGARA INDIA, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN TAIWAN _bmad
154.67/PMK.04/2016DEKLARASI INISIATIF (VOLUNTARY DECLARATION) ATAS NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
155.56/PMK.03/2016TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TIDAK DIPUNGUT ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TIDAK DIPUNGUT YANG TELAH DIBERIKAN SERTA PENGENAAN SANKSI
156.50/PMK.010/2016PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING IMPOR PRODUK HOT ROLLED PLATE (HRP) DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, SINGAPURA DAN UKRAINA _ bmad
157.41/PMK.07/2016PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 115/PMK.07/2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK ROKOK
158.40/PMK.04/2016PEMBAYARAN DAN/ATAU PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA KEPABEANAN DAN CUKAI SECARA ELEKTRONIK
159.35/PMK.010/2016PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 213/PMK.011/2011 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR _ btki btbmi
160.34/PMK.04/2016PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 160/PMK.04/2010 TENTANG NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
161.28/PMK.07/2016PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
162.16/PMK.010/2016PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.03/2010 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN
163.5/PMK.010/2016PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 267/PMK.010/2015 TENTANG KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN TERNAK, BAHAN PAKAN UNTUK PEMBUATAN PAKAN TERNAK DAN PAKAN IKAN YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
164.504/KMK.09/2015 JOINT AUDIT ANTARA DJP DAN DJBC
165.273/PMK.010/2015BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH SEKTOR INDUSTRI TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2016
166.272/PMK.04/2015 PUSAT LOGISTIK BERIKAT (PLB)
167.268/PMK.03/2015TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG TELAH DIBEBASKAN SERTA PENGENAAN SANKSI
168.267/PMK.010/2015 KRITERIA RINDIAN TERNAK, PAKAN TERNAK, PAKAN IKAN
169.234/PMK.01/2015 ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN
170.228/PMK.04/2015 PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI
171.225/PMK.04/2015PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 139/PMK.04/2007 TENTANG PEMERIKSAAN PABEAN DI BIDANG IMPOR
172.224/PMK.04/2015 PENGAWASAN IMPOR DAN EKSPOR BARANG LARANGAN PEMBATASAN LARTAS
173.206/PMK.010/2015PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 106/PMK.010/2015 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH _ ppnbm
174.205/PMK.04/2015 TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN INTERNASIONAL SKA FTA
175.202/PMK.03/2015PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 9/PMK.03/2013 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
176.193/PMK.03/2015TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS TIDAK DIPUNGUT PAJAK PETAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU DAN PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU
177.192/PMK.03/2015TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG SEHARUSNYA TIDAK MENDAPAT FASILITAS TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG TELAH MENDAPAT FASILITAS TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIGUNAKAN TIDAK SESUAI DENGAN TUJUAN SEMULA ATAU DIPINDAHTANGANKAN KEPADA PIHAK LAIN BAIK SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA SERTA PENGENAAN SANKSI ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
178.188/PMK.010/2015PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 176/PMK.011/2009 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN DAN BAHAN UNTUK PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL
179.154/PMK.03/2015TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KAPAL ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI
180.149/PMK.04/2015PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI ATAS IMPOR BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
181.148/PMK.04/2015PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
182.142/PMK.010/2015PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/KMK.03/2001 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK YANG DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK
183.136/PMK.010/2015 PERUBAHAN KEEMPAT PMK 75PMK.0112012 PENETAPAN BARANG EKSPOR BA KELUAR
184.132/PMK.010/2015PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 213/PMK.011/2011 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR _ btki btbmi
185.107/PMK.010/2015PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.03/2010 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN
186.106/PMK.010/2015JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH _ ppnbm
187.103/PMK.04/2015PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.04/2009 TENTANG PEMBAYARAN CUKAI SECARA BERKALA UNTUK PENGUSAHA PABRIK YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA PEMBAYARAN
188.102/PMK.07/2015PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 115/PMK.07/2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK ROKOK
189.98/PMK.01/2015 TATA CARA PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN KEMENKEU
190.97/PMK.010/2015PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 213/PMK.011/2011 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR _ btki btbmi
191.32/PMK.04/2015PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 202/PMK.04/2008 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK, PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN, IMPORTIR DAN PENGUSAHA TEMPAT PENJUALAN ECERAN ETIL ALKOHOL
192.23/PMK.04/2015KAWASAN PABEAN DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA
193.20/PMK.04/2015PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 69/PMK.04/2009 TENTANG PENUNDAAAN PEMBAYARAN CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN CUKAI DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI
194.15/PMK.04/2015PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 108/PMK.04/2008 TENTANG PELUNASAN CUKAI
195.467/KMK.01/2014 PENGELOLAAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
196.276/PMK.01/2014PEDOMAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KEMENKEU Lampiran
197.274/PMK.04/2014 PENGEMBALIAN BEA MASUK, BEA KELUAR, SANKSI ADMINISTRASI
198.228/PMK.04/2014 IMPOR SEMENTARA MENGGUNAKAN ATA CARNET
199.227/PMK.04/2014 OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR AEO)
200.205/PMK.011/2014PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 179/PMK.011/2012 TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
201.184/PMK.04/2014 PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PBC
202.175/PMK.04/2014PENGGUNAAN DOKUMEN PELENGKAP PABEAN DALAM BENTUK DATA ELEKTRONIK
203.153/PMK.011/2014PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.011/2012 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR
204.146/PMK.04/2014PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 214/PMK.04/2008 TENTANG PEMUNGUTAN BEA KELUAR
205.145/PMK.04/2014PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 145/PMK.04/2007 TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
206.137.1/PMK.011/2014PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN
207.132/PMK.011/2014(EXPIRED 31-12-2014) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PERALATAN RUMAH SAKIT UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014 _ bmdtp
208.131/PMK.011/2014(EXPIRED 31-12-2014) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN SMART CARD BERUPA KARTU PLASTIK, KARTU PLASTIK SECURITY, KARTU ELEKTRONIK, DAN KARTU TELEPON SELULER UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014 _ bmdtp
209.130/PMK.011/2014(EXPIRED 31-12-2014) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KABEL SERAT OPTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014 _ bmdtp
210.129/PMK.011/2014(EXPIRED 31-12-2014) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PEMBUATAN PERALATAN TELEKOMUNIKASI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014 _ bmdtp
211.128/PMK.011/2014(EXPIRED 31-12-2014) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN DAN/ATAU PRODUK ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014 _ bmdtp
212.126/PMK.011/2014(EXPIRED 31-12-2014) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PEMBUATAN TURBIN UAP (STEAM TURBINE) PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014 _ bmdtp
213.125/PMK.011/2014(EXPIRED 31-12-2014) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN DAN PERALATAN INDUSTRI KONSTRUKSI BERAT SIAP PASANG DARI BESI DAN BAJA, BEJANA TEKAN DAN TANGKI DARI LOGAM, SERTA PEMBUATAN MESIN PERTANIAN DAN KEHUTANAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014 _ bmdtp
214.124/PMK.011/2014(EXPIRED 31-12-2014) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014 _ bmdtp
215.123/PMK.011/2014(EXPIRED 31-12-2014) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PAKAN TERNAK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014 _ bmdtp
216.121/PMK.011/2014(EXPIRED 31-12-2014) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PEMBUATAN RESIN BERUPA ALKYD RESIN, UNSATURATED POLYESTER RESIN, AMINO RESIN, EMULSI RESIN, PIGMEN PHTHALATE, SOLUTIONACRYLIC/SYNTHETIC LATEX, LATEX SYNTHETIC RESIN DISPERSION, PLASTICISER, FORMALDEHYDE, DAN/ATAU FORMALDEHYDE RESIN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014 _ bmdtp
217.120/PMK.011/2014(EXPIRED 31-12-2014) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KARPET DAN/ATAU PERMADANI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014 _ bmdtp
218.119/PMK.011/2014(EXPIRED 31-12-2014) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN PLASTIK, PLASTIK LEMBARAN, BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE FILM, CAST POLYPROPYLENE FILM, BARANG DAN/ATAU PERABOT RUMAH TANGGA DARI PLASTIK, KARUNGPLASTIK, BENANG DARI PLASTIK, TERPAL PLASTIK, DAN/ATAU GEOTEKSTIL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014 _ bmdtp
219.118/PMK.011/2014(EXPIRED 31-12-2014) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014 _ bmdtp
220.117/PMK.011/2014(EXPIRED 31-12-2014) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN INFUS DAN/ATAU PRODUKSI OBAT INFUS UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014 _ bmdtp
221.116/PMK.011/2014PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 26/PMK.011/2013 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERJANJIAN PERDAGANGAN PREFERENSIAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN _ ip fta ipfta
222.96/PMK.011/2014PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK BENANG KAPAS SELAIN BENANG JAHIT
223.78/PMK.06/2014TATA CARA PELAKSANAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA
224.68/PMK.011/2014PERUBAHAN KELIMA BELAS ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
225.64/PMK.011/2014JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN DARI PENGENAAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
226.62/PMK.04014PERDAGANGAN BARANG KENA CUKAI YANG PELUNASAN CUKAINYA DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI ATAU PEMBUBUHAN TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA
227.59/PMK.04/2014REGISTRASI KEPABEANAN
228.41/PMK.04/2014TATA CARA PENGISIAN NILAI TRANSAKSI EKSPOR DALAM BENTUK COST, INSURANCE, AND FREIGHT (CIF) PADA PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG
229.40/PMK.04/2014PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 109/PMK.04/2010 TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN CUKAI
230.39/PMK.04/2014TATA CARA PENYELESAIAN BARANG KENA CUKAI DAN BARANG-BARANG LAIN YANG DIRAMPAS UNTUK NEGARA ATAU YANG DIKUASAI NEGARA
231.11/PMK.011/2014(EXPIRED 31-12-2014) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU UNTUK TAHUN ANGGARAN 2014 _ bmdtp
232.10/PMK.011/2014PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN YANG DISEPUH ATAU DILAPISI DENGAN TIMAH DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, REPUBLIK KOREA DAN TAIWAN
233.06/PMK.0112004PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.011/2012 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR
234.221/PMK.011/2013PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA (AIFTA)
235.208/PMK.011/2013PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE AREA (AANZFTA)
236.207/PMK.011/2013PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62/PMK.011/2010 TENTANG TARIF CUKAI ETIL ALKOHOL, MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL, DAN KONSENTRAT MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
237.178/PMK.04/2013PENGENAAN TARIF BEA MASUK DALAM SKEMA ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA) DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM SERTIFIKASI MANDIRI (SELF CERTIFICATION)
238.177/PMK.04/2013PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 253/PMK.04/2011 TENTANG PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAH DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG UNTUK DIOLAH, DIRAKIT ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR_ kite
239.176/PMK.04/2013PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/PMK.04/2011 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR _ kite
240.169/PMK.011/2013PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, INDIA, RUSIA, KAZAKHSTAN, BELARUSIA, TAIWAN, DAN THAILAND
241.133/PMK.011/2013PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 213/PMK.011/2011 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG _ btki btbmi
242.130/PMK.011/2013PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 121/PMK.011/2013 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH _ ppnbm
243.128/PMK.011/2013PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.011/2013 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR
244.122/PMK.011/2013BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
245.121/PMK.011/2013JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
246.120/PMK.04/2013PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 147/PMK.04/2011 TENTANG KAWASAN BERIKAT _ kaber tpb
247.111/PMK.04/2013TATA CARA PENAGIHAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI
248.108/PMK.011/2013PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK CASING DAN TUBING
249.78/PMK.011/2013PENETAPAN GOLONGAN DAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU TERHADAP PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU YANG MEMILIKI HUBUNGAN KETERKAITAN
250.70/PMK.011/2013PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/KMK.03/2001 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK YANG DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK
251.68/PMK.011/2013PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 150/PMK.011/2012 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN TIDAK DALAM GULUNGAN DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, SINGAPURA, DAN UKRAINA
252.65/PMK.011/2013PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN DARI NEGARA JEPANG, REPUBLIK KOREA, TAIWAN, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM
253.63/PMK.011/2013(EXPIRED 31-12-2013) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN INFUS DAN/ATAU PRODUKSI OBAT INFUS UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013 _ bmtdp
254.62/PMK.011/2013(EXPIRED 31-12-2013) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN SMART CARD BERUPA KARTU PLASTIK, KARTU PLASTIK SECURITY, KARTU ELEKTRONIK DAN KARTU TELEPON SELULER UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013 _ bmtdp
255.55/PMK.011/2013(EXPIRED 31-12-2013) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN DAN PERALATAN INDUSTRI KONSTRUKSI BERAT SIAP PASANG DARI BESI DAN BAJA, BEJANA TEKAN DAN TANGKI DARI LOGAM, SERTA PEMBUATAN MESIN PERTANIAN DAN KEHUTANAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013 _ bmtdp
256.54/PMK.011/2013(EXPIRED 31-12-2013) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013 _ bmtdp
257.53/PMK.011/2013(EXPIRED 31-12-2013) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN GERBONG BARANG, KERETA PENUMPANG, KERETA REL LISTRIK/DIESEL, BOGIE DAN KOMPONEN KERETA API UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013 _ bmtdp
258.52/PMK.011/2013(EXPIRED 31-12-2013) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013 _ bmtdp
259.51/PMK.011/2013(EXPIRED 31-12-2013) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PEMBUATAN PUPUK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013 _ bmtdp
260.50/PMK.011/2013(EXPIRED 31-12-2013) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PEMBUATAN ALAT TULIS BERUPA BALLPOINT UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013 _ bmtdp
261.49/PMK.011/2013(EXPIRED 31-12-2013) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN RESIN BERUPA ALKYD RESIN, UNSATURATED POLYESTER RESIN, AMINO RESIN, PIGMENT PHTHALATE, SOLUTION ACRYLIC/SYNTHETIC LATEX, DAN/ATAU PLASTICISER, UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013 _ bmtdp
262.48/PMK.011/2013(EXPIRED 31-12-2013) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KARPET DAN/ATAU PERMADANI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013 _ bmtdp
263.47/PMK.011/2013(EXPIRED 31-12-2013) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN PLASTIK, PLASTIK LEMBARAN, BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE FILM, CAST POLYPROPYLENE FILM, BARANG DAN/ATAU PERABOT RUMAH TANGGA DARI PLASTIK, KARUNG PLASTIK, BENANG DARI PLASTIK, TERPAL PLASTIK, DAN/ATAU GEOTEKSTIL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013 _ bmtdp
264.37/PMK.04/2013TOKO BEBAS BEA
265.30/PMK.04/2013PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 213/PMK.04/2008 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA IMPOR, PENERIMAAN DALAM RANGKA EKSPOR, PENERIMAAN NEGARA ATAS BARANG KENA CUKAI, DAN PENERIMAAN NEGARA YANG BERASAL DARI PENGENAAN DENDA ADMINISTRASI ATAS PENGANGKUTAN BARANG TERTENTU
266.26/PMK.011/2013PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERJANJIAN PERDAGANGAN PREFERENSIAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN
267.7/PMK.011/2013(EXPIRED 31-12-2013) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU UNTUK TAHUN 2013 _ bmdtp
268.4/PMK.06/2013TATA CARA PENGELOLAAN ASET PADA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
269.221/PMK.011/2012PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA (AIFTA)
270.209/PMK.011/2012PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI _ jiepa ijepa usdfs
271.208/PMK.011/2012PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA)
272.193/PMK.011/2012(EXPIRED 2013) PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN SEMENTARA TERHADAP IMPOR TEPUNG GANDUM _ bmtp
273.187/PMK.011/2012PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR BARANG YANG BERBENTUK KOTAK ATAU MATRAS ATAU SILINDER YANG TERBUAT DARI KAWAT BESI ATAU BAJA, DENGAN DIAMETER KETEBALAN PALING KECL 2 MM SAMPAI DENGAN PALING BESAR 5 MM, YANG DIANYAM SENGAN LILITAN GANDA SEHINGGA MEMBENTUK LINGKARAN HEKSAGONAL SEBESAR PALING KECIL 50 MM SAMPAI DENGAN PALING BESAR 120 MM, YANG DISEPUH ATAU DILAPISI DENGAN SENG ATAU PLASTIK/PVC
274.179/PMK.011/2012TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
275.175/PMK.01/2012PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 448/KMK.01/2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI
276.168/PMK.01/2012ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
277.156/PMK.04/2012PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 111PMK.042008 PEMBERITAHUAN BKC YANG SELESAI DIBUAT
278.154/PMK.011/2012PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.011/2008 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK IMPOR BARANG MODAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM
279.151/PMK.02/2012PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 83/PMK.02/2011 TENTANG PEMBERIAN BIAYA RANSUM BERLAYAR BAGI AWAK KAPAL PATROLI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN
280.150/PMK.011/2012PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN TIDAK DALAM GULUNGAN DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, SINGAPURA, DAN UKRAINA
281.148/PMK.01/2012IZIN MENGIKUTI PENDIDIKAN DI LUAR KEDINASAN UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
282.140/PMK.04/2012DOKUMEN CUKAI DAN/ATAU DOKUMEN PELENGKAP CUKAI
283.135/PMK.011/2012(EXPIRED 31-12-2012) PENETAPAN TARIF BEA MASUK IMPOR BARANG BERUPA KACANG KEDELAI
284.118/PMK.011/2012PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AKFTA) _ ak fta
285.117/PMK.011/2012PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA) _ ac fta
286.116/PMK.04/2012PENYEDIAAN PITA CUKAI DAN TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA
287.110/PMK.011/2012(EXPIRED 31-12-2012) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012 _ bmtdp
288.109/PMK.011/2012(EXPIRED 31-12-2012) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN ALAT TULIS BERUPA BALLPOINT UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012 _ bmtdp
289.108/PMK.011/2012(EXPIRED 31-12-2012) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KARPET DAN/ATAU PERMADANI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012 _ bmtdp
290.107/PMK.011/2012(EXPIRED 31-12-2012) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012 _ bmtdp
291.106/PMK.011/2012(EXPIRED 31-12-2012) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN GERBONG BARANG, KERETA PENUMPANG, KERETA REL LISTRIK/DIESEL, BOGIE, DAN KOMPONEN KERETA API UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012 _ bmtdp
292.105/PMK.011/2012(EXPIRED 31-12-2012) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012 _ bmtdp
293.104/PMK.011/2012(EXPIRED 31-12-2012) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN DAN/ATAU PRODUK ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012 _ bmtdp
294.103/PMK.011/2012(EXPIRED 31-12-2012) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KABEL SERAT OPTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012 _ bmtdp
295.102/PMK.011/2012(EXPIRED 31-12-2012) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PUPUK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012 _ bmtdp
296.101/PMK.011/2012(EXPIRED 31-12-2012) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN RESIN BERUPA ALKYD RESIN, UNSATURATED POLYESTER RESIN, AMINO RESIN, PIGMENT PHTHALATE, SOLUTION ACRYLIC/SYNTHETIC LATEX, PLASTICIZER, UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012 _ bmtdp
297.100/PMK.011/2012(EXPIRED 31-12-2012) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PERBAIKAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012 _ bmtdp
298.99/PMK.011/2012(EXPIRED 31-12-2012) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN INFUS DAN/ATAU PRODUKSI OBAT INFUS UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012 _ bmdtp
299.98/PMK.011/2012(EXPIRED 31-12-2012) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN TINTA KHUSUS (TONER) UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012 _ bmdtp
300.97/PMK.011/2012(EXPIRED 31-12-2012) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PERALATAN TELEKOMUNIKASI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012 _ bmdtp
301.96/PMK.011/2012(EXPIRED 31-12-2012) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN PLASTIK, PLASTIK LEMBARAN, BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE FILM, CAST POLYPROPYLENE FILM, BARANG DAN/ATAU PERABOT RUMAH TANGGA DARI PLASTIK, KARUNG PLASTIK, BENANG DARI PLASTIK, TERPAL PLASTIK, DAN/ATAU GEOTEKSTIL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012 _ bmdtp
302.90/PMK.04/2012PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN MUSEUM, KEBUN BINATANG, DAN TEMPAT LAIN SEMACAM ITU YANG TERBUKA UNTUK UMUM, SERTA BARANG KONSERVASI ALAM
303.76/PMK.011/2012PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 176/PMK.011/2009 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN SERTA BARANG DAN BAHAN UNTUK PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL
304.75/PMK.011/2012PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR
305.72/PMK.05/2012PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 63/PMK.05/2010 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
306.71/PMK.04/2012TATA CARA PENGHAPUSAN DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN PIUTANG BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI
307.70/PMK.04/2012PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN HADIAH/HIBAH KEPERLUAN IBADAH UNTUK UMUM, AMAL, SOSIAL ATAU KEBUDAYAAN
308.69/PMK.04/2012PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN HADIAH/HIBAH KEPENTINGAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
309.62/PMK.03/2012TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN, PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN PABEAN KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS
310.58/PMK.011/2012PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK KERAMIK BERUPA PERANGKAT MAKAN, PERANGKAT DAPUR, PERALATAN RUMAH TANGGA LAINNYA, DAN PERALATAN TOILET, DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK
311.57/PMK.011/2012PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 54/PMK.011/2011 TENANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK TALI KAWAT BAJA (STEEL WIRE ROPES) DENGAN POS TARIF 7312.10.90.00
312.48/PMK.04/2012PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM RANGKA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
313.47/PMK.04/2012TATALAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS DAN PEMBEBASAN CUKAI
314.46/PMK.07/2012ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2012
315.44/PMK.04/2012PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 147/PMK.04/2011 TENTANG KAWASAN BERIKAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 255/PMK.04/2011
316.27/PMK.011/2012PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/KMK.03/2001 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK YANG DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK
317.23/PMK.011/2012(EXPIRED 31-12-2013) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013 _ bmdtp
318.454/KMK.01/2011PENGELOLAAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
319.357/KMK.01/2011PERINGKAT JABATAN PEGAWAI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
320.255/PMK.04/2011PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 147/PMK.04/2011 TENTANG KAWASAN BERIKAT _ kaber tpb
321.254/PMK.04/2011PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR _ kite
322.253/PMK.04/2011PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAH DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR _ kite
323.246/PMK.01/2011MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
324.243/PMK.04/2011PEMBERIAN PREMI
325.214/PMK.01/2011PENEGAKAN DISIPLIN DALAM KAITANNYA DENGAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
326.213/PMK.011/2011PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR _ btki btbmi
327.212/PMK.011/2011PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 107/PMK.04/2009 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI, PERLENGKAPAN MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG, SERTA BARANG DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA
328.200/PMK.04/2011CUSTOMS AND EXCISE AUDIT (english)
329.200/PMK.04/2011AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI
330.177/PMK.04/2011PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 90/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING DAN PEJABATNYA
331.176/PMK.011/2011PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK BERUPA TERPAL DARI SERAT SINETIK SELAIN AWNING DAN KERAI MATAHARI
332.175/PMK.011/2011(EXPIRED 17-11-2016) PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PISANG CAVENDISH DARI NEGARA FILIPINA
333.174/PMK.011/2011(DICABUT) PERUBAHAN KESEMBILAN 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR _ btki btbmi
334.171/PMK.011/2011PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 196/PMK.011/2010 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR POLYESTER STAPLE FIBER DARI NEGARA INDIA, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN TAIWAN
335.169/PMK.04/2011PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 69/PMK.04/2009 TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI
336.167/PMK.011/2011(DICABUT) PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 181/PMK.011/2009 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
337.166/PMK.011/2011(DICABUT 01-01-2014) PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE AREA (AANZFTA)
338.155/PMK.011/2011PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS BUNGA ATAU IMBALAN SURAT BERHARGA NEGARA YANG DITERBITKAN DI PASAR INTERNASIONAL DAN PENGHASILAN PIHAK KETIGA ATAS JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PEMERINTAH DALAM PENERBITAN SURAT BERHARGA NEGARA DI PASAR INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2011
339.152/KMK.09/2011PENINGKATAN PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
340.148/PMK.04/2011PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 145/PMK.04/2007 TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
341.147/PMK.04/2011KAWASAN BERIKAT _ kaber tpb
342.143/PMK.04/2011GUDANG BERIKAT _ gb tpb
343.142/PMK.04/2011(DICABUT) IMPOR SEMENTARA
344.131/PMK.01/2011(DICABUT) PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 74/PMK.01/2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
345.130/PMK.011/2011PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
346.128/PMK.011/2011(DICABUT) PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 67/PMK.011/2010 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR
347.124/PMK.09/2011PENGGUNAAN METODE PENENTUAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN DALAM RANGKA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
348.123/PMK.04/2011PERUBAHAN KEEMPAT BELAS ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
349.122/PMK.04/2011PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 51/PMK.04/2008 TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF, NILAI PABEAN, DAN SANKSI ADMINISTRASI, SERTA PENETAPAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ATAU PEJABAT BEA DAN CUKAI
350.118/PMK.011/2011(EXP 31-12-11) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN INFUS UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011 _ bmtdp
351.117/PMK.011/2011(EXP 31-12-11) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PERBAIKAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011 _ bmtdp
352.116/PMK.011/2011(EXP 31-12-11) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN SORBITOL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011 _ bmtdp
353.115/PMK.011/2011(EXP 31-12-11) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN RESIN BERUPA ALKYD RESIN, UNSATURATED POLYESTER RESIN, AMINO RESIN, PIGMENT PHTHALATE, SOLUTION ACRYLIC/SYNTHETIC LATEX, PLASTICIZER UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011 _ bmtdp
354.114/PMK.011/2011(EXP 31-12-11) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN PLASTIK, PLASTIK LEMBARAN, BIAXIALLY ORIENTED POLY PROPYLENE FILM, KARUNG PLASTIK, BENANG DARI PLASTIK, TERPAL PLASTIK, GEOTEKSTIL, BARANG DAN/ATAU PERABOT RUMAH TANGGA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011 _ bmtdp
355.113/PMK.011/2011(EXP 31-12-11) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN TINTA KHUSUS (TONER) UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011 _ bmtdp
356.112/PMK.011/2011(EXP 31-12-11) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PERALATAN TELEKOMUNIKASI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011 _ bmtdp
357.111/PMK.011/2011(EXP 31-12-11) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KABEL SERAT OPTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011 _ bmtdp
358.110/PMK.011/2011(EXP 31-12-11) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN DAN/ATAU PRODUK ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011 _ bmtdp
359.109/PMK.011/2011(EXP 31-12-11) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011 _ bmtdp
360.108/PMK.011/2011(EXP 31-12-11) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN DAN PERBAIKAN GERBONG BARANG, KERETA PENUMPANG, KERETA REL LISTRIK/DIESEL, BOGIE, DAN KOMPONEN KERETA API UNTUK TAHUN 2011 _ bmdtp
361.107/PMK.011/2011(EXP 31-12-11) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011 _ bmtdp
362.106/PMK.011/2011(EXP 31-12-11) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KARPET DAN/ATAU PERMADANI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011 _ bmtdp
363.105/PMK.011/2011(EXP 31-12-11) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN ALAT TULIS BERUPA BALLPOINT UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011 _ bmtdp
364.104/PMK.011/2011(EXP 31-12-11) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BOILER DAN/ATAU TRANFORMATOR PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011 _ bmtdp
365.103/PMK.011/2011(EXP 31-12-11) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011 _ bmtdp
366.102/PMK.011/2011NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN BERUPA FILM CERITA IMPOR DAN PENYERAHAN FILM CERITA IMPOR, SERTA DASAR PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS KEGIATAN IMPOR FILM CERITA IMPOR
367.95/PMK.04/2011(DICABUT) PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 63/PMK.04/2011 TENTANG REGISTRASI KEPABEANAN
368.90/PMK.011/2011(DICABUT) PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR _ btki btbmi
369.87/PMK.011/2011PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK BENANG KAPAS SELAIN BENANG JAHIT (COTTON YARN OTHER THAN SEWING THREAD)
370.83/PMK.02/2011PEMBERIAN BIAYA RANSUM BERLAYAR BAGI AWAK KAPAL PATROLI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN
371.80/PMK.011/2011(DICABUT) PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
372.65/PMK.011/2011(DICABUT) PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
373.63/PMK.04/2011(DICABUT) REGISTRASI KEPABEANAN
374.62/PMK.04/2011PENYELESAIAN TERHADAP BARANG TIDAK DIKUASAI, BARANG DIKUASI NEGARA DAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA
375.58/PMK.011/2011(EXPIRED 23-03-2014) PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK BERUPA PRODUK KAIN TENUNAN DARI KAPAS YANG DIKELANTANG DAN TIDAK DIKELANTANG (WOVEN FABRICS OF COTTON, BLEACHED AND UNBLEACHED)
376.57/PMK.011/2011(EXPIRED 23-03-2014) PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KAWAT BlNDRAT
377.56/PMK.011/2011(EXPIRED 23-03-2014) PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KAWAT SENG
378.55/PMK.011/2011(EXPIRED 23-03-2014) PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK TALI KAWAT BAJA (STEEL WIRE ROPES) DENGAN POS TARIF EX 7312.10.10.00
379.54/PMK.011/2011(EXPIRED 23-03-2014) PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK TALI KAWAT BAJA (STEEL WIRE ROPES) DENGAN POS TARIF 7312.10.90.00
380.41/PMK.01/2011PENEGAKAN DISIPLIN DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
381.32/PMK.011/2011PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR UNCOATED WRITING AND PRINTING PAPER DARI NEGARA REPUBLIK KOREA
382.30/PMK.03/2011PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.03/2010 TENTANG BATASAN KEGIATAN DAN JENIS JASA KENA PAJAK YANG ATAS EKSPORNYA DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
383.29/PMK.011/2011PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG SAWIT CURAH DI DALAM NEGERI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011
384.28/PMK.011/2011PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 163/PMK.04/2007 TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG OLEH PEMERINTAH PUSAT ATAU PEMERINTAH DAERAH YANG DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
385.27/PMK.011/2011(DICABUT) PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 144/KMK.05/2007 TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN HADIAH UNTUK KEPERLUAN IBADAH UMUM, AMAL, SOSIAL, DAN KEBUDAYAAN
386.26/PMK.011/2011PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG KEMASAN SEDERHANA DI DALAM NEGERI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011
387.24/PMK.04/2011TATACARA PENAGIHAN DI BIDANG CUKAI
388.23/PMK.011/2011PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR HOT ROLLED COIL DARI NEGARA REPUBLIK KOREA DAN MALAYSIA
389.22/PMK.011/2011PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU EKSPLORASI MINYAK DAN GAS BUMI SERTA KEGIATAN USAHA EKSPLORASI PANAS BUMI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011
390.15/PMK.011/2011(DICABUT) PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 580/KMK.04/2003 TENTANG TATALAKSANA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DAN PENGAWASANNYA
391.13/PMK.011/2011(DICABUT) PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG
392.12/PMK.03/2011PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 195/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
393.07/KMK.09/2011PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
394.03/PMK.06/2011PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI BARANG RAMPASAN NEGARA DAN BARANG GRATIFIKASI
395.428/KMK.03/2010PERTUKARAN DATA ANTARA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
396.296/KMK.09/2010PEMBERIAN DATA DAN INFORMASI DALAM RANGKA PENGAWASAN OLEH INSPEKTORAT JENDERAL TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
397.261/PMK.011/2010(EXPIRED 31-12-2011) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011
398.259/PMK.04/2010JAMINAN DALAM RANGKA KEPABEANAN
399.243/PMK.07/2010ALOKASI DEFINITIF DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2010
400.241/PMK.011/2010(DICABUT) PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG
401.226/PMK.011/2010PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS BUNGA ATAU IMBALAN SURAT BERHARGA NEGARA YANG DITERBITKAN DI PASAR INTERNASIONAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
402.219/PMK.04/2010PERLAKUAN KEPABEANAN TERHADAP AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR
403.217/PMK.04/2010KEBERATAN DI BIDANG KEPABEANAN
404.214/PMK.011/2010(EXPIRED 31-12-2010) PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 47/PMK.011/2010 TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 _ bmdtp
405.205/PMK.011/2010(EXPIRED 31-12-2010) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN TINTA KHUSUS (TONER) UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 _ bmdtp
406.196/PMK.011/2010PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR POLYESTER STAPLE FIBER DARI NEGARA INDIA, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN TAIWAN
407.195/PMK.011/2010PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR IMPOR H SECTION DAN I SECTION DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK
408.191/PMK.04/2010PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 200/PMK.04/2008 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK DAN IMPORTIR HASIL TEMBAKAU
409.190/PMK.011/2010(DICABUT) PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 181/PMK.011/2009 TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
410.188/PMK.04/2010IMPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PENUMPANG, AWAK SARANA PENGANGKUT, PELINTAS BATAS DAN BARANG KIRIMAN
411.187/KMK.01/2010STANDAR PROSEDUR OPERASI (STANDARD OPERATING PROCEDURE) LAYANAN UNGGULAN KEMENTERIAN KEUANGAN
412.184/PMK.04/2010ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN
413.177/PMK.04/2010TATALAKSANA IMPOR BARANG DARI NORTHERN TERRYTORY AUSTRALIA KE DAERAH PABEAN INDONESIA SELAIN PULAU JAWA DAN SUMATERA
414.160/PMK.04/2010NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
415.154/PMK.03/2010PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN USAHA DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN
416.152/PMK.04/2010TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN KENDARAAN BERMOTOR KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
417.151/PMK.01/2010PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN KEUANGAN
418.146/PMK.04/2010TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KENA CUKAI KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
419.145/PMK.011/2010PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR ALUMINIUM MEALDISH (LACQUERED TRAY WITH OR WITHOUT LID) DARI NEGARA MALAYSIA
420.144/PMK.011/2010(DICABUT 01-01-2013) PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA (AIFTA)
421.136/PMK.04/2010(DICABUT) TATA CARA PENYELESAIAN BARANG KENA CUKAI DAN BARANG-BARANG LAIN YANG DIRAMPAS UNTUK NEGARA ATAU YANG DIKUASAI NEGARA
422.135/PMK.04/2010PERUBAHAN KETIGA BELAS ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
423.134/PMK.01/2010(DICABUT) PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 74/PMK.01/2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
424.131/PMK.011/2010(EXPIRED 31-12-2010) PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 53/PMK.011/2010 TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 _ bmdtp
425.128/PMK.011/2010(DICABUT 01-01-2013) (DICABUT 01-01-2013) PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA) - LAMPIRAN
426.128/PMK.011/2010(DICABUT 01-01-2013) PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA)
427.115/PMK.07/2010PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 66/PMK.07/2010 TENTANG ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2010
428.109/PMK.04/2010TATA CARA PEMBEBASAN CUKAI
429.103/PMK.09/2010TATA CATA PENGELOLAAN DAN TINDAK LANJUT PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
430.102/PMK.04/2010PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 90/PMK.04/2007 TENTANG PENGELUARAN BARANG IMPOR ATAU EKSPOR DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DIANGKUT TERUS ATAU DIANGKUT LANJUT DAN PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DIANGKUT KE TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA DI KAWASAN PABEAN LAINNYA
431.99/PMK.011/2010(DICABUT) PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 181/PMK.011/2009 TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
432.96/PMK.04/2010PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 69/PMK.04/2009 TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN PELEKATAN PITA CUKAI
433.93/PMK.06/2010PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG
434.88/PMK.011/2010(DICABUT) PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR _ btki btbmi
435.82/PMK.011/2010(DICABUT) PENETAPAN TARIF BEA MASUK IMPOR PRODUK-PRODUK MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL TERTENTU
436.72/PMK.03/2010TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
437.70/PMK.03/2010BATASAN KEGIATAN DAN JENIS JASA KENA PAJAK YANG ATAS EKSPORNYA DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
438.67/PMK.011/2010(DICABUT) PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR
439.65/PMK.03/2010TATA CARA PENGURANGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH ATAS BARANG KENA PAJAK YANG DIKEMBALIKAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA KENA PAJAK YANG DIBATALKAN
440.62/PMK.011/2010TARIF CUKAI ETIL ALKOHOL, MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL DAN KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
441.55/PMK.011/2010(EXPIRED 31-12-2010) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KARPET UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 _ bmdtp
442.54/PMK.011/2010(EXPIRED 31-12-2010) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PERALATAN TELEKOMUNIKASI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 _ bmdtp
443.53/PMK.011/2010(EXPIRED 31-12-2010) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 _ bmdtp
444.52/PMK.011/2010(EXPIRED 31-12-2010) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN ALAT TULIS BERUPA BALLPOINT UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 _ bmdtp
445.51/PMK.011/2010(EXPIRED 31-12-2010) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 _ bmdtp
446.50/PMK.011/2010(EXPIRED 31-12-2010) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN INFUS UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 _ bmdtp
447.49/PMK.011/2010(EXPIRED 31-12-2010) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KABEL SERAT OPTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 _ bmdtp
448.48/PMK.011/2010(EXPIRED 31-12-2010) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KAWAT BAN (STEEL CORD) UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 _ bmdtp
449.47/PMK.011/2010(EXPIRED 31-12-2010) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 _ bmdtp
450.46/PMK.011/2010(EXPIRED 31-12-2010) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN PLASTIK DAN KARUNG PLASTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 _ bmdtp
451.45/PMK.011/2010(EXPIRED 31-12-2010) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PERKALAPAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 _ bmdtp
452.44/PMK.011/2010(EXPIRED 31-12-2010) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PERBAIKAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 _ bmdtp
453.43/PMK.011/2010(EXPIRED 31-12-2010) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 _ bmdtp
454.42/PMK.011/2010(EXPIRED 31-12-2010) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN INDUSTRI PEMBUATAN SORBITOL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 _ bmdtp
455.40/KMK.01/2010RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGAN
456.31/PMK.011/2010PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 96/PMK.011/2008 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DENGAN SKEMA USER SPESIFIC DUTY FREE SCHEME (USDFS) DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI
457.26/PMK.011/2010(EXPIRED 01-02-2011) PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR UNCOATED WRITING AND PRINTING PAPER
458.25/PMK.011/2010(EXPIRED 31-12-2010) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG KEMASAN SEDERHANA DI DALAM NEGERI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
459.24/PMK.011/2010(NGACO) PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KEGIATAN PEMANFAATAN SUMBER ENERGI TERBARUKAN
460.24/PMK.011/2010(NGACO) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU EKSPLORASI MINYAK DAN GAS BUMI SERTA KEGIATAN USAHA EKSPLORASI PANAS BUMI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
461.21/PMK.011/2010(NGACO) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU EKSPLORASI MINYAK DAN GAS BUMI SERTA KEGIATAN USAHA EKSPLORASI PANAS BUMI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010
462.21/PMK.011/2010(NGACO) PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KEGIATAN PEMANFAATAN SUMBER ENERGI TERBARUKAN
463.12/KMK.01/2010PENGELOLAAN KINERJA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
464.07/PMK.011/2010(EXPIRED 31-12-2010) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU UNTUK TAHUN 2010
465.504/PMK.04/2009PELAYANAN KEPABEANAN 24 (DUA PULUH EMPAT) JAM SEHARI DAN 7 (TUJUH) HARI SEMINGGU PADA KANTOR PABEAN DI PELABUHAN TERTENTU
466.247/PMK.011/2009(NGACO) PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/PMK.011/2008 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG SAWIT DI DALAM NEGERI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009
467.247/PMK.011/2009(NGACO) PERUBAHAN KLASIFIKASI DAN PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR PRODUK-PRODUK TERTENTU DALAM RANGKA SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT)
468.246/PMK.011/2009(NGACO) PERUBAHAN KLASIFIKASI DAN PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR PRODUK-PRODUK TERTENTU DALAM RANGKA SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT)
469.246/PMK.011/2009(NGACO) PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/PMK.011/2008 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG SAWIT DI DALAM NEGERI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009
470.242/PMK.04/2009PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 47/PMK.04/2009 TENTANG TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
471.241/PMK.011/2009(EXPIRED 31-12-2009) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009
472.241/PMK.04/2009PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 46/PMK.04/2009 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM RANGKA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
473.240/PMK.03/2009PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.03/2009 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN, SERTA PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS
474.239/PMK.011/2009(DICABUT) PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 150/PMK.011/2009 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR GULA
475.238/PMK.04/2009TATA CARA PENGHENTIAN, PEMERIKSAAN, PENEGAHAN, PENYEGELAN, TINDAKAN BERUPA TIDAK MELAYANI PEMESANAN PITA CUKAI ATAU TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA, DAN DAN BENTUK SURAT BUKTI PENINDAKAN
476.237/PMK.04/2009TIDAK DIPUNGUT CUKAI
477.236/PMK.04/2009PERDAGANGAN BARANG KENA CUKAI
478.235/PMK.04/2009PENIMBUNAN, PEMASUKAN, PENGELUARAN DAN PENGANGKUTAN BARANG KENA CUKAI
479.232/PMK.04/2009KAWASAN PELAYANAN PABEAN TERPADU
480.213/PMK.09/2009PENGGUNAAN METODE PEMERINGKATAN HUKUMAN DISIPLIN DALAM RANGKA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
481.200/PMK.011/2009(DICABUT 10-07-2012) PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 236/PMK.011/2008 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AKFTA)
482.199/PMK.011/2009PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 223/PMK.011/2008 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR
483.189/PMK.011/2009(EXPIRED 31-12-2009) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KARPET UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009 _ bmdtp
484.188/PMK.011/2009(EXPIRED 31-12-2009) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN PLASTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009 _ bmdtp
485.187/PMK.011/2009(EXPIRED 31-12-2009) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KAWAT BAN (STEEL CORD) UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009 _ bmdtp
486.183/PMK.011/2009PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR BI-AXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE FILM DARI NEGARA THAILAND
487.181/PMK.011/2009(DICABUT) TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
488.179/PMK.06/2009PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA
489.177/PMK.04/2009(DICABUT) PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 144/KMK.05/1997 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN HADIAH UNTUK KEPERLUAN IBADAH UMUM, AMAL, SOSIAL, DAN KEBUDAYAAN
490.176/PMK.011/2009PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN SERTA BARANG DAN BAHAN UNTUK PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL
491.159/PMK.04/2009PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 108/PMK.04/2008 TENTANG PELUNASAN CUKAI
492.157/PMK.04/2009(DICABUT) PENYEDIAAN PITA CUKAI DAN TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA
493.151/PMK.011/2009PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK PAKU
494.150/PMK.011/2009(DICABUT) PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR GULA
495.148/PMK.04/2009PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 125/PMK.04/2007 TENTANG AUDIT KEPABEANAN
496.147/PMK.04/2009PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 51/PMK.04/2008 TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF, NILAI PABEAN, DAN SANKSI ADMINISTRASI, SERTA PENETAPAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ATAU PEJABAT BEA DAN CUKAI
497.134/PMK.012010PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 74/PMK.01/2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
498.133/PMK.011/2009PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK DEXTROSE MONOHYDRATE
499.128/PMK.011/2009PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.011/2008 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG MODAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM
500.107/PMK.04/2009PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI, PERLENGKAPAN MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG, SERTA BARANG YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA
501.103/PMK.03/2009(DICABUT) PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 620/PMK.03/2004 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
502.101/PMK.011/2009(DICABUT) PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR PRODUK-PRODUK SUSU TERTENTU
503.95/PMK.011/2009PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39.1/PMK.011/2008 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR HOT ROLLED COIL DARI NEGARA CHINA, INDIA, RUSIA, TAIWAN, DAN THAILAND
504.89/PMK.011/2009PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING SEMENTARA TERHADAP IMPOR BI-AXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE FILM DARI THAILAND
505.88/PMK.06/2009PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 128/PMK.06/2007 TENTANG PENGURUSAN PIUTANG NEGARA
506.87/KMK.01/2009PENGELOLAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
507.76/PMK.01/2009PEDOMAN PENATAAN ORGANISASI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
508.74/PMK.01/2009(DICABUT) ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
509.70/PMK.04/2009PEMBAYARAN CUKAI SECARA BERKALA UNTUK PENGUSAHA PABRIK YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA PEMBAYARAN
510.69/PMK.04/2009PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI
511.68/PMK.04/2009JENIS DAN BESARAN JAMINAN DALAM RANGKA PEMBAYARAN CUKAI SECARA BERKALA DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI
512.57/PMK.04/2009PENYEDIAAN PITA CUKAI DAN TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA
513.47/PMK.04/2009TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
514.46/PMK.04/2009PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM RANGKA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
515.45/PMK.03/2009TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN, SERTA PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DA/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS
516.37/PMK.011/2009(EXPIRED 31-12-2009) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN ALAT TULIS BERUPA BALLPOINT UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009 _ bmdtp
517.36/PMK.011/2009(EXPIRED 31-12-2009) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BARANG DAN BAHAN PEMBUATAN METHYLTIN MERCAPTIDE UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009 _ bmdtp
518.35/PMK.011/2009(EXPIRED 31-12-2009) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI TELEMATIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009 _ bmdtp RALAT
519.35/PMK.011/2009(EXPIRED 31-12-2009) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN INDUSTRI TELEMATIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009 _ bmdtp
520.34/PMK.011/2009(EXPIRED 31-12-2009) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PEMBUATAN SORBITOL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009 _ bmdtp
521.33/PMK.011/2009(EXPIRED 31-12-2009) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009 _ bmdtp
522.31/PMK.011/2009(EXPIRED 31-12-2009) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN INFUS UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009 _ bmdtp
523.30/PMK.011/2009(EXPIRED 31-12-2009) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009 _ bmdtp
524.29/PMK.011/2009(EXPIRED 31-12-2009) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PERKAPALAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009 _ bmdtp
525.28/PMK.011/2009(EXPIRED 31-12-2009) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009 _ bmdtp
526.27/PMK.011/2009(EXPIRED 31-12-2009) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009 _ bmdtp
527.26/PMK.011/2009(EXPIRED 31-12-2009) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009 _ bmdtp
528.19/PMK.011/2009(DICABUT) PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR PRODUK-PRODUK TERTENTU
529.18/PMK.01/2009TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
530.13/PMK.04/2009PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
531.09/PMK.04/2009PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 108/PMK.04/2008 TENTANG PELUNASAN CUKAI
532.07/PMK.011/2009(DICABUT) PENERAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR TEPUNG GANDUM
533.02/PMK.011/2009PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 61/PMK.03/2005 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN DALAM RANGKA PROYEK PENGEMBANGAN PULAU BINTAN DAN PULAU KARIMUN
534.242/PMK.011/2008PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA EKSPLORASI HULU MINYAK DANGAS BUMI SERTA PANAS BUMI PADA TAHUN ANGGARAN 2009
535.237/PMK.011/2008PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KERAMIK TABLEWARE
536.236/PMK.011/2008(DICABUT 10-07-2012) PENETAPAN TARIF BEA MASUK ASEAN KOREA FREE TRADE AREA (AK-FTA) _ akfta
537.235/PMK.011/2008(DICABUT 10-07-2012) PENETAPAN TARIF BEA MASUK ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (AC-FTA) _ acfta
538.234/PMK.011/2008PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 10/PMK.011/2008 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN GANDUM DAN TEPUNG GANDUM/TERIGU DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 25/PMK.011/2008 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN GANDUM POS TARIF 1001.90.19.00
539.233/PMK.011/2008(DICABUT) PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
540.231/PMK.011/2008PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG SAWIT DI DALAM NEGERI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009
541.230/PMK.011/2008PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU PADA SEKTOR-SEKTOR TERTENTU DALAM RANGKA PENANGGULANGAN DAMPAK PERLAMBATAN EKONOMI GLOBAL DAN PEMULIHAN PEMULIHAN SEKTOR RIIL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009
542.223/PMK.011/2008(DICABUT) PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR
543.220/PMK.04/2008(DICABUT) PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 124/PMK.04/2007 TENTANG REGISTRASI IMPORTIR
544.214/PMK.04/2008PEMUNGUTAN BEA KELUAR
545.213/PMK.04/2008TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA IMPOR, PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA EKSPOR, PENERIMAAN NEGARA ATAS BARANG KENA CUKAI DAN PENERIMAAN NEGARA YANG BERASAL DARI PENGENAAN DENDA ADMINISTRASI ATAS PENGANGKUTAN BARANG TERTENTU
546.211/PMK.04/2008(DICABUT) TATA LAKSANA IMPOR BARANG DARI NORTHERN TERRITORY AUSTRALIA KE DAERAH PABEAN INDONESIA SELAIN PULAU JAWA SUMATERA
547.210/PMK.03/2008(DICABUT) PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/KMK.03/2001 TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA
548.203/PMK.011/2008(DICABUT) TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
549.202/PMK.04/2008TATA CARA PEMBERIAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK, PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN, IMPORTIR DAN PENGUSAHA TEMPAT PENJUALAN ECERAN ETIL ALKOHOL
550.201/PMK.04/2008TATA CARA PEMBERIAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI PENGUSAHA PABRIK, IMPORTIR, PENYALUR DAN PENGUSAHA TEMPAT PENJUALAN ECERAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
551.200/PMK.04/2008TATA CARA PEMBERIAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI PENGUSAHA PABRIK DAN IMPORTIR HASIL TEMBAKAU
552.191/PMK.09/2008PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
553.190/PMK.01/2008PEDOMAN PENETAPAN, EVALUASI, PENILAIAN, KENAIKAN DAN PENURUNAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PEMANGKU JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
554.173/PMK.011/2008PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 01/PMK.010/2006 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KERAMIK TABLEWARE
555.171/PMK.011/2008PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 16/PMK.011/2008 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN YANG AKAN DIRAKIT MENJADI KENDARAAN BERMOTOR TUJUAN EKSPOR _ kite
556.162/PMK.011/2008PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 397/PMK.01/2004 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR CARBON BLACK
557.159/PMK.011/2008PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 92/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR
558.155/PMK.04/2008PEMBERITAHUAN PABEAN
559.154/PMK.011/2008PEMBEBASAN BEA MASUK BARANG MODAL DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM
560.148/PMK.011/2008(EXPIRED 31-12-2008) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN SORBITOL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008 _ bmdtp
561.147/PMK.011/2008(EXPIRED 31-12-2008) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN COLD ROLLED COIL (CRC) OLEH INDUSTRI BAJA NASIONAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008 _ bmdtp
562.146/PMK.011/2008(EXPIRED 31-12-2008) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008 _ bmdtp
563.145/PMK.011/2008(EXPIRED 31-12-2008) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008 _ bmdtp
564.144/PMK.011/2008(EXPIRED 31-12-2008) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BOTOL INFUS UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008 _ bmdtp
565.143/PMK.011/2008(EXPIRED 31-12-2008) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008 _ bmdtp
566.142/PMK.011/2008(EXPIRED 31-12-2008) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PERKAPALAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008 _ bmdtp
567.141/PMK.011/2008(EXPIRED 31-12-2008) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008 _ bmdtp
568.140/PMK.011/2008(EXPIRED 31-12-2008) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008 _ bmdtp
569.139/PMK.011/2008(EXPIRED 31-12-2008) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI JASA PELAYARAN GUNA PERBAIKAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN KAPAL LAUT UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008 _ bmdtp
570.137/PMK.011/2008(DICABUT) PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 620/PMK.03/2004 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
571.134/PMK.011/2008(EXPIRED 31-12-2008) BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008 _ bmdtp
572.128/PMK.011/2008(DICABUT) PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR PRODUK OLAHAN TEMBAKAU (RALAT)
573.128/PMK.011/2008(DICABUT) PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR PRODUK OLAHAN TEMBAKAU
574.127/PMK.011/2008PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 129/PMK.011/2007 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT)
575.117/PMK.04/2008TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBETULAN ATAS SURAT TAGIHAN ATAU SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINITRASI DENDA
576.116/PMK.04/2008TATA CARA PENGANGSURAN PEMBAYARAN TAGIHAN UTANG CUKAI YANG TIDAK DIBAYAR PADA WAKTUNYA, KEKURANGAN CUKAI, DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG CUKAI
577.115/PMK.04/2008PENCACAHAN DAN POTONGAN ATAS CUKAI ETIL ALKOHOL DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
578.114/PMK.04/2008KEBERATAN DI BIDANG CUKAI
579.113/PMK.04/2008PENGEMBALIAN CUKAI DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA
580.112/PMK04/2008PENYELENGGARAAN BUKU REKENING BARANG KENA CUKAI DAN BUKU REKENING KREDIT
581.111/PMK04/2008PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT
582.110/PMK.04/2008KEWAJIBAN PENCATATAN BAGI PENGUSAHA PABRIK SKALA KECIL, PENYALUR SKALA KECIL YANG WAJIB MEMILIKI IZIN, DAN PENGUSAHA TEMPAT PENJUALAN ECERAN YANG WAJIB MEMILIKI IZIN
583.109/PMK.04/2008PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DI BIDANG CUKAI
584.108/PMK04/2008PELUNASAN CUKAI
585.107/PMK04/2008(DICABUT) PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 123/PMK.04/2007 TENTANG PENYEDIAAN PITA CUKAI
586.100/PMK.01/2008(DICABUT) ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KEUANGAN
587.96/PMK.011/2008PENETAPAN TARIF BEA MASUK DENGAN SKEMA USER SPESIFIC DUTY FREE SCHEME (USDFS) DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI
588.95/PMK.011/2008(DICABUT) PENETAPAN TARIF BEA MASUK INDONESIA JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI (IJEPA)
589.94/PMK.011/2008MODALITAS PENURUNAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI
590.91/PMK.04/2008(DICABUT) AUDIT CUKAI
591.87/PMK.01/2008(DICABUT) ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
592.84/PMK.07/2008PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN SANKSI ATAS PENYALAHGUNAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
593.77/PMK.01/2008BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
594.73/PMK.05/2008TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/KANTOR/SATUAN KERJA
595.72/PMK.011/2008PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 92/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR
596.72/PMK.011/2008PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 92/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR - RALAT
597.70/PMK.011/2008(DICABUT) PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR PRODUK-PRODUK TERTENTU
598.53/PMK.04/2008PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 13/PMK.04/2006 TENTANG PENYELESAIAN TERHADAP BARANG TIDAK DIKUASAI, BARANG YANG DIKUASAI NEGARA, DAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA
599.51/PMK.04/2008TATA CARA PENETAPAN TARIF, NILAI PABEAN, DAN SANKSI ADMINISTRASI, SERTA PENETAPAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ATAU PEJABAT BEA DAN CUKAI
600.46/PMK.02/2008TATA CARA PERUBAHAN RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT DAN PERUBAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2008
601.41/PMK.011/2008(DICABUT) PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AK-FTA) _ akfta
602.39.1/PMK.011/2008PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR HOT ROLLED COIL DARI CHINA, INDIA, RUSIA, TAIWAN DAN THAILAND
603.39.1/PMK.011/2008 PENGENAAN BMAD HOT ROLLED COIL DARI CHINA, INDIA, RUSIA, TAIWAN DAN THAILAND
604.32/PMK.04/2008(DICABUT) PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 399/KMK.01/1996 TENTANG GUDANG BERIKAT _ gb
605.29/PMK.04/2008(DICABUT) PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI, PERLENGKAPAN MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG, SERTA BARANG DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA
606.28/PMK.04/2008PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG PINDAHAN
607.27/PMK.04/2008IMPOR EKSPOR TENAGA LISTRIK, BARANG CAIR, ATAU GAS MELALUI TRANSMISI ATAU SALURAN PIPA
608.26/PMK.04/2008PENUNDAAN PELUNASAN KEKURANGAN BEA MASUK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA
609.25/PMK.011/2008PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN DALAM NEGERI GANDUM POS TARIF 1001.90.19.00
610.10/PMK.011/2008(EXPIRED 04-02-2008) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN GANDUM DAN TEPUNG GANDUM/TERIGU
611.09/PMK.011/2008PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 92/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR
612.08/PMK.03/2008(DICABUT) PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/KMK.03/2001 TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA
613.05/PMK.011/2008(DICABUT) PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR TEPUNG GANDUM
614.03/PMK.04/2008PERPANJANGAN MASA BERLAKU KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 111/KMK.04/2003 TENTANG PEMERIKSAAN MENDADAK KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 114/PMK.04/2006
615.01/PMK.011/2008PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR KACANG KEDELAI
616.180/PMK.011/2007PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BERAS
617.179/PMK.011/2007(DICABUT) PENETAPAN BEA MASUK ATAS IMPOR PLATFORM PENGEBORAN ATAU PRODUKSI TERAPUNG ATAU DIBAWAH AIR
618.178/PMK.011/2007PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA EKSPLORASI HULU MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI
619.177/PMK.011/2007PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI
620.163/PMK.04/2007PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG OLEH PEMERINTAH PUSAT ATAU PEMERINTAH DAERAH YANG DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
621.161/PMK.04/2007PENGAWASAN TERHADAP IMPOR ATAU EKSPOR BARANG LARANGAN DAN/ATAU PEMBATASAN
622.160/PMK.04/2007PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI DENGAN MENGGUNAKAN JAMINAN (VOORUITSLAG)
623.154/PMK.03/2007(DICABUT) PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/KMK.03/2001 TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA
624.149/PMK.04/2007EKSPOR KEMBALI BARANG IMPOR
625.148/PMK.04/2007PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI DENGAN PELAYANAN SEGERA (RUSH HANDLING)
626.146/PMK.04/2007(DICABUT) TATACARA PENGAJUAN KEBERATAN KEPABEANAN
627.145/PMK.04/2007KETENTUAN KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
628.144/PMK.04/2007PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI
629.143/PMK.04/2007TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBETULAN SURAT PENETAPAN TAGIHAN ATAS KEKURANGAN PEMBAYARAN BEA MASUK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA, YANG DISEBABKAN OLEH KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, KEKELIRUAN, KEKHILAFAN, DAN/ATAU BUKAN KARENA KESALAHAN ORANG
630.140/PMK.04/2007(DICABUT) IMPOR SEMENTARA
631.139/PMK.04/2007PEMERIKSAAN PABEAN DI BIDANG IMPOR
632.138/PMK.04/2007PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DI BIDANG KEPABEANAN
633.137/PMK.04/2007PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 90/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING DAN PEJABATNYA
634.136/PMK.04/2007BENTUK FISIK DAN/ATAU SPESIFIKASI DESAIN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL ASAL IMPOR
635.135/PMK.011/2007PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA ASEAN INTEGRATION SYSTEM OF PREFERENCES (AISP) UNTUK NEGARA-NEGARA ANGGOTA BARU ASEAN (CAMBODIA, LAOS, MYANMAR DAN VIETNAM)
636.134/PMK.04/2007PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 43/PMK.04/2005 TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR DAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
637.131/PMK.011/2007(DICABUT) PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.011/2007 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AK-FTA) _ akfta
638.129/PMK.011/2007PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT) - LAMPIRAN
639.129/PMK.011/2007PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT)
640.127/PMK.03/2007TATA CARA PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI DAN ENERGI PANAS BUMI
641.125/PMK.04/2007(DICABUT) AUDIT KEPABEANAN
642.124/PMK.04/2007(DICABUT) REGISTRASI IMPORTIR
643.118/PMK.11/2007PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBAYAR OLEH PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG CURAH DI DALAM NEGERI
644.115/PMK.04/2007KETENTUAN UNTUK MELAKUKAN PERUBAHAN ATAS KESALAHAN DATA PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR
645.114/PMK.04/2007NILAI TUKAR MATA UANG YANG DIGUNAKAN UNTUK PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN BEA MASUK
646.113/PMK.04/2007PEMBEBASAN BEA MASUK IMPOR HASIL LAUT YANG DITANGKAP DENGAN SARANA PENANGKAP YANG TELAH MENDAPAT IZIN
647.110/PMK.011/2007(DICABUT) PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG
648.107/PMK.04/2007PEMERIKSAAN JABATAN ATAS BARANG IMPOR ATAU BARANG EKSPOR
649.106/PMK.04/2007PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI ATAS IMPOR KEMBALI BARANG YANG TELAH DIEKSPOR _ reimpor
650.105/PMK.04/2007PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BIBIT DAN BENIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PERTANIAN, PETERNAKAN ATAU PERIKANAN
651.104/PMK.04/2007PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN OLAHRAGA YANG DIIMPOR OLEH INDUK ORGANISASI OLAHRAGA NASIONAL
652.103/PMK.04/2007PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BUKU ILMU PENGETAHUAN
653.102/PMK.04/2007PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR OBAT-OBATAN YANG DIBIAYAI DENGAN MENGGUNAKAN ANGGARAN PEMERINTAH YANG DIPERUNTUKKAN BAGI KEPENTINGAN MASYARAKAT
654.101/PMK.04/2007PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR PERALATAN DAN BAHAN YANG DUGUNAKAN UNTUK MENCEGAH PENCEMARAN LINGKUNGAN
655.96/PMK.06/2007TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA
656.94/PMK.011/2007PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 92/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR
657.93/PMK.011/2007(DICABUT) PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BERAS
658.91/PMK.06/2007BAGAN AKUN STANDAR
659.90/PMK.04/2007PENGELUARAN BARANG IMPOR ATAU BARANG EKSPOR DARI KAWASAN PABEAN DIANGKUT TERUS ATAU DIANGKUT LANJUT DAN PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DIANGKUT KE TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA DI KAWASAN PABEAN LAINNYA
660.89/PMK.04/2007IMPOR BARANG PRIBADI PENUMPANG, AWAK SARANA PENGANGKUT, PELINTAS BATAS DAN BARANG KIRIMAN
661.88/PMK.04/2007 PEMBONGKARAN DAN PENIMBUNAN BARANG IMPOR
662.85/PMK.011/2007PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR HOT ROLLED COIL (HRC) < 2MM DENGAN POS TARIF 7208.27.00.00 DAN 7208.39.00.00 OLEH INDUSTRI BAJA NASIONAL
663.83/PMK.02/2007PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 92/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR
664.75/PMK.011/2007(DICABUT) PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AK-FTA) _ akfta
665.70/PMK.04/2007KAWASAN PABEAN DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA
666.68/PMK.01/2007(DICABUT) ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
667.65/PMK.04/2007(TIDAK BERLAKU SEBAGIAN) PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN _ ppjk
668.64/PMK.04/2007(DICABUT) PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 144/PMK.05/1997 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN HADIAH UNTUKKEPERLUAN IBADAH UMUM, AMAL, SOSIAL, DAN KEBUDAYAAN
669.60/PMK.04/2007(DICABUT) PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 240/KMK.05/1996 TENTANG PELUNASAN CUKAI
670.53/PMK.011/2007(DICABUT) PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (AC-FTA) _ acfta
671.51/PMK.04/2007PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 143/KMK.05/1997 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN
672.48/PMK.04/2007(DICABUT) NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ETIL ALKOHOL DAN DAN PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN
673.47/PMK.04/2007(DICABUT) PEMBEBASAN CUKAI
674.45/PMK.05/2007PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
675.35/PMK.04/2007(DICABUT) NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK DAN IMPORTIR MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
676.29/PMK.01/2007PEDOMAN PENINGKATAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
677.28/PMK.011/2007PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 61/PMK.010/2006 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR CHASSIS BUS DENGAN MESIN TERPASANG UNTUK PEMBUATAN BUS ANGKUTAN UMUM DAN COMPLETELY KNOCK DOWN (CKD) UNTUK PEMBUATAN ANGKUTAN KOMERSIAL
678.24/PMK.01/2007(DICABUT) TATA LAKSANA IMPOR BARANG DARI NORTHERN TERRITORY AUSTRALIA KE DAERAH SELAIN PULAU JAWA DAN SUMATERA
679.21/PMK.05/2007KERJA LEMBUR DAN PEMBERIAN UANG LEMBUR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
680.11/PMK.03/2007PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/KMK.03/2001 TENTANG PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS
681.08/PMK.04/2007(DICABUT) PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA EARLY HARVEST PACKAGE (EHP) BILATERAL INDONESIA-CHINA FREE TRADE AREA (FTA) _ acfta
682.07/PMK.04/2007(DICABUT) PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR DALAM RANGKA EARLY HARVEST PACKAGE (EHP) ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA ( AC-FTA) _ acfta
683.04/PMK.011/2007(DICABUT) PERPANJANGAN PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA NORMAL TRACK ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (AC-FTA) _ acfta
684.925/KMK.04/2006PENGADAAN PITA CUKAI TAHUN 2007
685.145/PMK.04/2006PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 84/KMK.04/2003 TENTANG TATALAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA IMPOR DAN PENERIMAAN NEGARA ATAS BARANG KENA CUKAI BUATAN DALAM NEGERI
686.140/PMK.01/2006PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS BEBAN KERJA (WORK LOAD ANALYSIS) DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
687.140/PMK.01/2006PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS BEBAN KERJA (WORK LOAD ANALYSIS) DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN - LAMPIRAN
688.118/PMK.04/2006PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 43/PMK.04/2005 TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR DAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
689.112/PMK.04/2006(DICABUT) PENYEDIAAN DAN DESAIN PITA CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL ASAL IMPOR
690.111KMK.010/2006(DICABUT) PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 580/KMK.04/2003 TENTANG TATALAKSANA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DAN PENGAWASANNYA _ kite
691.110/PMK.010/2006(DICABUT) PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR - RALAT
692.110/PMK.010/2006(DICABUT) PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
693.108/PMK.04/2006PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39/PMK.04/2006 TENTANG TATALAKSANA PENYERAHAN PEMBERITAHUAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, MANIFES KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT DAN MANIFES KEBERANGKATAN SARANA PENGANGKUT
694.105/PMK.010/2006PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA ASEAN INTEGRATION SYSTEM OF PREFERENCES (AISP) UNTUK NEGARA-NEGARA ANGGOTA BARU ASEAN (CAMBODIA, LAOS, MYANMAR DAN VIETNAM)
695.104/PMK.010/2006PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 11/PMK.010/2005 TENTANG PENETAPAN KEMBALI TARIF BEA MASUK COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT) ATAS IMPOR PRODUK OTOMOTIF COMPLETELY KNOCK DOWN (CKD) DAN COMPLETELY BULIYT UP (CBU) DARI MALAYSIA
696.103/PMK.04/2006PENGGUNAAN PEMBERITAHUAN PABEAN SINGLE ADMINISTRATIVE DOCUMENT DI PULAU BATAM, BINTAN, KARIMUN
697.90/PMK.04/2006(DICABUT) PENETAPAN TARIF CUKAI MINUMAN DAN KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL _ mmea kmea
698.89/PMK.04/2006(DICABUT) PENETAPAN TARIF CUKAI ETIL ALKOHOL ATAU ETANOL
699.88/PMK.010/2006PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 92/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR
700.82/PMK.04/2006PERUBAHAN KESEPULUH ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
701.81/PMK.010/2006(EXPIRED 28-09-2011) PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PISANG CAVENDISH FILIPINA
702.79/PMK.010/2006PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAGIAN DAN PERLENGKAPAN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBUATAN KENDARAAN BERMOTOR TUJUAN EKSPOR
703.78/PMK.010/2006PEMBEBASAN BEA MASUK IMPOR BAHAN, SUKU CADANG, KOMPONEN DAN PERALATAN UNTUK PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG
704.75/PMK.04/2006(DICABUT) NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK DAN IMPORTIR HASIL TEMBAKAU
705.67/PMK.04/2006(DICABUT) PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 144/KMK.05/1997 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN HADIAH UNTUK KEPERLUAN IBADAH UMUM, AMAL, SOSIAL, DAN KEBUDAYAAN
706.65/PMK.010/2006PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR POLYETHYLENE TEREPHTHALATE TERTENTU
707.63/PMK.010/2006PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BEBERAPA JENIS SUKU CADANG UNTUK ANGKUTAN UMUM
708.62/PMK.010/2006KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BUS DALAM BENTUK COMPLETELY BUILT UP (CBU) UNTUK KEPERLUAN ANGKUTAN UMUM
709.61/PMK.010/2006KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR CHASSIS BUS DENGAN MESIN TERPASANG UNTUK PEMBUATAN BUS ANGKUTAN UMUM DAN COMPLETELY KNOCK DOWN (CKD) UNTUK PEMBUATAN ANGKUTAN KOMERSIAL
710.60/PMK.010/2006PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR KOMPONEN/SUKU CADANG UNTUK INDUSTRI PERKAPALAN DAN JASA PELAYARAN
711.59/PMK.010/2006PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 133/PMK.010/2005 TENTANG PERUBAHAN KLASIFIKASI DAN PENETAPAN KEMBALI TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR PRODUK-PRODUK TERTENTU
712.56/PMK.02/2006TATA CARA PEMBAYARAN DOMESTIK MARKET OBLIGATION FEE DAN OVER/UNDER LIFTING DI SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI
713.54/PMK.04/2006PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN BERIKAT DAN PENGUSAHA PENGUSAHA PENERIMA FASILITAS KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR (KITE) YANG DISUMBANGKAN UNTUK KORBAN BENCANA ALAM DI PROVINSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
714.51/PMK.02/2006PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 92/PMK.02/2006 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR
715.42/PMK.010/2006PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING (BMAD) TERHADAP IMPOR TEPUNG GANDUM (HS.1101.00.10.00) DARI NEGARA UNI EMIRAT ARAB
716.39/PMK.04/2006TATALAKSANA PENYERAHAN PEMBERITAHUAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, MANIFES KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT DAN MANIFES KEBERANGKATAN SARANA PENGANGKUT
717.38/PMK.01/2006PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN RISIKO ATAS PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
718.35/PMK.010/2006KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU PELAT INDUSTRI AKUMULATOR LISTRIK
719.34/PMK.010/2006PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU PERALATAN PRODUKSI FILM UNTUK INDUSTRI PERFILMAN NASIONAL
720.33/PMK.02/2006TATA CARA REVISI DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) TAHUN 2006
721.30/PMK.02/2006PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 92/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR
722.27/PMK.04/2006TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
723.26/PMK.04/2006(DICABUT) TATA CARA PENGEMBALIAN CUKAI DAN/ATAU DENDA ADMINISTRASI
724.25/PMK.04/2006PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PARA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
725.23/PMK.04/2006PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 144/PMK.05/1997 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS BARANG KIRIMAN HADIAN UNTUK KEPERLUAN IBADAH UMUM, AMAL, SOSIAL, DAN KEBUDAYAAN
726.22/PMK.04/2006 PERUBAHAN KMK 144KMK.051997 PEMBEBASAN BM DAN CUKAI BARANG KIRIMAN HADIAH IBADAH UMUM, AMAL, SOSIAL
727.21/PMK.010/2006(DICABUT) PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA NORMAL TRACK ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (AC-FTA) TAHUN 2006 _ acfta
728.17/PMK.04/2006PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 43/PMK.04/2005 TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR DAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
729.16/PMK.04/2006KENAIKAN HARGA DASAR HASIL TEMBAKAU
730.13/PMK.04/2006PENYELESAIAN TERHADAP BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI, BARANG YANG DIKUASAI NEGARA, DAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA _ btd bdn bmn
731.12/PMK.04/2006PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
732.02/PMK.04/2006PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 116/KMK.04/2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118KMK.042003 TENTANG TATA LAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
733.01/PMK.011/2006PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KERAMIK TABLEWARE
734.197/PMK.010/2005PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR BAHAN BAKU DAN OBAT JADI ANTI RETROVIRAL
735.140/PMK.010/2005PENETAPAN TARIF BEA MASUK PRODUK-PRODUK TELEMATIKA TERTENTU DALAM RANGKA INFORMATION TECHNOLOGY AGREEMENT (ITA)
736.139/PMK.010/2005PENETAPAN TARIF BEA MASUK PRODUK-PRODUK INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) DALAM THE THIRD AND THE LAST TRANCHE DALAM KERANGKA E-ASEAN AGREMENT
737.133/PMK.010/2005PERUBAHAN KLASIFIKASI DAN PENETAPAN KEMBALI TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR PRODUK-PRODUK TERTENTU
738.132/PMK.010/2005PROGRAM HARMONISASI TARIF BEA MASUK 2005-2010 TAHAP KEDUA
739.131/PMK.010/2005PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 95/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR ATAS BATUBARA
740.130/PMK.010/2005PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 92/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR
741.118/PMK.07/2005BALAI LELANG
742.116/PMK.04/2005PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/KMK.04/2003 TENTANG TATA LAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
743.114/PMK.04/2005PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
744.111/PMK.010/2005PENETAPAN KEMBALI TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT) ATAS IMPOR PRODUK OTOMOTIF COMPLETELY KNOCK DOWN (CKD) DAN COMPLETELY BUILT UP (CBU) DARI MALAYSIA
745.110/PMK.010/2005TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN DAN/ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA
746.109/PMK.010/2005PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR TEPUNG GANDUM (HS. 1101.00.10.00)
747.108/PMK.010/2005PERUBAHAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR PATI JAGUNG DAN PATI UBI KAYU
748.103/PMK.010/2005PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PARACETAMOL
749.102/PMK.010/2005PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN, SUKU CADANG, KOMPONEN, DAN PERALATAN UNTUK PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG
750.101/PMK.04/2005(DICABUT) PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT _ kaber tpb
751.97/PMK.03/2005PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 576/KMK.04/2000 TENTANG PERSYARATAN SEORANG KUASA UNTUK MENJALANKAN HAK DAN MEMENUHI KEWAJIBAN MENURUT KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN
752.95/PMK.02/2005PENETAPAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR ATAS BATUBARA
753.94/PMK.02/2005PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 5/KMK.01/1993 TENTANG PENUNJUKAN BANK SEBAGAI BANK PERSEPSI DALAM RANGKA PENGELOLAAN SETORAN PENERIMAAN NEGARA
754.93/PMK.02/2005TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PUNGUTAN EKSPOR
755.92/PMK.02/2005PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR
756.89/PMK.04/2005PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 60/PMK.04/2005 TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DI PULAU BATAM, BINTAN, DAN KARIMUN
757.88/PMK.010/2005PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 22/PMK.010/2005 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BEBERAPA JENIS SUKU CADANG UNTUK ANGKUTAN UMUM
758.87/PMK.010/2005PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU DAN BAGIAN TERTENTU UNTUK PEMBUATAN BAGIAN ALAT-ALAT BESAR SERTA BAGIAN TERTENTU UNTUK PERAKITAN ALAT-ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT-ALAT BESAR
759.86/PMK.010/2005KERINGANAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR GULA
760.83/KMK.010/2005PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG UNTUK PEMBUATAN BAHAN PELEDAK OLEH PT. DAHANA (PERSERO)
761.78/PMK.010/2005PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI BERDASARKAN KONTRAK SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG 27 TAHUN 2003 TENTANG PANAS BUMI
762.70/PMK.010/2005PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA ASEAN INTEGRATION SYSTEM OF PREFERENCES (AISP) UNTUK NEGARA-NEGARA BARU ASEAN (CAMBODIA, LAOS, MYANMAR DAN VIETNAM)
763.69/PMK.04/2005PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
764.62/PMK.010/2005PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAGIAN DAN PERLENGKAPAN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBUATAN KENDARAAN BERMOTOR TUJUAN EKSPOR _ kite
765.61/PMK.04/2005PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN DALAM RANGKA PROYEK PENGEMBANGAN PULAU BINTAN DAN PULAU KARIMUN
766.60/PMK.04/2005TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DI PULAU BATAM, BINTAN KARIMUN _ tpb
767.57/PMK.010/2005PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA NORMAL TRACK ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (AC-FTA) _ acfta
768.56/PMK.010/2005PROGRAM PENURUNAN/PENGHAPUSAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA NORMAL TRACK ASEAN-CHINA FREETRADE AREA (AC-FTA) _ acfta
769.49/PMK.010/2005PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS KOMPONEN/SUKU CADANG UNTUK INDUSTRI PERKAPALAN DAN JASA PELAYARAN
770.48/PMK.04/2005(DICABUT) PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/KMK.05/1997 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN
771.47/PMK.04/2005(DICABUT) PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 135/KMK.05/2000 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN, DALAM RANGKA PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN INDUSTRI/INDUSTRI JASA
772.46/PMK.04/2005PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 98/KMK.05/2000 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS BAHAN BAKU/SUB KOMPONEN/BAHAN PENOLONG UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA
773.43/PMK.04/2005PENETAPAN HARGA DASAR DAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
774.41/KMK.010/2005PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR 6.000 (ENAM RIBU) MESIN JAHIT DAN DINAMO MOTOR OLEH DEPARTEMEN SOSIAL
775.40/PMK.03/2005TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA KEPADA WAJIB PAJAK
776.39/PMK.010/2005PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR POLYETHYLENE TEREPHTHALATE TERTENTU
777.38/PMK.04/2005TATA CARA PENGEMBALIAN BEA MASUK, DENDA ADMINISTRASI DAN/ATAU BUNGA
778.37/PMK.04/2005(DICABUT) TATA CARA PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI YANG TELAH DIBAYAR DALAM RANGKA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR _ kite
779.36/PMK.04/2005(DICABUT) PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 580/KMK.04/2005 TENTANG TATALAKSANA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DAN PENGAWASANNYA _ kite
780.28/PMK.010/2005PERUBAHAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT)
781.26/PMK.010/2005PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA PANAS BUMI
782.24/PMK.010/2005KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BUS BENTUK COMPLETELY BUILT UP (CBU) UNTUK KEPERLUAN ANGKUTAN UMUM
783.23/PMK010/2005KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR CHASSIS BUS DENGAN MESIN TERPASANG UNTUK PEMBUATAN BUS ANGKUTAN UMUM DAN COMPLETELY KNOCK DOWN (CKD) UNTUK PEMBUATAN KENDARAAN ANGKUTAN KOMERSIL
784.22/PMK.010/2005PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BEBERAPA JENIS SUKU CADANG UNTUK ANGKUTAN UMUM
785.21/PMK.010/2005PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 06/PMK.010/2005 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
786.20/PMK.010/2005PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR BARANG BERDASARKAN KONTRAK BAGI HASIL (PRODUCTION SHARING CONTRACTS) MINYAK DAN GAS BUMI
787.18/PMK.010/2005PENURUNAN TARIF BEA MASUK CORDLESS HANDSET DENGAN NOMOR HS 8517.11.00.00
788.14/PMK.03/2005PERSYARATAN SUMBANGAN SERTA TATA CARA PENDAFTARAN DAN PELAPORAN OLEH PENAMPUNG, PENYALUR, DAN ATAU PENGELOLA SUMBANGAN DALAM RANGKA BANTUAN KEMANUSIAAN BENCANA ALAM DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN SUMATERA UTARA
789.09/PMK.010/2005(DICABUT) PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 356/KMK.01/2004 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA EARLY HARVEST PACKAGE (EHP) BILATERAL INDONESIA-CHINA FREE TRADE AREA (FTA) _ acfta
790.07/PMK.010/2005PENURUNAN TARIF BEA MASUK BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU
791.06/PMK.010/2005PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
792.04/PMK.010/2005PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR COLD ROLLED COIL (CRC)
793.03/PMK.010/2005PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/KMK.01/2004 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR HOT ROLLED COIL (HRC), PELAT BAJA, DAN COLD ROLLED COIL (CRC)
794.02/PMK.04/2005PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 107/KMK.05/1997 TENTANG PEMBERIAN DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA PABRIK ETIL ALKOHOL DAN PENGUSAHA TEMPAT PENIMBUNAN
795.01/PMK.04/2005PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
796.624/PMK.04/2004(DICABUT) PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/KMK.05/1997 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN
797.620/PMK.03/2004(DICABUT) JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
798.616/PMK.03/2004PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/KMK.03/2001 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK YANG DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK
799.615/PMK.04/2004(DICABUT) TATALAKSANA IMPOR SEMENTARA
800.612/PMK.06/2004PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 344/KMK.06/2001 TENTANG PENYALURAN DANA BAGIAN DAERAH DARI SUMBER DAYA ALAM
801.600/PMK.010/2004PERUBAHAN KLASIFIKASI DAN PENETAPAN KEMBALI TARIF BEA MASUK PRODUK PERTANIAN, PERIKANAN, PERTAMBANGAN, FARMASI, KERAMIK DAN BESI BAJA
802.591/PMK.010/2004PROGRAM HARMONISASI TARIF BEA MASUK 2005-2010 UNTUK PRODUK-PRODUK PERTANIAN, PERIKANAN, PERTAMBANGAN, FARMASI, KERAMIK DAN BESI BAJA
803.587/PMK.04/2004(DICABUT) PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT _ kaber
804.564/PMK.03/2004PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
805.462/KMK.09/2004TATA CARA INVESTIGASI OLEH INSPEKTORAT BIDANG INVESTIGASI PADA INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN KEUANGAN
806.393/KMK.03/2004PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN BEA MASUK, DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
807.386/KMK.04/2004PEKERJAAN SUB KONTRAK DARI DAERAH PABEAN INDONESIA LAINNYA KE KAWASAN BERIKAT _ kb kaber tpb
808.373/KMK.04/2004PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 143/KMK.05/1997 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS BARANG UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN
809.356/KMK.01/2004(DICABUT) PENETAPAN TARIF BEA MASUK EARLY HARVEST PACKAGE (EHP) BILATERAL INDONESIA-CHINA FREE TRADE AREA (IC-FTA)
810.355/KMK.01/2004(DICABUT) PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA EARLY HARVEST PACKAGE (EHP) ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (FTA)
811.307/KMK.01/2004PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR CALCIUM CARBIDE _ bmad
812.230/KMK.04/2004(DICABUT) PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/KMK.05/1997 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN
813.197/KMK.03/2004PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 524/KMK.03/2001 TENTANG BATASAN RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR SERTA PERUMAHAN LAINNYA YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
814.174/KMK.03/2004PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN SUARA
815.154/KMK.01/2004(CABUT) PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR HOT ROLLED COIL (HRC), PELAT BAJA, DAN COLD ROLLED COIL (CRC)
816.146/KMK04/2004PERPANJANGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 111/KMK.04/2003 TENTANG PEMERIKSAAN MENDADAK KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
817.118/KMK.04/2004TATALAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
818.109/KMK.06/2004TATA CARA PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI SUMBER DAYA ALAM SEKTOR KEHUTANAN
819.95/KMK.01/2004PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 97/KMK.05/2000 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR
820.74/KMK.06/2004PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 40/KMK.062003 PENDANAAN KREDIT USAHA MIKRO DAN KECIL
821.68/KMK.04/2004TATA CARA PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI DALAM RANGKA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR _ kite
822.584/KMK.04/2003PEMASUKAN BARANG-BARANG DARI LUAR DAERAH PABEAN KE KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
823.580/KMK.04/2003(DICABUT) TATALAKSANA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DAN PENGAWASANNYA
824.547/KMK.01/2003PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR (RALAT) _ btki btbmi
825.547/KMK.01/2003PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR _ btki btbmi
826.546/KMK.01/2003PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF _ btki btbmi cept
827.546/KMK.01/2003PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (RALAT) _ btki btbmi cept
828.545/KMK.01/2003PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG IMPOR ( RALAT) _ btki btbmi
829.545/KMK.01/2003PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG IMPOR _ btki btbmi
830.539/KMK.04/2003PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PARA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
831.532/KMK.04/2003PENYELESAIAN GULA IMPOR HASIL PELANGGARAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG PABEAN
832.483/KMK.01/2003PEMBERIAN TUNJANGAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK, PEMERIKSA BEA DAN CUKAI, DAN PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN UNSUR TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMANGKU JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK, PEMERIKSA BEA DAN CUKAI, DAN PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
833.458/KMK.04/2003PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PARA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
834.450/KMK.01/2003PERSYARATAN UNTUK MENJADI KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK
835.449/KMK.01/2003TATA CARA PENUNJUKAN HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN PAJAK
836.401/KMK.01/2003PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN DAN KOMPONEN UNTUK PEMBUATAN SENJATA DAN AMUNISI UNTUK KEPERLUAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI) OLEH PT. PINDAD (PERSERO)
837.394/KMK.01/2003PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 232/KMK.04/2003 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA ASEAN INTEGRATION SYSTEM OF PREFERENCES (AISP) UNTUK NEGARA-NEGARA BARU ANGGOTA ASEAN (MYANMAR, VIETNAM, CAMBODIA)
838.392/KMK.01/2003PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT) UNTUK PERIODE 1 MEI 2003 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2003
839.389/KMK.04/2003PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASONAL BESERTA PARA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
840.381/KMK.01/2003PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU/KOMPONEN UNTUK PEMBUATAN PERALATAN DAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI OLEH INDUSTRI MANUFAKTUR TELEKOMUNIKASI
841.371/KMK.03/2003PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/KMK.03/2001 TENTANG PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS
842.370/KMK.03/2003PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN/ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU
843.355/KMK.03/2003(DICABUT) JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
844.343/KMK.01/2003LELANG PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI NEGARA
845.317/KMK.01/2003PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 909/KMK.01/1993 TENTANG TATA CARA PENAGIHAN PIUTANG BEA MASUK/BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK EKSPOR/PAJAK EKSPOR TAMBAHAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILA, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH YANG BERKAITAN DENGAN FASILITAS YANG DIKELOLA BAPEKSTA KEUANGAN
846.316/KMK.01/2003PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 28/KMK.00/1989 TENTANG PENETAPAN TARIF DAN TATA CARA MEMPEROLEH PENGEMBALIAN PAJAK EKSPOR DAN ATAU PAJAK EKSPOR TAMBAHAN
847.315/KMK.01/2003PENUNJUKAN BADAN INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN UNTUK MELAKUKAN TUGAS VERIFIKASI DAN TAGIHAN IMBALAN JASA YANG DIAJUKAN SURVEYOR BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN SURVEYOR
848.294/KMK.03/2003TATA CARA PENITIPAN PENANGGUNG PAJAK YANG DISANDERA DI RUMAH TAHANAN NEGARA DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
849.247/KMK.01/2003PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 96/KMK.01/2003 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN BESARNYA TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR _ btki btbmi
850.244/KMK.01/2003PERPANJANGAN MASA KERJA TIM KERJA DALAM RANGKA PENINGKATAN TUGAS PELAYANAN DAN PENGAWASAN BIDANG KEPABEANAN
851.236/KMK.03/2003(DICABUT) PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/KMK.03/2001 TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA
852.232/KMK.04/2003PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA ASEAN INTEGRATION SYSTEM OF PREFERENCES (AISP) UNTUK NEGERA-NEGARA ANGGOTA BARU ASEAN (MYANMAR, VIETNAM, CAMBODIA)
853.201/KMK.04/2003PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PARA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
854.162/KMK.04/2003PEKERJAAN SUB KONTRAK DARI DAERAH PABEAN INDONESIA LAINNYA KE KAWASAN BERIKAT _ kb kaber tpb
855.129/KMK.04/2003(DICABUT) PEMBEBASAN DAN/ATAU PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI SERTA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR BARANG DAN/ATAU BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR DAN PENGAWASANNYA _ kite
856.128/KMK.01/2003PERUBAHAN TARIF BEA MASUK KATODA TEMBAGA
857.127/KMK.01/2003PERUBAHAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR TEPUNG GANDUM (POS TARIP 1101.00.000)
858.119/KMK.03/2003PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 546/KMK.01/2002 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SISTEM INFORMASI TRANSAKSI PEMBAYARAN ON-LINE
859.118/KMK.03/2003PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 391/KMK.04/2000 TENTANG PELABUHAN ATAU TEMPAT PEMBERANGKATAN KE LUAR NEGERI DALAM DAERAH KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL ASEAN YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KELUAR NEGERI DALAM KAWASAN KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL ASEAN
860.114/KMK.01/2003PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 96/KMK.01/2003 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN BESARNYA TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR _ btki btbmi
861.112/KMK.04/2003PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 453/KMK.04/2002 TENTANG TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
862.111/KMK.04/2003PEMERIKSAAN MENDADAK KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
863.96/KMK.01/2003PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN BESARNYA TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR _ btki btbmi
864.86/KMK.06/2003PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 27/KMK.06/2003 TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA DEPARTEMEN SOSIAL
865.84/KMK.04/2003TATALAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA IMPOR DAN PENERIMAAN NEGARA ATAS BARANG KENA CUKAI BUATAN DALAM NEGERI
866.83/KMK.01/2003LELANG SURAT UTANG NEGARA DI PASAR PERDANA
867.39/KMK.03/2003(DICABUT) PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 570/KMK.04/2000 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
868.17/KMK.04/2003PEMUNGUTAN CUKAI ATAS BARANG KENA CUKAI YANG BERASAL DARI LUAR NEGERI YANG DIMASUKKAN KE KAWASAN BERIKAT DI DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
869.15/KMK.01/2003PEMBENTUKAN KOMITE KEBIJAKAN PENGELOLAAN SURAT UTANG NEGARA
870.09/KMK.01/2003PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA PEJABAT ESELON I DAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN MENETAPKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGANGKATAN/PEMBEBASAN BENDAHARAWAN DAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
871.07/KMK.02/2003PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
872.02/KMK.06/2003PENUNJUKAN PT JASA RAHARJA (PERSERO) SEBAGAI BIRO NASIONAL (NATIONAL BIREAU) INDONESIA UNTUK MENYELENGGARAKAN SKIM ASURANSI WAJIB KENDARAAN BERMOTOR ASEAN
873.557/KMK.04/2002(DICABUT) TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
874.549/KMK.04/2002(DICABUT) PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 454/KMK.04/2002 TENTANG REGISTRASI IMPORTIR
875.548/KMK.04/2002(NGACO) PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 453/KMK.04/2002 TENTANG TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
876.548/KMK.04/2002(NGACO) TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
877.547/KMK.04/2002PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 5/KMK.01/1993 TENTANG PENUNJUKAN BANK SEBAGAI BANK PERSEPSI DALAM RANGKA PENGELOLAAN SETORAN PENERIMAAN NEGARA
878.527/KMK.04/2002TERTIB ADMINISTRASI IMPORTIR
879.516/KMK.04/2002SUSUNAN TUGAS DAN WEWENANG KOMITE KODE ETIK DAN PERILAKU PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
880.515/KMK.04/2002(DICABUT) KODE ETIK DAN PERILAKU PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
881.454/KMK.04/2002(DICABUT) REGISTRASI IMPORTIR
882.453/KMK.04/2002TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
883.432/KMK.01/2002PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR PRODUK-PRODUK BAJA TERTENTU
884.367/KMK.01/2002PERPANJANGAN MASA BERLAKU KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 350/KMK.01/2001 TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR KENDARAAN BERMOTOR BUKAN BARU UNTUK DAERAH PROPINSI IRIAN JAYA
885.324/KMK.01/2002PERUBAHAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR GULA
886.307/KMK.01/2002PENURUNAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BEBERAPA PRODUK TERTENTU
887.241/KMK.01/2002PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 570/KMK.01/1997 TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN UANG GANJARAN KEPADA MEREKA YANG TELAH MEMBERIKAN JASA DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DAN PELANGGARAN ADMINISTRASI KEPABEANAN DAN CUKAI
888.210/KMK.03/2002PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 5/KMK.01/1993 TENTANG PENUNJUKAN BANK SEBAGAI BANK PERSEPSI DALAM RANGKA PENGELOLAAN SETORAN PENERIMAAN NEGARA
889.141/KMK.03/2002(DICABUT) PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 570/KMK.04/2000 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
890.141/KMK.03/2002(DICABUT) PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 570/KMK.04/2000 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH - RALAT
891.140/KMK.03/2002PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 569/KMK.04/2000 TENTANG JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH _ ppnbm
892.125/KMK.04/2002PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 546/KMK.05/2000 TENTANG PENETAPAN TARIF CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL DAN KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL - LAMPIRAN
893.100/KMK.01/2002PERUBAHAN KLASIFIKASI DAN PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BUTIR GANDUM-GANDUMAN
894.90/KMK.04/2002TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING DAN PEJABATNYA
895.89/KMK.04/2002TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PARA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
896.86/KMK.03/2002TATA CARA PENGGUNAAN STIKER DALAM PEMUNGUTAN DAN PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN GAMBAR
897.62/KMK.03/2002DASAR PENGHITUNGAN, PEMUNGUTAN, DAN PENYETORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN HASIL TEMBAKAU
898.60/KMK.01/2002PERUBAHAN KLASIFIKASI DAN PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR KERTAS TETRA (TETRA PAPERS) PADA BUKU TARIF BEA MASUK INDONESIA _ btki btbmi
899.45/KMK.01/2002TATALAKSANA KEPABEANAN TERHADAP BARANG IMPOR DARI NORTHERN TERRITORY AUSTRALIA KE DAERAH PABEAN INDONESIA SELAI JAWA SUMATERA
900.42/KMK.02/2002PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM PROPINSI ATAU UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
901.37/KMK.04/2002(DICABUT) PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT _ kb tpb kaber
902.653/KMK.03/2001BARANG-BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG ATAS IMPOR DAN PENYERAHANNYA TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
903.597/KMK.04/2001PENETAPAN TARIF CUKAI DAN HARGA DASAR HASIL TEMBAKAU
904.569/KMK.05/2001TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PARA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
905.460/KMK.03/2001(DICABUT) PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 569/KMK.04/2000 TENTANG JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
906.426/KMK.01/2001KETENTUAN IMPOR PELUMAS
907.393/KMK.04/2001PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 283/KMK.01/2000 TENTANG PENUNDAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 94/KMK.05/2000 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 349/KMK.01/1999, DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 95/KMK.05/2000 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 825/KMK.00/1990 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DI DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
908.392/KMK.03/2001(DICABUT) PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/KMK.03/2001 TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA
909.383/KMK.04/2001KENAIKAN HARGA DASAR HASIL TEMBAKAU
910.381/KMK.03/2001(DICABUT) PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 570/KMK.04/2000 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
911.358/KMK.04/2001PEMBEBASAN BEA MASUK, PAJAK DALAM RANGKA IMPOR DAN CUKAI ATAS PEMASUKAN BARANG PENUMPANG DARI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG KE DALAM DAERAH PABEAN INDONESIA LAINNYA
912.254/KMK.03/2001(DICABUT) PENUNJUKAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA
913.231/KMK.03/2001PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK YANG DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK
914.230/KMK.3/2001PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 574/KMK.04/2000 TENTANG ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PEWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI SUBJEK PAJAK PENGHASILAN
915.190/KMK.01/2001KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU/BAHAN PENOLONG DAN BAGIAN/KOMPONEN UNTUK PERAKITAN MESIN DAN MOTOR BERPUTAR
916.164/KMK.04/2001PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR SUKU CADANG PESAWAT VVIP TNI AU YANG DIGUNAKAN UNTUK PERJALANAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
917.155/KMK.03/2001PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU BERSIFAT STRATEGIS
918.150/KMK.01/2001PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIF (CEPT)
919.145/KMK.04/2001PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.05/2000 TENTANG PENETAPAN TARIF CUKAI DAN HARGA DASAR HASIL TEMBAKAU
920.144/KMK.04/2001KENAIKAN HARGA DASAR HASIL TEMBAKAU
921.123/KMK.01/2001PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TETAP TERHADAP PRODUK IMPOR SORBITOL CAIR (D-GLUCITOL) DARI UNI EROPA
922.66/KMK.017/2001PENETAPAN BESARNYA TARIF PAJAK EKSPOR KELAPA SAWIT, CPO, DAN PRODUK TURUNANNYA
923.50/KMK.04/2001PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 548/KMK.04/1997 TENTANG PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 0% (NOL PERSEN) YANG DIPERCEPAT ATAS EKSPOR YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN EKSPORTIR TERTENTU DAN KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI PROSES RESTITUSINYA
924.47/KMK.05/2001(DICABUT) PENYEDIAAN DAN DESAIN PITA CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL ASAL IMPOR
925.28/KMK.05/2001PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 135/KMK.05/2000 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN, DALAM RANGKA PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN INDUSTRI/INDUSTRI JASA
926.11/KMK.04/2001PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 200/KMK.04/2000 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN DI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU
927.10/KMK.04/2001PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU
928.572/KMK.01/2000PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING SEMENTARA TERHADAP IMPOR CARBON BLACK
929.570/KMK.04/2000(DICABUT) JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
930.569/KMK.04/2000(DICABUT) JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH _ ppnbm
931.552/KMK.04/2000BATASAN PENGUSAHA KECIL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
932.546/KMK.05/2000PENETAPAN TARIF CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL DAN KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
933.454/KMK.05/2000PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.05/2000 TENTANG PENETAPAN TARIF CUKAI DAN HARGA DASAR HASIL TEMBAKAU
934.453/KMK.05/2000KENAIKAN HARGA DASAR HASIL TEMBAKAU
935.420/KMK.01/2000PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 98/KMK.05/2000 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS BAHAN BAKU/SUB KOMPONEN/BAHAN PENOLONG UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA
936.411/KMK.01/2000PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 570/KMK.01/1997 TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN UANG GANJARAN KEPADA MEREKA YANG TELAH MEMBERIKAN JASA DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DAN PELANGGARAN ADMINISTRASI KEPABEANAN DAN CUKAI
937.406/KMK.04/2000DASAR PENGHITUNGAN, PEMUNGUTAN, DAN PENYETORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN HASIL TEMBAKAU BUATAN DALAM NEGERI ATAU IMPOR HASIL TEMBAKAU LUAR NEGERI'
938.387/KMK.017/2000PENETAPAN BESARNYA TARIF PAJAK EKSPOR KELAPA SAWIT, CPO DAN PRODUK TURUNANNYA
939.378/KMK.05/2000PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.05/2000 TENTANG PENETAPAN TARIF CUKAI DAN HARGA DASAR HASIL TEMBAKAU
940.282/KMK.05/2000PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING SEMENTARA IMPOR PRODUK PIPA BAJA YANG DI LAS (WELDED PIPE)
941.200/KMK.04/2000PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN DI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADI
942.190/KMK.05/2000(DICABUT) PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 101/KMK.05/1997 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN
943.187/KMK.01/2000PERUBAHAN KLASIFIKASI DAN PENURUNAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BEBERAPA PRODUK TERTENTU
944.137/KMK.05/2000PENUNDAAN KENAIKAN GOLONGAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU
945.135/KMK.05/2000(DICABUT) KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN INDUSTRI/INDUSTRI JASA
946.128/KMK.05/2000(DICABUT) TOKO BEBAS BEA
947.123/KMK.05/2000ENTREPOT UNTUK TUJUAN PAMERAN
948.122/KMK.05/2000PEMBAYARAN BUNGA ATAS PENGEMBALUAN UANG/JAMINAN TUNAI KEPADA PEMILIK/PENGGUNA JASA YANG TELAH MELEWATI JANGKA WAKTU
949.100/KMK.05/2000KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN, PERALATAN DAN KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS
950.99/KMK.05/2000KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU DAN BAGIAN TERTENTU UNTUK PEMBUATAN BAGIAN ALAT-ALAT BESAR SERTA BAGIAN TERTENTU UNTUK PERAKITAN ALAT-ALAT BESAR
951.98/KMK.05/2000KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU/SUB KOMPONEN/BAHAN PENOLONG UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA
952.97/KMK.05/2000KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR
953.96/KMK.05/2000PENCABUTAN BEBERAPA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
954.95/KMK.05/2000PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO. 825/KMK.00/1990 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DI DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
955.94/KMK.05/2000(DICABUT) PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO. 291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO. 349/KMK.01/1999
956.89/KMK.05/2000PENETAPAN TARIF CUKAI DAN HARGA DASAR HASIL TEMBAKAU
957.57/KMK.01/2000PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING SEMENTARA TERHADAP IMPOR CARBON BLACK
958.10/KMK.04/2000PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBEBASKAN IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU
959.570/KMK.01/1999PERUBAHAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BEBERAPA PRODUK TERTENTU
960.568/KMK.01/1999PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BERAS DAN GULA
961.567/KMK.017/1999PENETAPAN BESARNYA TARIF PAJAK EKSPOR BEBERAPA KOMODITI TERTENTU
962.490/KMK.01/1999PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU, MESIN-MESIN, ALAT-ALAT PERLENGKAPAN SERTA SUKU CADANG UNTUK PEMBUATAN, PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN KAPAL LAUT DAN ALAT APUNG SELAIN KAPAL PESIAR DAN KAPAL UNTUK OLAH RAGA
963.441/KMK.05/1999PENGGUNAAN JAMINAN TERTULIS UNTUK MENJAMIN PEMBAYARAN PUNGUTAN BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
964.394/KMK.05/1999PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 298/KMK.01/1997 TENTANG KETENTUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MODAL BAGI PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA) / PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) DAN PERUSAHAAN NON PMA/PMDN
965.380/KMK.05/1999(DICABUT) TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN KEPABEANAN DAN CUKAI
966.360/KMK.017/1999PENETAPAN BESARNYA TARIF PAJAK EKSPOR KELAPA SAWIT, MINYAK KELAPA SAWIT DAN PRODUK TURUNANNYA
967.353/KMK.01/1999KERINGANAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BREAKFAST CEREALS HASIL PRODUKSI KELLOG (THAILAND) LIMITED DALAM RANGKA PROYEK ASEAN INDUSTRIAL JOINT VENTURES (AIJV)
968.352/KMK.01/1999PEMBERIAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU DAN BAGIAN TERTENTU UNTUK PEMBUATAN BAGIAN ALAT-ALAT BESAR SERTA BAGIAN TERTENTU UNTUK PERAKITAN ALAT-ALAT BESAR
969.349/KMK.01/1999(DICABUT) PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT _ kb tpb kaber
970.348/KMK.04/1999(DICABUT) MACAM DAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
971.347/KMK.01/1999PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN ATAU BAHAN DARI GUDANG BERIKAT UNTUK DIOLAH, DIRAKIT ATAU DIPASANG KENDARAAN BERMOTOR DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR
972.346/KMK.01/1999PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN, PERALATAN DAN KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS
973.345/KMK.01/1999PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR
974.344/KMK.01/1999PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 440/KMK.05/1996 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN BESARNYA TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
975.300/KMK.01/1999(DICABUT) PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 233/KMK.05/1996 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN BEA MASUK, DENDA ADMINISTRASI DAN BUNGA
976.209/KMK.01/1999PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 585/KMK.05/1996 TENTANG PENGGUNAAN JAMINAN BANK UNTUK MENJAMIN PEMBAYARAN PUNGUTAN BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI, DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
977.208/KMK.01/1999PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 461/KMK.05/1997 TENTANG PENGGUNAAN CUSTOMS BOND SEBAGAI JAMINAN UNTUK PEMBAYARAN PUNGUTAN BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI, DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
978.205/KMK.04/1999PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU PULAU NATUNA
979.203/KMK.05/1999PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 440/KMK.01/1996 TENTANG PENERAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN BESARNYA TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 502/KMK.01/1998
980.189/KMK.017/1999PENETAPAN BESARNYA TARIF PAJAK EKSPOR KELAPA SAWIT, MINYAK KELAPA SAWIT, MINYAK KELAPA DAN PRODUK TURUNANNYA
981.188/KMK.01/1999PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING IMPOR I SECTION DAN H SECTION
982.142/KMK.05/1999PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 124/KMK.05/1999 TENTANG PENETAPAN TARIF CUKAI DAN HARGA DASAR HASIL TEMBAKAU
983.139/KMK.05/1999TATA LAKSANA KEPABEANAN TERHADAP BARANG IMPOR DARI NORTHEN TERRITORY AUSTRALIA KE DAERAH PABEAN INDONESIA SELAIN PULAU JAWA DAN SUMATERA
984.132/KMK.04/1999PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK YANG DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK
985.125/KMK.05/1999PENCABUTAN PASAL 6 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 104/KMK.05/1997 TANGGAL 12 MARET 1997 TENTANG PEMBERIAN DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU DAN IMPORTIR HASIL TEMBAKAU SERTA PERSETUJUAN PEMBUATAN HASIL TEMBAKAU DI LUAR PABRIK
986.124/KMK.05/1999(DICABUT) PENETAPAN TARIF CUKAI DAN HARGA DASAR HASIL TEMBAKAU
987.108a/KMK.01/1999PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK FERRO MANGAN DAN SILICON MANGAN
988.107/KMK.017/1999PENETAPAN BESARNYA TARIF PAJAK EKSPOR ATAS BEBERAPA KOMODITI TERTENTU
989.89/KMK.01/1999PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR AMPICILIN TRIHYDRATE DAN AMOCYLLIN TRIHYDRATE
990.47/KMK.04/1999PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU PARE-PARE
991.46/KMK.04/1999PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BIMA
992.45/KMK.04/1999PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU SERAM
993.44/KMK.04/1999PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU SABANG
994.43/KMK.04/1999PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU DAERAH ALIRAN SUNGAI KAHAYAN, KAPUAS DAN BARITO
995.42/KMK.04/1999PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BATUI
996.41/KMK.04/1999PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BUTON, KOLAKA, KENDARI
997.40/KMK.04/1999PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BETANO, NATARBORA DAN VIQUEQUE
998.39/KMK.04/1999PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU MBAY
999.38/KMK.04/1999PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU MANADO-BITUNG
1000.37/KMK.04/1999PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU SANGGAU
1001.36/KMK.04/1999PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU SAMARINDA, SANGA-SANGA, MUARA JAWA DAN BALIKPAPAN
1002.35/KMK.04/1999PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BATULICIN
1003.30/KMK.01/1999PENETAPAN TARIF PAJAK EKSPOR KELAPA SAWIT, MINYAK KELAPA SAWIT, MINYAK KELAPA DAN PRODUK TURUNANNYA
1004.24/KMK.05/1999PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING SEMENTARA IMPOR I SECTION DAN H SECTION
1005.23/KMK.05/1999PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING SEMENTARA TERHADAP IMPOR TIN PLATE
1006.22/KMK.01/1999(DICABUT) PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 234/KMK.05/1996 TENTANG TATA CARA PENAGIHAN BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI, BUNGA, DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
1007.21/KMK.01/1999PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 147/KMK.04/1998 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT UNTUK PENAGIHAN PAJAK PUSAT, TATA CARA DAN JADUAL WAKTU PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK
1008.15/KMK.05/1999PENGHAPUSAN SISA PITA CUKAI LAMA YANG SUDAH TIDAK TERPAKAI
1009.566/KMK.05/1998PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 608/KMK.00/1992 TANGGAL 15 JUNI 1992 TENTANG PUNGUTAN DANA CADANGAN UMUM
1010.530/KMK.01/1998PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR HEWAN TERNAK POTONG, DAGING DAN SISA DAGING
1011.502/KMK.01/1998PERUBAHAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BEBERAPA PRODUK TERTENTU
1012.501/KMK.05/1998(DICABUT) PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 488/KMK.05/1996 TENTANG TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
1013.492/KMK.01/1998PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 416/KMK.01/1998 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR POLYETHYLENE GRANULE UNTUK INDUSTRI FARMASI
1014.485/KMK.01/1998PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU/KOMPONEN UNTUK PEMBUATAN SENTRAL TELEPON DIGITAL INDONESIA (STDI), PERALATAN JARINGAN SAMBUNGAN TELEPON KENDARAAN BERMOTOR (SKTB), DAN UNTUK INDUSTRI TERMINAL OLEH INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA
1015.479/KMK.05/1998PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING SEMENTARA TERHADAP IMPOR AMPLICILIN TRIHYDRATE DAN AMOXYLIN TRIHYDRATE
1016.478/KMK.04/1998PENETAPAN MAKANAN TERNAK DAN UNGGAS DAN/ATAU BAHAN BAKU MAKANAN TERNAK DAN UNGGAS SEBAGAI BARANG KENA PAJAKYANG BERSIFAT STRATEGIS UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN NASIONAL
1017.475/KMK.01/1998(DICABUT) PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 574/KMK.05/1996 TENTANG TATALAKSANA IMPOR SEMENTARA
1018.474/KMK.01/1998PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR SUKU CADANG KAPAL DAN ALAT-ALAT UNTUK KESELAMATAN PELAYARAN SERTA KESELAMATAN MANUSIA
1019.473/KMK.01/1998PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN, SUKU CADANG, KOMPONEN DAN PERALATAN UNTUK PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG
1020.469/KMK.04/1998PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 422/KMK.04/1998 TENTANG PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN ATAU PEMEKARAN USAHA
1021.468/KMK.01/1998PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU, MESIN-MESIN, ALAT-ALAT PERLENGKAPAN SERTA SUKU CADANG UNTUK PEMBUATAN, PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN KAPAL LAUT DAN ALAT APUNG SELAIN KAPAL PESIAR DAN KAPAL UNTUK OLAH RAGA
1022.467/KMK.01/1998PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU/PENOLONG UNTUK INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN SERTA INDUSTRI KEMASAN MAKANAN/MINUMAN
1023.463/KMK.04/1998PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 239/KMK.01/1996 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU PINJAMAN LUAR NEGERI
1024.457/KMK.05/1998PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING SEMENTARA TERHADAP IMPOR PRODUK FERRO MANGAN DAN SILICON MANGAN _ bmad
1025.455/KMK.05/1998PENETAPAN TARIF CUKAI KHUSUS HASIL TEMBAKAU JENIS SIGARET PUTIH MESIN
1026.444/KMK.01/1998PERUBAHAN TARIF BEA MASUK DAN PENYEMPURNAAN KLASIFIKASI ATAS IMPOR BEBERAPA PRODUK TERTENTU
1027.417/KMK.01/1998PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS BAHAN AKTIF ANTI FOAMING (TRIMIN DF-500) DAN ANTI CAKING (MONTALINE SPCV.S3) UNTUK PEMBUATAN PUPUK SP.36
1028.387/KMK.01/1998PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR LOGAM UANG (BLANK FOR COIN) UNTUK BANK INDONESIA
1029.346/KMK.04/1998PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 616/KMK.01/1996 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PERLAKUAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PULAU BINTAN DAN PULAU KARIMUN
1030.335/KMK.017/1998TATACARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK EKSPOR KELAPA SAWIT, MINYAK KELAPA DAN PRODUK TURUNANNYA
1031.334/KMK.017/1998PENETAPAN BESARNYA TARIF PAJAK EKSPOR KELAPA SAWIT, MINYAK SAWIT, MINYAK KELAPA DAN PRODUK TURUNANNYA
1032.292/KMK.01/1998(DICABUT) PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT SEBAGAIMANA TELAH DISEMPURNAKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 547/KMK.01/1997
1033.252/KMK.01/1998PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK TERTENTU DALAM RANGKA PELAKSANAA KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1996 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH SEBAGAIMANA TEKAH DIUBAH TERKAHIRDENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 1998
1034.251/KMK.05/1998PENYEMPURNAAN FORMULIR PEMBERITAHUAN PABEAN ATAS IMPOR BARANG PENUMPANG ATAU AWAK SARANA PENGANGKUT (BC2.2) DALAM KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 101/KMK.05/1997 TANGGAL 10 MARET 1997
1035.242/KMK.01/1998PENETAPAN BESARNYA TARIF PAJAK EKSPOR MINYAK SAWIT/MINYAK KELAPA DAN PRODUK TURUNANNYA
1036.241/KMK.01/1998PENETAPAN BESARNYA TARIF DAN TATA CARA PEMBAYARAN SERTA PENYETORAN PAJAK EKSPOR ATAS BEBERAPA KOMODITI TERTENTU
1037.192/KMK.04/1998PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED WAREHOUSE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
1038.191/KMK.04/1998PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 508/KMK.01/1995 TENTANG TATALAKSANA PEMBERIAN KEMUDAHAN PABEAN DAN PERPAJAKAN ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN KOMPONEN DAN/ATAU KENDARAAN BERMOTOR JENIS SEDAN UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM USAHA PERTAKSIAN
1039.190/KMK.04/1998PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 128/KMK.00/1993 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS IMPOR ATAS BARANG MODAL DALAM RANGKA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK OLEH SWASTA
1040.183/KMK.01/1998PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING IMPOR BATANG DAN BATANG KECIL, DICANAI PANAS DALAM GULUNGAN BERPUTARAN TIDAK TERATUR DARI BAJA BUKAN PADUAN (WIRE ROD) _ bmad
1041.134/KMK.04/1998PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TATA KERJA MAJELIS KEHORMATAN BADAN PENYELESIAN SENGKETA PAJAK
1042.118/KMK.05/1998PENETAPAN TARIF CUKAI DAN HARGA DASAR HASIL TEMBAKAU
1043.97/KMK.04/1998PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN PEMBEBASAN BEA MASUK UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN TERPADU BIAK
1044.90/KMK.017/1998PERUBAHAN KLASIFIKASI DAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR WIRELESS MODEM DAN PESAWAT RADIO PANGGIL
1045.74/KMK.01/1998(DICABUT) PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 554/KMK.01/1997 TENTANG PENURUNAN TARIF PAJAK EKSPOR ATAS KOMODITAS TERTENTU
1046.43/KMK.01/1998PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR SUKU CADANG KAPAL DAN ALAT-ALAT UNTUK KESELAMATAN PELAYARAN SERTA KESELAMATAN MANUSIA
1047.41/KMK.01/1998PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR KACANG KEDELAI
1048.37/KMK.05/1998PENYEMPURNAAN CONTOH NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC) SEBAGAIMANA PADA LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 104/KMK.05/1997 DAN NOMOR : 106/KMK.05/1997 DAN NOMOR 106/KMK.05/1997 SERTA NOMOR 107/KMK.05/1997
1049.31/KMK.1/1998PETUNJUK JABATAN DAN UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK YANG MEMILIKI CAP JABATAN
1050.30/KMK.04/1998PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 638/KMK.04/1994 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI
1051.25/KMK.01/1998PEMBERIAN RESTITUSI/PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASING/BADAN INTERNASIONAL SERTA PEJABAT/TENAGA AHLINYA
1052.20/KMK.01/1998PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 36/KMK.01/1997 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK TERHADAP IMPOR BAGIAN DAN PERLENGKAPAN TERTENTU KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TUJUAN PERAKITAN DAN ATAU PEMBUATAN KENDARAAN BERMOTOR
1053.17/KMK.01/1998PENURUNAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR PRODUK TERTENTU
1054.16/KMK.01/1998PENURUNAN TARIF BEA MASUK BEBERAPA PRODUK PERTANIAN TERTENTU
1055.12/KMK.01/1998PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU/PENOLONG UNTUK INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN, SERTA INDUSTRI KEMASAN MAKANAN/MINUMAN
1056.659/KMK.01/1997PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKUS/UB KOMPONEN/BAHAN PENOLONG UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA
1057.641/KMK.05/1997(DICABUT) PEMBERIAN DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA TEMPAT PENJUALAN ECERAN ETIL ALKOHOL DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL _ ea mmea nppbkc
1058.623/KMK.05/1997PENETAPAN TARIF CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL DAN KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL _ mmea kmea
1059.615/KMK.01/1997(DICABUT) PEMBEBASAN DAN PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN ATAU CUKAI SERTA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR BARANG DAN ATAU BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR DAN PENGAWASANNYA _ kite
1060.594/KMK.05/1997PEMBAYARAN BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR SECARA BERKALA
1061.584/KMK.01/1997PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN, SUKU CADANG, KOMPONEN DAN PERALATAN UNTUK PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG
1062.547/KMK.01/1997(DICABUT) PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT _ kb tpb kaber
1063.546/KMK.01/1997PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN INDUSTRI JASA/INDUSTRI JASA
1064.545/KMK.01/1997PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 297/KMK.01/1997 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN INDUSTRI/INDUSTRI JASA
1065.522/KMK.01/1997PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU/KOMPONEN UNTUK PEMBUATAN SENTRAL TELEPON DIGITAL INDONESIA (STDI), PERALATAN JARINGAN SAMBUNGAN TELEPON KENDARAAN BERMOTOR (SKTB), DAN UNTUK INDUSTRI TERMINAL OLEH INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA
1066.477/KMK.05/1997PERUBAHAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG TERTENTU
1067.476/KMK.01/1997PENYEMPURNAAN KLASIFIKASI DAN PERUBAHAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG TERTENTU
1068.461/KMK.05/1997PENGGUNAAN CUSTOMS BOND SEBAGAI JAMINAN PEMBAYARAN PUNGUTAN BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI, DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
1069.460/KMK.05/1997BENTUK BUKU CATATAN PENERIMAAN, BUKU PENERIMAAN HARIAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI, DAN TATA CARA PENGISIANNYA
1070.459/KMK.05/1997TUGAS DAN FUNGSI BENDAHARAWAN PENERIMA BEA DAN CUKAI
1071.458/KMK.05/1997(DICABUT) TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN KEPABEANAN DAN CUKAI
1072.457/KMK.05/1997PENGGUNAAN JAMINAN TUNAI UNTUK MENJAMIN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI, DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
1073.321/KMK.01/1997TATACARA DAN PENYELESAIAN IMPOR BARANG YANG DIPERGUNAKAN UNTUK OPERASI PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI DAN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI
1074.298/KMK.01/1997KETENTUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MODAL BAGI PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA0 / PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PNDN) DAN PERUSAHAAN NON PMA/PMDN _ bkpm
1075.297/KMK.01/1997PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN INDUSTRI/INDUSTRI JASA
1076.296/KMK.01/1997PENYEMPURNAAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 440/KMK.05/1996 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN BESARNYA TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
1077.295/KMK.01/1997PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 488/KMK.05/1996 TENTANG TATA LAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR, TATA LAKSANA PENGANGKUTAN TERUS ATAU PENGANGKUTAN LANJUT BARANG IMPOR ATAU BARANG EKSPOR
1078.293/KMK.01/1997PENYEMPURNAAN KLASIFIKASI DAN PERUBAHAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG TERTENTU
1079.291/KMK.05/1997(DICABUT) KAWASAN BERIKAT _ tpb kaber kb
1080.176/KMK.01/1997PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING SEMENTARA TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BAJA BUKAN PADUAN DICANAI PANAS, TIDAK DIPALUT, TIDAK DISEPUH ATAU TIDAK DILAPISI, DALAM BENTUK GULUNGAN ATAU BUKAN GULUNGAN (HOT ROLLED COIL/PLATE)
1081.159/KMK.05/1997(DICABUT) PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 448/KMK.05/1996 TANGGAL 31 JULI 1996 TENTANG TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
1082.155/KMK.05/1997PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR 1.510.000 LEMBAR KARUNG OLEH BADAN URUSAN LOGISTIK (BULOG)
1083.151/KMK.01/1997PENYEMPURNAAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 94/KMK.01/1997 TANGGAL 28 FEBRUARI 1997 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIF (CEPT) UNTUK PERIODE 1 JANUARI 1997 S/D 31 DESEMBER 2003
1084.148/KMK.017/1997HARGA EKSPOR ATAS CRUDE PALM OIL (CPO) REFINED BLEACHED DEODORIZED PALM OIL (RBD PO), CRUED OLEIN DAN REFINED BLEACHED DEODORIZED OLEIN (RBD OLEIN) DALAM RANGKA PERHITUNGAN PAJAK EKSPOR
1085.147/KMK.05/1997PENUNJUKAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA _ tps
1086.146/KMK.05/1997(DICABUT) TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING DAN PEJABATNYA
1087.145/KMK.05/1997PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BAHAN TERAPI MANUSIA, PENGELOMPOKAN DARAH DAN BAHAN PENJENISAN JARINGAN
1088.144/KMK.05/1997(DICABUT) PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN HADIAH UNTUK KEPERLUAN IBADAH UMUM, AMAL, SOSIAL DAN KEBUDAYAAN
1089.143/KMK.05/1997PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN
1090.142/KMK.05/1997PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN KHUSUS KAUM TUNA NETRA DAN PENYANDANG CACAT LAINNYA
1091.141/KMK.05/1997(DICABUT) PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG KEPERLUAN MUSEUM, KEBUN BINATANG, DAN TEMPAT LAIN SEMACAM ITU YANG TERBUKA UNTUK UMUM
1092.140/KMK.05/1997PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG CONTOH
1093.139/KMK.05/1997(DICABUT) PEMBEBASAN BEA MASUK IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI, TERMASUK SUKU CADANG DAN PERLENGKAPAN MILITER SERTA BARANG DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG YANG DIPERUNTUKKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA
1094.138/KMK.05/1997PEMBEBASAN BEA MASUK IMPOR PETI ATAU KEMASAN LAIN YANG BERISI JENAZAH ATAU ABU JENAZAH
1095.137/KMK.05/1997(DICABUT) PEMBEBASAN BEA MASUK IMPOR BARANG PINDAHAN
1096.136/KMK.05/1997PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN CUKAI IMPOR PERALATAN DAN BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENCEGAH PENCEMARAN LINGKUNGAN
1097.135/KMK.05/1997PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK IMPOR BIBIT DAN BENIH UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PERTANIAN, PETERNAKAN, ATAU PERIKANAN
1098.133/KMK.05/1997PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN CUKAI IMPOR KEMBALI BARANG YANG TELAH DIEKSPOR
1099.132/KMK.05/1997PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG YANG MENGALAMI KERUSAKAN, PENURUNAN MUTU, KEMUSNAHAN ATAU PENYUSUTAN VOLUMEN ATAU BERAT
1100.131/KMK.05/1997KAWASAN PABEAN
1101.113/KMK.05/1997(DICABUT) PENYEDIAAN DAN DESAIN PITA CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
1102.107/KMK.05/1997PEMBERIAN DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA PABRIK ETIL ALKOHOL DAN PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN
1103.106/KMK.05/1997PEMBERIAN DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA PABRIK DAN IMPORTIR MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
1104.105/KMK.05/1997(DICABUT) PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 240/KMK.05/1996 TENTANG PELUNASAN CUKAI
1105.104/KMK.05/1997PEMBERIAN DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU DAN IMPORTIR HASIL TEMBAKAU SERTA PERSETUJUAN PEMBUATAN HASIL TEMBAKAU DI LUAR PABRIK
1106.102/KMK.05/1997(DICABUT) DAFTAR KODE UNTUK PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN
1107.101/KMK.05/1997(DICABUT) PEMBERITAHUAN PABEAN
1108.94/KMK.01/1997PENETAPAN TARIF BEA MASUK IMPORTASI BARANG DALAM RANGKA SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIF (CEPT) UNTUK PERIODE 1 JANUARI 1997 S/D 31 DESEMBER 2003
1109.92/KMK.05/1997PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
1110.91/KMK.05/1997PENETAPAN TARIF CUKAI DAN HARGA DASAR HASIL TEMBAKAU
1111.30/KMK.05/1997TATA LAKSANA PENINDAKAN DI BIDANG KEPABEANAN
1112.25/KMK.05/1997(DICABUT) TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
1113.20/KMK.01/1997PENUNJUKAN SURVEYOR UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN BARANG EKSPOR
1114.18/KMK.01/1997PEMBEBASAN BEA MASUK IMPOR BAHAN BAKU DAN BAGIAN TERTENTU UNTUK PEMBUATAN BAGIAN ALAT-ALAT BESAR DAN IMPOR BAGIAN TERTENTU UNTUK PERAKITAN ALAT-ALAT BESAR
1115.712/KMK.05/1996PENETAPAN TARIF CUKAI DAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU
1116.701/KMK.05/1996PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN _ ppjk
1117.690/KMK.05/1996(DICABUT) NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
1118.689/KMK.05/1996(DICABUT) TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI KEPABEANAN
1119.666/KMK.017/1996(DICABUT) PENETAPAN BESARNYA TARIF DAN TATA CARA PEMBAYARAN SERTA PENYETORAN PAJAK EKSPOR
1120.616/KMK.01/1996PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PERLAKUAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PULAU BINTAN DAN PULAU KARIMUN
1121.598/KMK.014/1996NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK BULAN OKTOBER, NOVEMBER DAN DESEMBER 1996
1122.585/KMK.05/1996PENGGUNAAN JAMINAN BANK UNTUK MENJAMIN PEMBAYARAN PUNGUTAN BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
1123.584/KMK.05/1996TATA CARA PEMBULATAN JUMLAH BEA MASUK, DENDA ADMINISTRASI, BUNGA DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
1124.580/KMK.01/1996PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN, SUKU CADANG, KOMPONEN DAN PERALATAN UNTUK PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG
1125.575/KMK.05/1996(DICABUT) TATA LAKSANA PENGANGKUTAN TERUS ATAU PENGANGKUTAN LANJUT BARANG IMPOR ATAU BARANG EKSPOR
1126.574/KMK.05/1996(DICABUT) TATA LAKSANA IMPOR SEMENTARA
1127.573/KMK.05/1996TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA
1128.496/KMK.04/1996PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPNBM) DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR MESIN SANDI JENIS CRYPTOFAX HC-4700 DAN CRYPTOMATIC HC-5700 SERTA PERALATAN LAIN OLEH LEMBAGA SANDI NEGARA
1129.491/KMK.05/1996DASAR PENGHITUNGAN BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
1130.490/KMK.05/1996(DICABUT) TATALAKSANA IMPOR BARANG PENUMPANG, AWAK SARANA PENGANGKUT, PELINTAS BATAS, KIRIMAN POS, DAN KIRIMAN MELALUI PERUSAHAAN JASA TITIPAN
1131.489/KMK.05/1996(DICABUT) PELAKSANAAN AUDIT DI BIDANG KEPABEANAN
1132.488/KMK.05/1996(DICABUT) TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
1133.487/KMK.05/1996(DICABUT) PEMERIKSAAN PABEAN ATAS BARANG EKSPOR
1134.486/KMK.017/1996PERUSAHAAN PENJAMINAN
1135.458/KMK.04/1996PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPNBM) DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR MESIN SANDI JENIS CRYPTOFAX HC-4700 HIGH RESOLUTION SECURE FACSIMILE TERMINAL SEBANYAK 2 (DUA) UNIT DAN PERALATAN LAIN OLEH LEMBAGA SANDI NEGARA
1136.440/KMK.05/1996(DICABUT) PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN BESARNYA TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
1137.423/KMK.05/1996PENCACAHAN ETIL ALKOHOL, DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
1138.422/KMK.05/1996PENGEMBALIAN CUKAI
1139.399/KMK.01/1996(DICABUT) GUDANG BERIKAT (GB)
1140.381/KMK.01/1996PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1012/KMK.00/1994 TENTANG PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 87/KMK.01/1995
1141.358/KMK.05/1996PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA SKEMA COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIF (CEPT)
1142.326/KMK.04/1996TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR KAPAL, PENYERAHAN KAPAL, PENYERAHAN JASA PERSEWAAN KAPAL, PENYERAHAN KEAGENAN KAPAL, PENYERAHAN JASA PERAWATAN/REPARASI KAPAL, DAN PENYERAHAN JASA KEPELABUHANAN
1143.324/KMK.05/1996TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI DI BIDANG CUKAI
1144.323/KMK.05/1996(DICABUT) PELAKSANAAN PENINDAKAN DI BIDANG CUKAI
1145.322/KMK.05/1996(DICABUT) TATA CARA PENYELESAIAN BARANG KENA CUKAI DAN BARANG LAIN YANG DIRAMPAS UNTUK NEGARA ATAU YANG DIKUASAI NEGARA
1146.321/KMK.05/1996PELAKSANAAN AUDIT DI BIDANG CUKAI
1147.282/KMK.05/1996TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN CUKAI DAN DENDA ADMINISTRASI ATAS BARANG KENA CUKAI SERTA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) HASIL TEMBAKAU BUATAN DALAM NEGERI
1148.247/KMK.05/1996PENIMBUNAN, PEMASUKAN, PENGELUARAN, PENGANGKUTAN, DAN PERDAGANGAN BARANG KENA CUKAI
1149.246/KMK.05/1996PENYELENGGARAAN BUKU REKENING BARANG KENA CUKAI DAN BUKU REKENING KREDIT
1150.245/KMK.05/1996BUKU PERSEDIAAN DAN PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT
1151.244/KMK.05/1996TATA CARA PENAGIHAN CUKAI DAN DENDA ADMINISTRASI
1152.243/KMK.05/1996PEMBEBASAN CUKAI
1153.242/KMK.05/1996TIDAK DIPUNGUT CUKAI
1154.241/KMK.05/1996PENYEDIAAN DAN DESAIN PITA CUKAI
1155.240/KMK.05/1996(DICABUT) PELUNASAN CUKAI
1156.239/KMK.01/1996PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH DANA PINJAMAN LUAR NEGERI
1157.236/KMK.05/1996BUKU CATATAN PABEAN
1158.235/KMK.04/1996(DICABUT) BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI, BARANG YANG DIKUASAI NEGARA, DAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA
1159.234/KMK.05/1996(DICABUT) TATA CARA PENAGIHAN PIUTANG BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI, BUNGA DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
1160.233/KMK.05/1996(DICABUT) TATA CARA PENGEMBALIAN BEA MASUK, DENDA ADMINISTRASI, DAN BUNGA
1161.232/KMK.05/1996TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI ADMINISTRASI, BUNGA DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
1162.231/KMK.05/1996PENETAPAN TARIF CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL DAN KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
1163.230/KMK.05/1996(DICABUT) PENETAPAN TARIF CUKAI ETIL ALKOHOL ATAU ETANOL
1164.229/KMK.05/1996PENETAPAN TARIF CUKAI DAN HARGA DASAR HASIL TEMBAKAU
1165.228/KMK.05/1996PENETAPAN TARIF CUKAI DAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU
1166.147/KMK.05/1996(DICABUT) PENUNJUKAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA
1167.134/KMK.05/1996PEMBEBASAN ATAU KERINGANGAN BEA MASUK ATAS IMPOR HASIL LAUT YANG DITANGKAP DENGAN SARANA PENANGKAP YANG TELAH MENDAPATKAN IZIN
.........


PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NO.NOMORTENTANG
1.PER-09/BC/2019PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-16/BC/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI
2.PER-08/BC/2019TATA CARA PENYAMPAIAN, BENTUK DAN CARA PENGISIAN DATA REGISTRASI PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC)
3.PER-07/BC/2019PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-32/BC/2014 TENTANG TATA LAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
4.PER-05/BC/2019PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI HASIL PENGOLAHAN TEMBAKAU LAINNYA YANG SELESAI DIBUAT (BKC HPTL)
5.PER-04/BC/2019PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPNBM) ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR (KITE PEMBEBASAN)
6.PER-03/BC/2019PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 161/PMK.04/2018 TENTANG PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAH DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR (KITE PENGEMBALIAN)
7.PER-02/BC/2019TATA LAKSANA MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP PENERIMA FASILITAS TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT (TPB) DAN PENERIMA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR (KITE)
8.PER-01/BC/2019TATA LAKSANA EKSPOR KENDARAAN BERMOTOR DALAM BENTUK JADI (COMPLETELY BUILT UP) CBU
9.PER-32/BC/2018TATA CARA PENERBITAN SURAT PENETAPAN PENGGANTI DAN SURAT PENAGIHAN PENGGANTI
10.PER-30/BC/2018PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-02/BC/2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN IMPOR BARANG KIRIMAN
11.PER-29/BC/2018TATA CARA PENATAUSAHAAN PENERMAAN NEGARA DI DJBC
12.PER-26/BC/2018TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI ETIL ALKOHOL (EA), MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA) DAN KONSENTRAT MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (KMEA)
13.PER-25/BC/2018PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-37/BC/2017 NOMOR TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU HT
14.PER-24/BC/2018TATA CARA PELUNASAN CUKAI
15.PER-23/BC/2018PEDOMAN PENATAUSAHAAN PIUTANG DI LINGKUNGAN DJBC
16.PER-22/BC/2018PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-43/BC/2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN INTENSIF CUKAI ATAS PENCAPAIAN KINERJA DI BIDANG CUKAI
17.PER-21/BC/2018PEMBERITAHUAN PABEAN EKSPOR
18.PER-20/BC/2018BENTUK FISIK DAN/ATAU SPESIFIKASI DESAIN DESAIN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN PITA CUKAI MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL TAHUN 2019
19.PER-19/BC/2018TATA LAKSANA KAWASAN BERIKAT
20.PER-18/BC/2018PELAYANAN PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN KEPABEANAN DAN/ATAU PEMBERITAHUAN CUKAI DALAM KEADAAN KAHAR
21.PER-17/BC/2018PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-53/BC/2012 TENTANG TATA CARA PENCAMPURAN DAN PERUSAKAN ETIL ALKOHOL YANG MENDAPAT PEMBEBASAN CUKAI
22.PER-16/BC/2018PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-02/BC/2015 TENTANG TATA CARA PENIMBUNAN, PEMASUKAN, PENGELUARAN, DAN PENGANGKUTAN BARANG KENA CUKAI (BKC)
23.PER-15/BC/2018TATA LAKSANA UPAYA DAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (DJBC)
24.PER-14/BC/2018PEJABAT BEA DAN CUKAI YANG DIPEKERJAKAN SEBAGAI ATASE
25.PER-13/BC/2018PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-29/BC/2017 TENTANG BENTUK FISIK DAN/ATAU SPESIFIKASI DESAIN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU (HT) DAN PITA CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA) TAHUN 2018
26.PER-12/BC/2018PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-37/BC/2017 TENTANG TATACARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU (HT)
27.PER-11/BC/2018PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-01/BC/2017 TENTANG TATA LAKSANA PUSAT LOGISTIK BERIKAT (PLB)
28.PER-10/BC/2018TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH (BMDTP)
29.PER-09/BC/2018PETUNJUK PELAKSANAAN EKSPOR DAN IMPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PENUMPANG DAN AWAK SARANA PENGANGKUT
30.PER-08/BC/2018PETUNJUK PELAKSANAAN PENYANDERAAN DI LINGKUNGAN DJBC
31.PER-07/BC/2018BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR PENGOLAHAN INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI (PBC INTELIJEN)
32.PER-06/BC/2018PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-4/BC/2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN (NIK, AKSES KEPABEANAN)
33.PER-05/BC/2018PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)
34.PER-04/BC/2018PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-22/BC/2009 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR (PIB)
35.PER-03/BC/2018BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR PENGELOLAAN INFORMASI DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI (PBC PENGELOLA TIK)
36.PER-02/BC/2018PETUNJUK PELAKSANAAN IMPOR SEMENTARA
37.PER-01/BC/2018TOKO BEBAS BEA (TPB BERIKAT)
38.PER-44/BC/2017TATA LAKSANA INVESTIGASI INTERNAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (DJBC)
39.PER-43/BC/2017PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-46/BC/2012 TENTANG TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PENCABUTAN KEPUTUSAN PEMBEBASAN CUKAI ETIL ALKOHOL (EA) DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA)
40.PER-42/BC/2017AGEN FASILITAS TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DAN KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR (TPB, KITE)
41.PER-41/BC/2017BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR PENELITIAN KEBERATAN, PROSES BANDING DAN PENAGIHAN KEPABEANAN DAN CUKAI (PBC KEBERATAN DAN BANDING)
42.PER-40/BC/2017BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR KEPATUHAN INTERNAL DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI (PBC KI)
43.PER-39/BC/2017PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-21/BC/2009 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN PENGANGKUTAN BARANG (MANIFEST, SARANA PENGANGKUT)
44.PER-38/BC/2017TATA CARA PENYERAHAN, PENATAUSAHAAN, PERBAIKAN DAN PEMBATALAN PEMBERITAHUAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT (RKSP), MANIFES KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT DAN MANIFES KEBERANGKATAN SARANA PENGANGKUT
45.PER-37/BC/2017TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU (HT)
46.PER-36/BC/2017TATA CARA PEMINDAHTANGANAN ATAS MESIN DAN/ATAU BARANG DAN BAHAN YANG MENGGUNAKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK BAGI PERUSAHAAN INDUSTRI DI KAWASAN INDUSTRI DAN PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI
47.PER-35/BC/2017TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI
48.PER-34/BC/2017PENJAMINAN KUALITAS PERENCANAAN, PELAKSANAAN, MONITORING DAN EVALUASI HASIL AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI
49.PER-33/BC/2017PETUNJUK PELAKSANAAN MONITORING TINDAK LANJUT DAN EVALUASI HASIL AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI
50.PER-32/BC/2017SERTIFIKASI KEAHLIAN DAN URAIAN TUGAS AUDITOR, KETUA AUDITOR, PENGENDALI TEKNIS AUDIT (PTA) DAN PENGAWAS MUTU AUDIT (PMA)
51.PER-31/BC/2017STANDAR AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI
52.PER-30/BC/2017MANAGEMEN TALENTA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (DJBC)
53.PER-29/BC/2017BENTUK FISIK DAN/ATAU SPESIFIKASI DESAIN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU (HT) DAN PITA CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA) TAHUN 2018
54.PER-28/BC/2017PEDOMAN PENULISAN DAN TATA CARA PENGUJIAN KARYA TULIS ATAU KARYA ILMIAH PEMERIKSA BEA DAN CUKAI (PBC)
55.PER-27/BC/2017PEMOTONGAN KUOTA IMPOR DAN EKSPOR SECARA ELEKTRONIK
56.PER-26/BC/2017PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-12/BC/2016 TENTANG PEMERIKSAAN FISIK BARANG IMPOR
57.PER-25/BC/2017BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR PELAYANAN INFORMASI DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI (PBC PLI)
58.PER-24/BC/2017BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR ANALISIS PROYEKSI PENERIMAAN NEGARA, PEMBERIAN DAN EVALUASI PERIZINAN, SERTIFIKASI AEO, PEMUTAKHIRAN DATABASE NILAI PABEAN DAN FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI (PBC FASILITAS)
59.PER-23/BC/2017BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR PEMERIKSAAN BARANG, BADAN DAN SARANA PENGANGKUT (PBC PBI)
60.PER-22/BC/2017BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR PENELITIAN DOKUMEN KEPABEANAN DAN CUKAI (PBC PDTT)
61.PER-21/BC/2017TATA LAKSANA PENGAWASAN KEPATUHAN PELAKSANAAN TUGAS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (DJBC)
62.PER-20/BC/2017PELAKSANAAN TUGAS UNIT KEPATUHAN INTERNAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (DJBC)
63.PER-19/BC/2017BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR ANALISIS DALAM RANGKA PERUMUSAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI SERTA MELAKUKAN PENGUJIAN KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI (PBC)
64.PER-18/BC/2017TATA CARA TIDAK DIPUNGUT CUKAI
65.PER-17/BC/2017TATA CARA PEMBAYARAN CUKAI SECARA BERKALA UNTUK PENGUSAHA PABRIK YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN PEMBAYARAN
66.PER-16/BC/2017TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR BARANG KENA CUKAI (BKC) YANG PELUNASANNYA DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI
67.PER-15/BC/2017TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI (BANDING)
68.PER-14/BC/2017BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN EVALUASI AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI
69.PER-13/BC/2017BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR PEMERIKSAAN IDENTIFIKASI DAN KLASIFIKASI BARANG SECARA LABORATORIS
70.PER-12/BC/2017PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM MASA TRANSISI PADA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI YANG MENGALAMI PERUBAHAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 188/PMK.01/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
71.PER-11/BC/2017PETUNJUK PELAKSANAAN MITRA UTAMA KEPABEANAN
72.PER-10/BC/2017TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI PUSAT LOGISTIK BERIKAT (PLB) DALAM RANGKA EKSPOR DAN/ATAU TRANSHIPMENT
73.PER-9/BC/2017PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-02/BC/2017 PETUNJUK PELAKSANAAN IMPOR BARANG KIRIMAN
74.PER-8/BC/2017PETUNJUK PELAKSANAAN PENELITIAN ULANG
75.PER-7/BC/2017PERUBAHAN KETIGA PER-16/BC/2016 PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI
76.PER-6/BC/2017TATA CARA PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA DI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
77.PER-5/BC/2017TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH (BMDTP) ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU
78.PER-4/BC/2017PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN
79.PER-3/BC/2017PEMBAGIAN TUGAS SEKSI PADA SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DIREKTORAT INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI (DIKC), SUBDIREKTORAT PENGAWSAN KEPATUHAN DAN INVESTIGASI INTERNAL DAN SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN KINERJA DIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL (KI)
80.PER-2/BC/2017PETUNJUK PELAKSANAAN IMPOR BARANG KIRIMAN
81.PER-1/BC/2017PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177/PMK.04/2016 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BAWANG MEWAH (PPNBM) ATAS IMPOR BARANG DAN/ATAU BAHAN, DAN/ATAU MESIN YANG DILAKUKAN OLEH INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM) DENGAN TUJUAN EKSPOR
82.PER-45/BC/2016PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI
83.PER-44/BC/2016TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, PENGELOLAAN, PEMBAGIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PREMI
84.PER-43/BC/2016TATA CARA PEMBAGIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN INSENTIF ATAS PENCAPAIAN KINERJA DI BIDANG CUKAI
85.PER-42/BC/2016BENTUK FISIK DAN/ATAU SPESIFIKASI DESAIN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN PITA CUKAI MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL TAHUN 2017 (HT MMEA)
86.PER-41/BC/2016TATA KERJA LABORATORIUM BEA DAN CUKAI DAN MOBILE LABORATORIUM BEA DAN CUKAI
87.PER-40/BC/2016PERUBAHAN KEDUA PER-40/BC/2014 TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU (HT)
88.PER-39/BC/2016TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN IMPOR SEMENTARA KAPAL WISATA ASING, PEMBERIAN PERSETUJUAN IMPOR SEMENTARA SUKU CADANG (SPARE PARTS) YANG TIDAK TIBA BERSAMA KAPAL WISATA ASING, SERTA PENYELESAIAN IMPOR SEMENTARA KAPAL WISATA ASING DENGAN EKSPOR KEMBALI ATAU SELAIN EKSPOR KEMBALI
89.PER-38/BC/2016PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-03/BC/2014 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS SERAGAM, ATRIBUT, DAN KELENGKAPANNYA BAGI PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (DJBC)
90.PER-37/BC/2016PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-16/BC/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI
91.PER-36/BC/2016PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI SELESAI DIBUAT (BKC)
92.PER-35/BC/2016PEDOMAN PENATAAN, MONITORING DAN EVALUASI ORGANISASI INSTANSI VERTIKAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
93.PER-34/BC/2016PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-41/BC/2008 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN EKSPOR
94.PER-33/BC/2016TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA KEPABEANAN DAN CUKAI SECARA ELEKTRONIK
95.PER-32/BC/2016TATA CARA PENETAPAN PENDAYAGUNAAN SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BERBASIS KOMPUTER (IT INVENTORY) BAGI PELAKU USAHA DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS UNTUK MENDAPATKAN FASILITAS KEPABEANAN, CUKAI DAN PERPAJAKAN
96.PER-31/BC/2016TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI BADAN USAHA DAN/ATAU PELAKU USAHA DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)
97.PER-30/BC/2016PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-16/BC/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI
98.PER-29/BC/2016PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-32/BC/2014 TENTANG TATA LAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
99.PER-28/BC/2016PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-23/BC/2009 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM RANGKA PEMASUKAN BARANG DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN (TLDDP) KE TEMPAT YANG BERADA DI BAWAH PENGAWASAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (DJBC)
100.PER-27/BC/2016TATA LAKSANA PEMASUKAN BARANG ASAL TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN (TLDDP) KE TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT (TPB) DAN PENGELUARAN BARANG ASAL TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN (TLDDP) DARI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT (TPB) KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN
101.PER-26/BC/2016TATA LAKSANA PENGELUARAN BARANG DARI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT (TPB) KE TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT (TPB) LAIN
102.PER-25/BC/2016TATA CARA PEMBERIAN PENUNDAAN, PEMBERIAN PERPANJANGAN PENUNDAAN DAN PENYELESAIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN BEA MASUK, BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR, ATAU BEA MASUK, CUKAI DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR KARENA MENUNGGU KEPUTUSAN PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN
103.PER-24/BC/2016PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK SERTA PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
104.PER-23/BC/2016PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI SERTA PENYELESAIAAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS IMPOR BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING BESERTA PARA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA
105.PER-22/BC/2016PETUNJUK TEKNIS PENGAMBILAN CONTOH BARANG DAN PELAKSANAAN PENGUJIAN LABORATORIS SERTA IDENTIFIKASI BARANG DI BALAI PENGUJIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG
106.PER-21/BC/2016PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (DJBC)
107.PER-20/BC/2016PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-22/BC/2009 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR
108.PER-19/BC/2016DATABASE NILAI PABEAN
109.PER-18/BC/2016LEMBAR PENELITIAN DAN PENETAPAN NILAI PABEAN DAN/ATAU TARIF
110.PER-17/BC/2016PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-38/BC/2010 TENTANG MEKANISME KONSULTASI NILAI PABEAN
111.PER-16/BC/2016PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI
112.PER-15/BC/2016TATA LAKSANA PENGELUARAN BARANG DARI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT (TPB) KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN (TLDDP) DENGAN JAMINAN DAN PEMASUKANNYA KEMBALI KE TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT (TPB)
113.PER-14/BC/2016TATA LAKSANA PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT (TPB) UNTUK DIIMPOR UNTUK DIPAKAI
114.PER-13/BC/2016TATA LAKSANA PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DITIMBUN DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT (TPB)
115.PER-12/BC/2016PEMERIKSAAN FISIK BARANG IMPOR
116.PER-11/BC/2016PEDOMAN PELAKSANAAN PENGUMANDAHAN (DETASERING) PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (DJBC)
117.PER-10/BC/2016PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-28/BC/2016 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN DI BIDANG CUKAI
118.PER-9/BC/2016PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-01/BC/2011 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN DI BIDANG KEPABEANAN
119.PER-8/BC/2016TATACARA PELAYANAN PERIZINAN TRANSAKSIONAL DI KAWASAN BERIKAT SECARA ONLINE
120.PER-7/BC/2016PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-25/BC/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN (PPJK)
121.PER-6/BC/2016PERUBAHAN KEDUA PER-10/BC/2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN (NIK)
122.PER-5/BC/2016PEDOMAN TRANSISI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TERKAIT DENGAN IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 234/PMK.01/2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN
123.PER-4/BC/2016TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH (BMDTP) ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2016
124.PER-3/BC/2016TATA LAKSANA PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI PUSAT LOGISTIK BERIKAT (PLB) UNTUK DIIMPOR UNTUK DIPAKAI
125.PER-2/BC/2016TATA LAKSANA PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DITIMBUN DI PUSAT LOGISTIK BERIKAT (PLB)
126.PER-1/BC/2016TATA LAKSANA PUSAT LOGISTIK BERIKAT (PLB)
127.PER-25/BC/2015PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-10/BC/2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN
128.PER-24/BC/2015PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI
129.PER-23/BC/2015PELEKATAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU (HT) DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA)
130.PER-22/BC/2015DESAIN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU (HT) DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA) TAHUN 2016
131.PER-21/BC/2015PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-40/BC/2014 TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU (HT)
132.PER-20/BC/2015PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-26/BC/2015 TENTANG TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI
133.PER-19/BC/2015PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (DJBC)
134.PER-18/BC/2015HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (DJBC)
135.PER-17/BC/2015TATA CARA PEMBAGIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN INSENTIF ATAS PENCAPAIAN KINERJA DI BIDANG CUKAI
136.PER-16/BC/2015PEDOMAN PELAKSANAAN STANDAR BIAYA HONORARIUM OPERASI PATROLI LAUT DAN/ATAU UDARA DAN PENGAMANAN/PENYELAMATAN INSTALASI/SARANA OPERASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (DJBC)
137.PER-15/BC/2015PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-21/BC/2012 TENTANG TATA CARA PEMINDAHTANGANAN DAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS MESIN DAN/ATAU BARANG DAN BAHAN YANG DIIMPOR DENGAN MENGGUNAKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL (BKPM)
138.PER-14/BC/2015PELAKSANAAN UJI COBA TATA CARA PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA ATAS PELAYANAN IMPOR BARANG KIRIMAN DENGAN MENGGUNAKAN KODE BILLING
139.PER-13/BC/2015PEDOMAN PELAYANAN DAN PENGAWASAN KEPABEANAN DAN CUKAI DALAM MASA TRANSISI PADA KANTOR BARU DAN KANTOR YANG MENGALAMI PERUBAHAN WILAYAH KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (DJBC)
140.PER-12/BC/2015PELAKSANAAN UJI COBA TATA CARA PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA ATAS PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT (TPB) DENGAN MENGGUNAKAN KODE BILLING
141.PER-11/BC/2015PELAKSANAAN UJI COBA TATACARA PENYETORAN PENERIMAA NEGARA DENGAN MENGGUNAKAN KODE BILLING ATAS PELAYANAN EKSPOR PADA KANTOR PELAYANAN YANG MENERAPKAN PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK
142.PER-10/BC/2015PERUBAHAN PER-02/BC/2014 TENTANG TATACARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK DALAM SKEMA ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA) DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM SERTIFIKASI MANDIRI (SEFL CERTIFICATION)
143.PER-9/BC/2015TATA KERJA IMPOR SEMENTARA DENGAN MENGGUNAKAN CARNET ATAU EKSPOR YANG DIMAKSUDKAN UNTUK DIIMPOR KEMBALI DALAM JANGKA WAKTU TERTENTU DENGAN MENGGUNAKAN CARNET
144.PER-8/BC/2015PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-25/BC/2009 TENTANG BENTUK DAN ISI SURAT PENETAPAN, SURAT KEPUTUSAN, SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA (SPSA SPKTNP SPTNP SSBC SPCP)
145.PER-7/BC/2015PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-39/BC/2008 TENTANG TATALAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA IMPOR, PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA EKSPOR, PENERIMAAN NEGARA ATAS BARANG KENA CUKAI, DAN PENERIMAAN NEGARA YANG BERASAL DARI PENGENAAN DENDA ADMINISTRASI ATAS PENGANGKUTAN BARANG TERTENTU (SPSA SPKTNP SPTNP SSBC SPCP)
146.PER-6/BC/2015TATA CARA PENETAPAN KAWASAN PABEAN DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA (TPS), PEMINDAHAN LOKASI PENIMBUNAN BARANG DI TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA, DAN PENGENAAN SANKSI
147.PER-5/BC/2015SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (DJBC)
148.PER-4/BC/2015TATA CARA PEMBERIAN PENGAKUAN KEPABEANAN SEBAGAI OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR (AEO))
149.PER-3/BC/2015PEDOMAN PENGELOLAAN ANJING PELACAK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (DJBC)
150.PER-2/BC/2015TATA CARA PENIMBUNAN, PEMASUKAN, PENGELUARAN DAN PENGANGKUTAN BARANG KENA CUKAI (BKC)
151.PER-1/BC/2015TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH (BMDTP) ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2015
152.PER-44/BC/2014TATA LAKSANA PEMOTONGAN KUOTA BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN DAN KERINGANAN BEA MASUK
153.PER-41/BC/2014DESAIN PITA CUKAI HT DAN MMEA 2015
154.PER-40/BC/2014TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HT
155.PER-39/BC/2014PELAKSANAAN UJI COBA TATA CARA PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA ATAS LAYANAN IMPOR DENGAN MENGGUNAKAN KODE BILLING
156.PER-38/BC/2014PELAKSANAAN UJI COBA TATA CARA PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA ATAS PENCACAHAN DAN PEMBEAAN KIRIMAN POS DENGAN MENGGUNAKAN KODE BILLING
157.PER-37/BC/2014PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL NOMOR PER-35/BC/2012 TENTANG TATA CARA PENCAMPURAN DAN PERUSAKAN EA YANG MENDAPAT PEMBEBASAN CUKAI
158.PER-36/BC/2014PELAKSANAAN UJI COBA TATA CARA PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DENGAN MENGGUNAKAN KODE BILLING PADA KANTOR PELAYANAN YANG BELUM MENERAPKAN PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK (PDE) ATAS LAYANAN EKSPOR
159.PER-35/BC/2014TATA CARA TIDAK DIPUNGUT CUKAI
160.PER-33/BC/2014PELAKSANAAN UJI COBA TATA CARA PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA ATAS PELAYANAN IMPOR BARANG YANG DIBAWA PENUMPANG DAN AWAK SARANA PENGANGKUT DENGAN MENGGUNAKAN KODE BILLING
161.PER-32/BC/2014TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
162.PER-31/BC/2014POLA MUTASI JABATAN STRUKTURAL ESELON IV DAN ESELON V SERTA JABATAN FUNGSIONAL TINGKAT TERAMPIL DAN TINGKAT AHLI (PERTAMA DAN MUDA) DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
163.PER-30/BC/2014PENERAPAN SISTEM OTOMASI FASILITAS KEPABEANAN
164.PER-29/BC/2014(EXP 31-12-14) BMDTP KOMPONEN DAN/ATAU PRODUK ELEKTRONIKA 2014
165.PER-28/BC/2014(EXP 31-12-14) BMDTP KEMASAN PLASTIK, BIAXIALLY ORIENED POLYPROPYLENE FILMS, CAST
166.PER-27/BC/2014(EXP 31-12-14) BMDTP BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR 2014
167.PER-26/BC/2014(EXP 31-12-14) BMDTP KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR 2014
168.PER-25/BC/2014(EXP 31-12-14) BMDTP ALAT TULIS BERUPA BALLPOINT DAN CASING CRAYON 2014
169.PER-24/BC/2014(EXP 31-12-14) BMDTP PERALATAN RUMAH SAKIT 2014
170.PER-23/BC/2014(EXP 31-12-14) BMDTP KEMASAN INFUS DAN/ATAU PRODUKSI OBAT INFUS 2014
171.PER-22/BC/2014(EXP 31-12-14) BMDTP KABEL SERAT OPTIK 2014
172.PER-21/BC/2014(EXP 31-12-14) BMDTP PAKAN TERNAK 2014
173.PER-20/BC/2014(EXP 31-12-14) BMDTP KAPAL 2014
174.PER-19/BC/2014(EXP 31-12-14) BMDTP KOMPONEN DAN PERALATAN INDUSTRI KONSTRUKSI BERAT DARI BESI DAN BAJA, BEJANA
175.PER-18/BC/2014(EXP 31-12-14) BMDTP TURBIN UAP (STEAM TURBINE) PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK 2014
176.PER-17/BC/2014(EXP 31-12-14) BMDTP RESIN BERUPA ALKYD RESIN, UNSATURATED POLYESTER RESIN, AMINO RESIN
177.PER-16/BC/2014(EXP 31-12-14) BMDTP KARPET DAN/ATAU PERMADANI 2014
178.PER-15/BC/2014(EXP 31-12-14) BMDTP TELEKOMUNIKASI 2014
179.PER-14/BC/2014(EXP 31-12-14) BMDTP SMART CARD BERUPA KARTU PLASTIK, PLASTIK SECURITY, ELEKTRONIK, TELEPON SELULAR2014
180.PER-12/BC/2014PERUBAHAN KEDUA PER-4/BC/2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN UJI COBA PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI CUKAI SENTRALISASI (SAC-S)
181.PER-11/BC/2014PERUBAHAN KEDUA PER-46/BC/2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PENCABUTAN KEPUTUSAN PEMBEBASAN CUKAI ETIL ALKOHOL DAN MINUMAN MENGANDUNG MMEA
182.PER-10/BC/2014PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN
183.PER-9/BC/2014PENERAPAN SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BERBASIS KOMPUTER PADA PERUSAHAAN PENGGUNA FASILITAS PEMBEBASAN, PENGEMBALIAN DAN TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT SERTA KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI _ IT INVENTORY TPB KITE KABER
184.PER-8/BC/2014PERUBAHAN KEDUA PER-49/BC/2011 TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI
185.PER-7/BC/2014PELAKSANAAN UJI COBA TATA CARA PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA ATAS BARANG KENA CUKAI DENGAN MENGGUNAKAN KODE BILLING _ BKC
186.PER-6/BC/2014PERUBAHAN PER-4/BC/2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN UJI COBA PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI CUKAI SENTRALISASI (SAC-S)
187.PER-5/BC/2014PERUBAHAN PER-15/BC/2012 TENTANG TATA LAKSANA PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAH DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR _ KITE TPB KABER
188.PER-4/BC/2014PERUBAHAN PER-16/BC/2012 TENTANG TATA LAKSANA PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR _ KITE TPB KABER
189.PER-3/BC/2014PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS SERAGAM, ATRIBUT, DAN KELENGKAPANNYA BAGI PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
190.PER-2/BC/2014TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK DALAM SKEMA ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA) DENGAN MENGGUNAKAN SERTIFIKASI MANDIRI (SELF CERTIFICATION) _ FTA
191.PER-1/BC/2014TATA CARA PEMUNGUTAN CUKAI ETIL ALKOHOL, MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL, DAN KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL _ EA MMEA KMEA
192.PER-37/BC/2013(DICABUT) PERUBAHAN PER-52/BC/2012 TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HT
193.PER-36/BC/2013PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
194.PER-35/BC/2013PERUBAHAN KETIGA PER-57/BC/2011 KAWASAN BERIKAT
195.PER-34/BC/2013PENGOLAHAN KEMBALI ATAU PEMUSNAHAN BKC YANG DIBUAT DI INDONESIA DALAM RANGKA PENGEMBALIAN CUKAI
196.PER-32/BC/2013TATA CARA VALIDASI TERHADAP PERUSAHAAN PILOTING DALAM RANGKA PENGAKUAN EKSPORTIR SEBAGAI AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR (AEO)
197.PER-31/BC/2013PERUBAHAN KEDUA PER-47/BC/2010 PEDOMAN PENATAUSAHAAN PIUTANG DI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (DJBC)
198.PER-30/BC/2013DESAIN PITA CUKAI HT DAN MMEA 2014
199.PER-28/BC/2013TATALAKSANA PINDAH LOKASI PENIMBUNAN BARANG IMPOR YANG BELUM DISELESAIKAN KEWAJIBAN PABEANNYA DARI SATU TPS KE TPS LAINNYA
200.PER-27/BC/2013PEMERIKSAAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU (HT) YANG TIDAK MENYAMPAIKAN PERNYATAAN HUBUNGAN KETERKAITAN
201.PER-26/BC/2013PERUBAHAN P-24/BC/2009 TENTANG PROFIL IMPORTIR DAN PROFIL KOMODITI DALAM RANGKA PELAYANAN DAN PENGAWASAN KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
202.PER-25/BC/2013PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUJIAN LABORATORIS DAN IDENTIFIKASI BARANG DI BALAI PENELITIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG (BPIB)
203.PER-24/BC/2013PENERAPAN SISTEM OTOMASI TPS (AUTO GATE SYSTEM) PADA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK
204.PER-23/BC/2013UJI COBA SISTEM OTOMASI FASILITAS TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH BAGI PERUSAHAAN HULU MINYAK DAN GAS SERTA PANAS BUMI _ PPN PPNBM
205.PER-22/BC/2013TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG MODAL
206.PER-21/BC/2013PEMERIKSAAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU (HT) YANG TIDAK MENYAMPAIKAN PERNYATAAN HUBUNGAN KETERKAITAN
207.PER-20/BC/2013PENGGUNAAN PROFIL RISIKO DALAM PELAYANAN DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT (TPB)
208.PER-19/BC/2013TOKO BEBAS BEA (BERIKAT)
209.PER-18/BC/2013(EXP 31-12-13) BMDTP KEMASAN INFUS DAN/ATAU PRODUKSI OBAT INFUS 2013
210.PER-17/BC/2013(EXP 31-12-13) BMDTP SMART CAR BERUPA KARTU PLASTIK, KARTU PLASTIK SECURITY
211.PER-16/BC/2013(EXP 31-12-13) BMDTP TINTA KHUSUS (TONER) 2013
212.PER-15/BC/2013(EXP 31-12-13) BMDTP KABEL SERAT OPTIK 2013
213.PER-14/BC/2013(EXP 31-12-13) BMDTP PERALATAN TELEKOMUNIKASI 2013
214.PER-13/BC/2013(EXP 31-12-13) BMDTP KOMPONEN DAN/ATAU PRODUK ELEKTRONIKA 2013
215.PER-12/BC/2013(EXP 31-12-13) BMDTP KAPAL 2013
216.PER-11/BC/2013(EXP 31-12-13) BMDTP TURBIN UAP (STEAM TURBINE) PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA LISTRIK 2013
217.PER-10/BC/2013(EXP 31-12-13) BMDTP KOMPONEN DAN PERALATAN INDUSTRI KONSTRUKSI BERAT
218.PER-9/BC/2013(EXPIRED 31/12/2013) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013 _ BMDTP
219.PER-8/BC/2013(EXPIRED 31/12/2013) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN GERBONG BARANG, KERETA PENUMPANG, KERETA REL LISTRIK/DIESEL, BOGIE, DAN KOMPONEN KERETA API UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013 _ BMDTP
220.PER-7/BC/2013(EXPIRED 31/12/2013) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013 _ BMDTP
221.PER-6/BC/2013(EXPIRED 31/12/2013) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PUPUK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013 _ BMDTP
222.PER-5/BC/2013(EXPIRED 31/12/2013) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN ALAT TULIS BERUPA BALLPOINT UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013 _ BMDTP
223.PER-4/BC/2013(EXPIRED 31/12/2013) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN RESIN BERUPA ALKYD RESIN, UNSATURATED POLYESTER RESIN, AMINO RESIN, PIGMENT PHTHALATE, SOLUTION ACRYLIC/SYNTHETIC LATEX, DAN/ATAU PLASTICIZER UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013 _ BMDTP
224.PER-3/BC/2013(EXPIRED 31/12/2013) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KARPET DAN/ATAU PERMADANI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013 _ BMDTP
225.PER-2/BC/2013(EXPIRED 31/12/2013) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN PLASTIK, PLASTIK LEMBARAN, BIAXIALLY ORIENED POLYPROPYLENE FILMS, CAST POLYPROPYLENE FILM, BARANG DAN/ATAU PERABOT RUMAH TANGGA DARI PLASTIK, KARUNG PLASTIK, BENANG DARI PLASTIK, TERPAL PLASTIK DAN/ATAU GEOTEKSTIL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013 _ BMDTP
226.PER-1/BC/2013TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA DALAM RANGKA PEMERIKSAAN FISIK TERPADU DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK
227.PER-59/BC/2012TATA KERJA LABORATORIUM MINI BALAI PENGUJIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG PADA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK DAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN SOEKARNO HATTA
228.PER-58/BC/2012PERUBAHAN PER-23/BC/2011 TENTANG TATA CARA REKONSILIASI PENERIMAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
229.PER-57/BC/2012PERUBAHAN PER-49/BC/2011 TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI
230.PER-56/BC/2012UJICOBA PENERAPAN SISTEM PINTU OTOMATIS TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA (AUTO GATE SYSTEM) PADA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK _ TPS
231.PER-55/BC/2012TATA CARA PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT _ BKC
232.PER-54/BC/2012DESAIN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL TAHUN ANGGARAN 2013 _ HT MMEA
233.PER-53/BC/2012TATA CARA PENCAMPURAN DAN PERUSAKAN ETIL ALKOHOL YANG MENDAPAT PEMBEBASAN CUKAI _ EA
234.PER-52/BC/2012(DICABUT) TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU _ HT
235.PER-51/BC/2012PETUNJUK PELAKSANAAN IMPOR SEMENTARA
236.PER-50/BC/2012PERUBAHAN KEDUA P-19/BC/2008 TENTANG PENGEMBALIAN CUKAI ATAS BARANG KENA CUKAI YANG DIOLAH KEMBALI ATAU DIMUSNAHKAN _ BKC
237.PER-49/BC/2012PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI
238.PER-48/BC/2012PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN TIDAK DALAM GULUNGAN DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, SINGAPURA DAN UKRAINA _ BMAD
239.PER-47/BC/2012PAKTA INTEGRITAS PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
240.PER-46/BC/2012TATA CARA PEMBERIAN DAN PENCABUTAN KEPUTUSAN PEMBEBASAN ETIL ALKOHOL DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL _ EA MMEA
241.PER-45/BC/2012PERUBAHAN PER-54/BC/2011 TENTANG TATA CARA PENIMBUNAN, PEMASUKAN, PENGELUARAN DAN PENGANGKUTAN BARANG KENA CUKAI _ BKC
242.PER-44/BC/2012PENGEMBALIAN CUKAI ATAS PITA CUKAI YANG RUSAK ATAU TIDAK DIPAKAI
243.PER-43/BC/2012(DICABUT) PERUBAHAN PER-53/BC/2011 TENTANG TATA CARA TIDAK DIPUNGUT CUKAI
244.PER-42/BC/2012PETUNJUK PELAKSANAAN PENGHAPUSAN DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN PIUTANG BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI
245.PER-41/BC/2012TATA LAKSANA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA EKSPLORASI HULU MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI
246.PER-39/BC/2012PENETAPAN HUBUNGAN ISTIMEWA PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU _ HT
247.PER-36/BC/2012(EXPIRED 31/12/2012) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012 _ BMDTP
248.PER-35/BC/2012(EXPIRED 31/12/2012) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN ALAT TULIS BERUPA BALLPOINT UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012 _ BMDTP
249.PER-34/BC/2012(EXPIRED 31/12/2012) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KARPET DAN/ATAU PERMADANI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012 _ BMDTP
250.PER-33/BC/2012(EXPIRED 31/12/2012) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012 _ BMDTP
251.PER-32/BC/2012(EXPIRED 31/12/2012) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN GERBONG BARANG, KERETA PENUMPANG, KERETA REL LISTRIK/DIESEL, BOGIE, DAN KOMPONEN KERETA API UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012 _ BMDTP
252.PER-31/BC/2012(EXPIRED 31/12/2012) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012 _ BMDTP
253.PER-30/BC/2012(EXPIRED 31/12/2012) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN DAN/ATAU PRODUK ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012 _ BMDTP
254.PER-29/BC/2012(EXPIRED 31/12/2012) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KABEL SERAT OPTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012 _ BMDTP
255.PER-28/BC/2012(EXPIRED 31/12/2012) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PUPUK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012 _ BMDTP
256.PER-27/BC/2012(EXPIRED 31/12/2012) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN RESIN BERUPA ALKYD RESIN, UNSATURATED POLYESTER RESIN, AMINO RESIN, PIGMENT PHTHALATE, SOLUTION ACRYLIC/SYNTHETIC LATEX, PLASTICIZER UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012 _ BMDTP
257.PER-26/BC/2012(EXPIRED 31/12/2012) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PERBAIKAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012 _ BMDTP
258.PER-25/BC/2012(EXPIRED 31/12/2012) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN INFUS DAN/ATAU PRODUKSI OBAT INFUS UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012 _ BMDTP
259.PER-24/BC/2012(EXPIRED 31/12/2012) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN TINTA KHUSUS (TONER) UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012 _ BMDTP
260.PER-23/BC/2012(EXPIRED 31/12/2012) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PERALATAN TELEKOMUNIKASI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012 _ BMDTP
261.PER-22/BC/2012(EXPIRED 31/12/2012) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN PLASTIK, BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE FILM, CAST POLYPROPYLENE FILM, BARANG DAN/ATAU PERABOT RUMAH TANGGA DARI PLASTIK, KARUNG PLASTIK, BENANG DARI PLASTIK, TERPAL PLASTIK, DAN/ATAU GEOTEKSTIL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012 _ BMDTP
262.PER-21/BC/2012TATA CARA PEMINDAHTANGANAN DAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS MESIN DAN/ATAU BARANG DAN BAHAN YANG DIIMPOR DENGAN MENGGUNAKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL _ BKPM
263.PER-20/BC/2012PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK ANTI DUMPING PRODUK KERAMIK _ BMAD ANTIDUMPING
264.PER-18/BC/2012PERUBAHAN KEDUA P-41/BC/2008 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN EKSPOR
265.PER-17/BC/2012PERUBAHAN KEDUA PER-57/BC/2011 TENTANG KAWASAN BERIKAT _ KABER
266.PER-16/BC/2012TATA LAKSANA PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR _ KITE
267.PER-15/BC/2012TATALAKSANA PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAH DIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR _ KITE
268.PER-14/BC/2012(EXPIRED 30-09-2012) PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS KAPAL YANG TELAH DIMASUKKAN KE DALAM DAERAH PABEAN OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN NASIONAL DAN BELUM DISELESAIKAN KEWAJIBAN PABEANNYA
269.PER-13/BC/2012PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUJIAN LABORATORIS DAN IDENTIFIKASI BARANG DI BALAI PENGUJIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG _ BPIB
270.PER-12/BC/2012EVALUASI HASIL AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI
271.PER-11/BC/2012PETUNJUK PELAKSANAAN MONITORING TINDAK LANJUT HASIL AUDIT
272.PER-10/BC/2012URAIAN TUGAS AUDITOR, KETUA AUDITOR, PENGENDALI TEKNIS AUDIT, DAN PENGAWAS MUTU AUDIT BEA DAN CUKAI
273.PER-9/BC/2012TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI
274.PER-8/BC/2012SERTIFIKASI KEAHLIAN DI BIDANG AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI
275.PER-7/BC/2012STANDAR AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI
276.PER-6/BC/2012TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN BEA MASUK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
277.PER-5/BC/2012TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, PENGELOLAAN DAN PEMBAGIAN PREMI
278.PER-4/BC/2012PETUNJUK PELAKSANAAN UJI COBA PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI CUKAI SENTRALISASI (SAC-S)
279.PER-3/BC/2012PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK BERUPA TERPAL DARI SERAT SINTETIK SELAIN AWNING DAN KERAI MATAHARI _ BMTP
280.PER-2/BC/2012PERUBAHAN PER-57/BC/2011 TENTANG KAWASAN BERIKAT _ KABER
281.PER-1/BC/2012TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PEMBETULAN SURAT PENETAPAN TAGIHAN ATAS KEKURANGAN PEMBAYARAN BEA MASUK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA, YANG DISEBABKAN OLEH KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, KEKELIRUAN, DISEBABKAN OLEH KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, KEKELIRUAN, KEKHILAFAN, DAN/ATAU BUKAN KARENA KESALAHAN ORANG
282.PER-58/BC/2011PERUBAHAN P-47/BC/2010 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN PIUTANG DI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
283.PER-57/BC/2011KAWASAN BERIKAT
284.PER-56/BC/2011(DICABUT) PERUBAHAN P-44/BC/2010 TENTANG PAKTA INTEGRITAS PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
285.PER-55/BC/2011PEDOMAN TEKNIS PENELITIAN SURAT KETERANGAN ASAL DALAM RANGKA PERSETUJUAN ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE AREA (AANZFTA) _ SKA FTA AANZ
286.PER-54/BC/2011TATA CARA PENIMBUNAN, PEMASUKAN, PENGELUARAN DAN PENGANGKUTAN BARANG KENA CUKAI _ BKC
287.PER-53/BC/2011(DICABUT) TATA CARA TIDAK DIPUNGUT CUKAI
288.PER-52/BC/2011TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN TAGIHAN UTANG CUKAI YANG TIDAK DIBAYAR PADA WAKTUNYA, KEKURANGAN CUKAI, DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG CUKAI
289.PER-51/BC/2011PERUBAHAN P-43/BC/2009 TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU _ HT
290.PER-50/BC/2011GUDANG BERIKAT
291.PER-49/BC/2011PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI
292.PER-48/BC/2011DESAIN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL TAHUN ANGGARAN 2012 _ HT MMEA
293.PER-47/BC/2011PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA DI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
294.PER-46/BC/2011PENINGKATAN PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
295.PER-45/BC/2011PETUNJUK PELAKSANAAN PENELITIAN ULANG TARIF DAN/ATAU NILAI PABEAN
296.PER-44/BC/2011PERUBAHAN KEDUA P-22/BC/2009 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR
297.PER-43/BC/2011PERUBAHAN KEDUA P-39/BC/2008 TENTANG TATALAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA IMPOR, PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA EKSPOR, PENERIMAAN NEGARA ATAS BARANG KENA CUKAI DAN PENERIMAAN NEGARA YANG BERASAL DARI PENGENAAN DENDA ADMINISTRASI ATAS PENGANGKUTAN BARANG TERTENTU
298.PER-26/BC/2011(EXPIRED 31-12-2011) PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS KAPAL YANG TELAH DIMASUKKAN KE DALAM DAERAH PABEAN OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL DAN BELUM DISELESAIKAN KEWAJIBAN PABEANNYA
299.PER-25/BC/2011PETUNJUK PELAKSANAAN PERTUKARAN DATA ANTARA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI _ DJP DJBC
300.PER-24/BC/2011PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR BENANG KAPAS SELAMA BENANG-BENANG JAHIT _ BMTP
301.PER-23/BC/2011TATA CARA REKONSILIASI PENERIMAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
302.PER-22/BC/2011(DICABUT) PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
303.PER-21/BC/2011(DICABUT) PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN
304.PER-20/BC/2011PERUBAHAN P-42/BC/2010 TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL _ MMEA
305.PER-19/BC/2011PERUBAHAN KETIGA P-16/BC/2008 TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU _ HT
306.PER-18/BC/2011PERUBAHAN KEDUA PER-2/BC/2011 TENTANG PENGELOLAAN JAMINAN DALAM RANGKA KEPABEANAN
307.PER-17/BC/2011PERUBAHAN PER-2/BC/2011 TENTANG PENGELOLAAN JAMINAN DALAM RANGKA KEPABEANAN
308.PER-16/BC/2011PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK BERUPA KAIN TENUNAN DARI KAPAS YANG DIKELANTANG DAN TIDAK DIKELANTANG (WOVEN FABRICS OF COTTON, BLEACHED AND UNBLEACHED)
309.PER-15/BC/2011PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KAWAT BINDRAT
310.PER-14/BC/2011PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KAWAT SENG
311.PER-13/BC/2011PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK TALI KAWAT BAJA (STEEL WIRE ROPES) DENGAN POS TARIF 7312.10.10.00 _ BMTP
312.PER-12/BC/2011PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK TALI KAWAT BAJA (STEEL WIRE ROPES) DENGAN POS TARIF 7312.10.90.00 _ BMTP
313.PER-11/BC/2011PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) PERALIHAN PELAYANAN DAN PENGAWASAN KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR (KITE) DARI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAKARTA KE KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI BANTEN _ KITE
314.PER-10/BC/2011PERUBAHAN KEDUA KEP-63/BC/1997 TENTANG TATA CARA PENDIRIAN DAN TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN BERIKAT _ TPB KABER
315.PER-9/BC/2011PERUBAHAN KEEMPAT KEP-205/BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA LAKSANA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DAN PENGAWASANNYA _ KITE
316.PER-8/BC/2011(NGACO) PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR HOT ROLLED COIL DARI NEGARA REPUBLIK KOREA DAN MALAYSIA _ BMAD
317.PER-8/BC/2011(NGACO) DESAIN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL TAHUN ANGGARAN 2012 _ EA MMEA
318.PER-7/BC/2011(DICABUT) TATA CARA PEMUNGUTAN CUKAI ETIL ALKOHOL, MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL, DAN KONSENTRAT MENGANDUNG ETIL ALKOHOL _ EA MMEA KMEA
319.PER-6/BC/2011TATA CARA PEMBERIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU EKSPLORASI MINYAK DAN GAS BUMI SERTA KEGIATAN USAHA EKSPLORASI PANAS BUMI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011
320.PER-5/BC/2011TATA LAKSANA PEMBERITAHUAN MANIFES KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT DAN MANIFES KEBERANGKATAN SARANA PENGANGKUT DALAM RANGKA PENGANGKUTAN BARANG IMPOR DAN BARANG EKSPOR KE DAN DARI KAWASAN PABEAN DI KAWASAN PELAYANAN PABEAN TERPADU
321.PER-4/BC/2011(DICABUT) PERUBAHAN P-13/BC/2008 TENTANG TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI
322.PER-3/BC/2011(DICABUT) PERUBAHAN P-12/BC/2008 TENTANG SERTIFIKASI AUDITOR, KETUA AUDITOR, PENGENDALI TEKNIS AUDIT, DAN PENGAWAS MUTU AUDIT
323.PER-2/BC/2011PENGELOLAAN JAMINAN DALAM RANGKA KEPABEANAN
324.PER-1/BC/2011TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN DI BIDANG KEPABEANAN
325.P-55/BC/2010PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
326.P-53/BC/2010TATALAKSANA PENGAWASAN
327.P-50/BC/2010PETUNJUK PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
328.P-48/BC/2010PETUNJUK PELAKSANAAN IMPOR BARANG DARI NORTHEN TERRYTORY AUSTRALIA KE DAERAH PABEAN INDONESIA SELAIN PULAU JAWA SUMATERA
329.P-47/BC/2010PEDOMAN PENATAUSAHAAN PIUTANG DI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
330.P-46/BC/2010DESAIN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL TAHUN ANGGARAN 2011 _ MMEA HT
331.P-45/BC/2010PEMBERIAN IDENTITAS PABRIK PADA PITA CUKAI _ PERSONALISASI
332.P-44/BC/2010(DICABUT) PAKTA INTEGRITAS PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
333.P-43/BC/2010PERUBAHAN KEDUA P-16/BC/2008 TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU _ HT
334.P-42/BC/2010PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL _ MMEA
335.P-41/BC/2010PERUBAHAN P-22/BC/2009 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR
336.P-40/BC/2010DATABASE NILAI PABEAN
337.P-39/BC/2010PENGISIAN LEMBAR PENELITIAN DAN PENETAPAN
338.P-38/BC/2010MEKANISME KONSULTASI NILAI PABEAN
339.P-36/BC/2010PERUBAHAN P-28/BC/2009 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN DI BIDANG CUKAI
340.P-35/BC/2010PERUBAHAN P-20/BC/2008 TENTANG TATA LAKSANA PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DITIMBUN DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT _ TPB TPS
341.P-34/BC/2010PELAKSANAAN UJI COBA PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK (PDE) PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG UNTUK DITIMBUN DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT (BC 2.3) _ PDE TPB
342.P-33/BC/2010PERUBAHAN P-09/BC/2009 TENTANG PETUNJUK PENYELESAIAN URUSAN PUNGUTAN EKSPOR
343.P-31/BC/2010TATA CARA PERDAGANGAN DAN KEMASAN PENJUALAN ECERAN BARANG KENA CUKAI HASIL TEMBAKAU _ BKC HT
344.P-30/BC/2010PETUNJUK PELAKSANAAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG IMPOR KE DAN DARI TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA DI KAWASAN PELAYANAN PABEAN TERPADU _ TPS
345.P-29/BC/2010PERUBAHAN P-26/BC/2009 TENTANG TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI
346.P-28/BC/2010PERUBAHAN P-21/BC/2009 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN PENGANGKUTAN BARANG
347.P-27/BC/2010(DICABUT) PERUBAHAN KETIGA P-40/BC/2008 TENTANG TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
348.P-26/BC/2010BENTUK, WARNA, UKURAN SEGEL DAN TANDA PENGAMAN BEA DAN CUKAI DAN TATA CARA PENYEGELAN
349.P-25/BC/2010PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN _ PPJK
350.P-23/BC/2010PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TUGAS UNIT KERJA KEPATUHAN INTERNAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI _ DJBC
351.P-22/BC/2010(DICABUT) TATA CARA PEMUNGUTAN CUKAI ETIL ALKOHOL, MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL DAN KONSENTRAT MENGANDUNG ETIL ALKOHOL _ EA MMEA KMEA
352.P-20/BC/2010PERUBAHAN P-48/BC/2009 TENTANG DESAIN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL _ HT MMEA
353.P-18/BC/2010(EXPIRED 31/12/2010) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KARPET UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 _ BMDTP
354.P-17/BC/2010(EXPIRED 31/12/2010) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PERALATAN TELEKOMUNIKASI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 _ BMDTP
355.P-16/BC/2010(EXPIRED 31/12/2010) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 _ BMDTP
356.P-15/BC/2010(EXPIRED 31/12/2010) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN ALAT TULIS BERUPA BALLPOINT UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 _ BMDTP
357.P-14/BC/2010(EXPIRED 31/12/2010) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 _ BMDTP
358.P-13/BC/2010(EXPIRED 31/12/2010) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN INFUS UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 _ BMDTP
359.P-12/BC/2010(EXPIRED 31/12/2010) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KABEL SERAT OPTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 _ BMDTP
360.P-11/BC/2010(EXPIRED 31/12/2010) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KAWAT BAN (STEEL CORD) UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 _ BMDTP
361.P-10/BC/2010(EXPIRED 31/12/2010) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 _ BMDTP
362.P-9/BC/2010(EXPIRED 31/12/2010) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN PLASTIK DAN KARUNG PLASTIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 _ BMDTP
363.P-8/BC/2010(EXPIRED 31/12/2010) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PERKAPALAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 _ BMDTP
364.P-7/BC/2010(EXPIRED 31/12/2010) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PERBAIKAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 _ BMDTP
365.P-6/BC/2010(EXPIRED 31/12/2010) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 _ BMDTP
366.P-5/BC/2010(EXPIRED 31/12/2010) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PEMBUATAN SORBITOL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 _ BMDTP
367.P-3/BC/2010PERUBAHAN P-19/BC/2008 TENTANG PENGEMBALIAN CUKAI ATAS BARANG KENA CUKAI YANG DIOLAH KEMBALI ATAU DIMUSNAHKAN _ BKC
368.P-2/BC/2010PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR UNCOATED WRITING AND PRINTING PAPER _ BMAD
369.P-50/BC/2009TATALAKSANA PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA IMPOR OLEH PERUSAHAAN PENGGGUNA FASILITAS PENGEMBALIAN BEA MASUK DALAM RANGKA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR
370.P-48/BC/2009DESAIN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL _ HT MMEA
371.P-44/BC/2009DAFTAR KODE STANDAR INTERNASIONAL YANG DIGUNAKAN UNTUK PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN
372.P-43/BC/2009TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU _ HT
373.P-42/BC/2009PELAKSANAAN UJI COBA PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK (PDE) PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG UNTUK DITIMBUN DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT (BC 2.3) _ PDE TPB
374.P-41/BC/2009UJI COBA IMPLEMENTASI PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK ANTARA TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA DENGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TANJUNG PRIOK
375.P-40/BC/2009(DICABUT) PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL _ MMEA
376.P-39/BC/2009PELEKATAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL _ HT MMEA
377.P-38/BC/2009PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK PAKU _ BMTP
378.P-36/BC/2009PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK DEXTROSE MONOHYDRATE _ BMTP
379.P-34/BC/2009PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) EKSPOR DI KANTOR PELATANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TANJUNG PRIOK
380.P-33/BC/2009PAKAIAN DINAS SERAGAM PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI _ DJBC
381.P-31/BC/2009(DICABUT) PERUBAHAN P-34/BC/2007 TENTANG TATALAKSANA REGISTRASI IMPORTIR
382.P-30/BC/2009(DICABUT) PERUBAHAN KEDUA P-40/BC/2008 TENTANG TATA LAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
383.P-29/BC/2009PERUBAHAN P-16/BC/2008 TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU _ HT
384.P-28/BC/2009TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN DI BIDANG CUKAI
385.P-27/BC/2009TATA CARA PEMBERIAN PEMBAYARAN SECARA BERKALA
386.P-26/BC/2009TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI
387.P-25/BC/2009BENTUK DAN ISI SURAT PENETAPAN, SURAT KEPUTUSAN, SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA
388.P-24/BC/2009PROFIL IMPORTIR DAN PROFIL KOMODITI DALAM RANGKA PELAYANAN DAN PENGAWASAN KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
389.P-23/BC/2009PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM RANGKA PEMASUKAN BARANG DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE TEMPAT YANG BERADA DI BAWAH PENGAWASAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI _ TLDDP KABER TPB
390.P-22/BC/2009PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR
391.P-21/BC/2009PEMBERITAHUAN PABEAN PENGANGKUTAN BARANG
392.P-20/BC/2009(EXPIRED 31/12/2009) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN ALAT TULIS BERUPA BALLPOINT UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009 _ BMDTP
393.P-19/BC/2009(EXPIRED 31/12/2009) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PEMBUATAN METHYLTIN MERCAPTIDE UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009 _ BMDTP
394.P-18/BC/2009(EXPIRED 31/12/2009) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI TELEMATIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009 _ BMDTP
395.P-17/BC/2009(EXPIRED 31/12/2009) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN SORBITOL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009 _ BMDTP
396.P-16/BC/2009(EXPIRED 31/12/2009) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009 _ BMDTP
397.P-15/BC/2009(EXPIRED 31/12/2009) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KEMASAN INFUS UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009 _ BMDTP
398.P-14/BC/2009(EXPIRED 31/12/2009) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009 _ BMDTP
399.P-13/BC/2009(EXPIRED 31/12/2009) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PERKAPALAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009 _ BMDTP
400.P-12/BC/2009(EXPIRED 31/12/2009) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009 _ BMDTP
401.P-11/BC/2009(EXPIRED 31/12/2009) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009 _ BMDTP
402.P-10/BC/2009(EXPIRED 31/12/2009) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009 _ BMDTP
403.P-9/BC/2009PETUNJUK PENYELESAIAN URUSAN PUNGUTAN EKSPOR
404.P-8/BC/2009PERUBAHAN P-42/BC/2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI
405.P-7/BC/2009PERUBAHAN P-41/BC/2008 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN EKSPOR
406.P-6/BC/2009(DICABUT) PERUBAHAN P-40/BC/2008 TENTANG TATA LAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
407.P-5/BC/2009PERUBAHAN P-39/BC/2008 TENTANG TATA LAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA IMPOR, PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA EKSPOR, PENERIMAAN NEGARA ATAS BARANG KENA CUKAI, DAN PENERIMAAN NEGARA YANG BERASAL DARI PENGENAAN DENDA ADMINISTRASI ATAS PENGANGKUTAN BARANG TERTENTU
408.P-3/BC/2009TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN YANG AKAN DIRAKIT MENJADI KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TUJUAN EKSPOR
409.P-1/BC/2009PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KERAMIK TABLEWARE _ BMTP
410.P-42/BC/2008PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI
411.P-41/BC/2008PEMBERITAHUAN PABEAN EKSPOR
412.P-40/BC/2008(DICABUT) TATA LAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
413.P-39/BC/2008TATALAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA IMPOR, PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA EKSPOR, PENERIMAAN NEGARA ATAS BARANG KENA CUKAI DAN PENERIMAAN NEGARA YANG BERASAL DARI PENGENAAN DENDA ADMINISTRASI ATAS PENGANGKUTAN BARANG TERTENTU
414.P-38/BC/2008PERUBAHAN P-33/BC/2008 TENTANG DESAIN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL ASAL IMPOR _ HT MMEA
415.P-37/BC/2008(DICABUT) PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-79/BC/2002 TENTANG KEMASAN PENJUALAN ECERAN HASIL TEMBAKAU _ HT
416.P-35/BC/2008(DICABUT) TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU _ HT
417.P-33/BC/2008DESAIN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL ASAL IMPOR _ MMEA HT
418.P-32/BC/2008(EXPIRED 31/12/2008) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008 _ BMDTP
419.P-31/BC/2008(EXPIRED 31/12/2008) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008 _ BMDTP
420.P-30/BC/2008(EXPIRED 31/12/2008) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008 _ BMDTP
421.P-29/BC/2008(EXPIRED 31/12/2008) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BOTOL INFUS UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008 _ BMDTP
422.P-28/BC/2008(EXPIRED 31/12/2008) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PEMBUATAN SORBITOL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008 _ BMDTP
423.P-27/BC/2008(EXPIRED 31/12/2008) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN COLD ROLLED COIL (CRC) OLEH INDUSTRI BAJA NASIONAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008 _ BMDTP
424.P-26/BC/2008(EXPIRED 31/12/2008) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008 _ BMDTP
425.P-25/BC/2008(EXPIRED 31/12/2008) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008 _ BMDTP
426.P-24/BC/2008(EXPIRED 31/12/2008) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008 _ BMDTP
427.P-23/BC/2008(EXPIRED 31/12/2008) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI JASA PELAYARAN GUNA PERBAIKAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN KAPAL LAUT UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008 _ BMDTP
428.P-22/BC/2008(EXPIRED 31/12/2008) TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PERKAPALAN GUNA PEMBUATAN DAN/ATAU PERBAIKAN KAPAL UNTUK TAHUN ANGGARAN 2008 _ BMDTP
429.P-21/BC/2008PEDOMAN PENYUSUNAN, PENETAPAN, DAN PELAKSANAAN, SERTA MONITOR DAN EVALUASI STANDAR PROSEDUR OPERASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
430.P-20/BC/2008TATALAKSANA PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DITIMBUN DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT _ TPB KABER
431.P-19/BC/2008PENGEMBALIAN CUKAI ATAS BARANG KENA CUKAI YANG DIOLAH KEMBALI ATAU DIMUSNAHKAN
432.P-18/BC/2008PELAKSANAAN UJICOBA IMPLEMENTASI NATIONAL SINGLE WINDOW (NSW) PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI (KPPEMERIKSA BEA DAN CUKAI) TANJUNG EMAS, KPPEMERIKSA BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK, KPPEMERIKSA BEA DAN CUKAI BELAWAN DAN KPPEMERIKSA BEA DAN CUKAI SOEKARNO-HATTA
433.P-17/BC/2008(DICABUT) PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL ASAL IMPOR _ MMEA
434.P-16/BC/2008PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU _ HT
435.P-15/BC/2008(DICABUT) PENGEMBALIAN CUKAI ATAS PITA CUKAI YANG RUSAK ATAU TIDAK DIPAKAI
436.P-14/BC/2008(DICABUT) URAIAN TUGAS AUDITOR, KETUA AUDITOR, PENGENDALI TEKNIS AUDIT, DAN PENGAWAS MUTU AUDIT BEA DAN CUKAI
437.P-13/BC/2008(DICABUT) TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI
438.P-12/BC/2008(DICABUT) SERTIFIKASI AUDITOR, KETUA AUDITOR, PENGENDALI TEKNIS AUDIT, DAN PENGAWAS MUTU AUDIT BEA DAN CUKAI
439.P-11/BC/2008(DICABUT) STANDAR AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI
440.P-10/BC/2008(DICABUT) PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU _ HT
441.P-9/BC/2008TATA CARA PELAYANAN DAN PENGAWASAN PENGGUNAAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA USER SPESIFIC DUTY FREE SCHEME (USDFS) BERDASARKAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI _ FTA
442.P-8/BC/2008PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA KOMISI KODE ETIK DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
443.P-7/BC/2008PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN MENDADAK KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
444.P-6/BC/2008PERUBAHAN P-38/BC/2007 TENTANG TATA KERJA PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI KAWASAN PABEAN KE TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK _ TPB KABER PDE
445.P-5/BC/2008PERUBAHAN P-26/BC/2007 TENTANG TATALAKSANA PINDAH LOKASI PENIMBUNAN BARANG IMPOR YANG BELUM DISELESAIKAN KEWAJIBAN KEPABEANANNYA DARI SATU TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA KE TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA LAINNYA _ TPS
446.P-4/BC/2008PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR GANDUM DAN TEPUNG GANDUM/TERIGU
447.P-3/BC/2008PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 85/PMK.011/2007 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR HOT ROLLED COIL (HRC) < 2 MM DENGAN POS TARIF 7208.27.00.00 DAN 7208.39.00.00 OLEH INDUSTRI BAJA NASIONAL
448.P-2/BC/2008PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 178/PMK.011/2007 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN EKSPLORASI HULU MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI
449.P-1/BC/2008PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MERUMUSKAN DATA BASE HARGA I
450.P-38/BC/2007TATA KERJA PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DITIMBUN DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK _ KABER TPB PDE
451.P-36/BC/2007(DICABUT) TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN
452.P-35/BC/2007(DICABUT) PERUBAHAN PERTAMA P-23/BC/2007 TENTANG LABEL TANDA PENGAWASAN CUKAI UNTUK BARANG KENA CUKAI YANG DIJUAL DI TOKO BEBAS BEA _ BKC
453.P-34/BC/2007(DICABUT) TATALAKSANA REGISTRASI IMPORTIR
454.P-32/BC/2007DESAIN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL ASAL IMPOR _ HT MMEA
455.P-31/BC/2007(DICABUT) PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU _ HT
456.P-30/BC/2007PERUBAHAN KETIGA 07/BC/2005 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU _ HT
457.P-29/BC/2007NOTA HASIL INTELIJEN _ NHI
458.P-28/BC/2007(DICABUT) STANDAR AUDIT DI BIDANG KEPABEANAN
459.P-27/BC/2007PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24/PMK.01/2007 TANGGAL 1 MARET 2007 TENTANG TATA LAKSANA IMPOR BARANG DARI NORTHERN TERRITORY AUSTRALIA KE DAERAH PABEAN INDONESIA SELAIN PULAU JAWA DAN SUMATERA
460.P-26/BC/2007TATALAKSANA PINDAH LOKASI PENIMBUNAN BARANG IMPOR YANG BELUM DISELESAIKAN KEWAJIBAN KEPABEANANNYA DARI SATU TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA KE TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA LAINNYA _ TPS
461.P-25/BC/2007PERUBAHAN P-21/BC/2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR PADA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TANJUNG PRIOK
462.P-24/BC/2007MITRA UTAMA _ JALUR MITA
463.P-23/BC/2007(DICABUT) LABEL TANDA PENGAWASAN CUKAI UNTUK BARANG KENA CUKAI YANG DIJUAL DI TOKO BEBAS BEA
464.P-22/BC/2007(DICABUT) PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN NOMOR POKOK DAN PENGAWASAN PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN _ NP PPJK NPPPJK
465.P-21/BC/2007PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR PADA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TANJUNG PRIOK
466.P-20/BC/2007PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN KAWASAN PABEAN DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA _ TPS
467.P-19/BC/2007PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34/PMK.011/2007 TANGGAL 3 APRIL 2007 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR
468.P-18/BC/2007(DICABUT) PAKTA INTEGRITAS PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
469.P-17/BC/2007(DICABUT) PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU _ HT
470.P-16/BC/2007PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41/PMK.010/2007 TANGGAL 19 APRIL 2007 TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU DAN BAGIAN TERTENTU UNTUK PEMBUATAN BAGIAN ALAT-ALAT BESAR SERTA BAGIAN TERTENTU UNTUK PERAKITAN ALAT-ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT-ALAT BESAR
471.P-15/BC/2007PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS JAM TANGAN DAN PERHIASAN YANG PADA SAAT PEMASUKANNYA KE DALAM DAERAH PABEAN INDONESIA BELUM DISELESAIKAN KEWAJIBAN PABEANNYA
472.P-14/BC/2007TATA CARA PENCAMPURAN DAN PERUSAKAN ETIL ALKOHOL YANG MENDAPAT PEMBEBASAN CUKAI
473.P-13/BC/2007TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI ETIL ALKOHOL
474.P-12/BC/2007TATA CARA PEMBERIAN, PERUBAHAN DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK DAN IMPORTIR MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL _ NPPBKC MMEA
475.P-11/BC/2007TATA CARA PEMBERIAN, PERUBAHAN DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ETIL ALKOHOL DAN PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN _ NPPBKC
476.P-10/BC/2007PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS SEPEDA MOTOR DAN KAPAL PESIAR TERMASUK YATCH YANG PADA SAAT PEMASUKANNYA KE DALAM DAERAH PABEAN INDONESA BELUM DISELESAIKAN KEWAJIBAN PABEANNYA
477.P-9/BC/2007PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-14/BC/2001 TENTANG PEMBLOKIRAN PERUSAHAAN DI BIDANG KEPABEANAN
478.P-8/BC/2007PETUNJUK PELAKSANAAN EKSPOR BARANG TERKENA PUNGUTAN EKSPOR YANG DIKECUALIKAN DARI PUNGUTAN EKSPOR
479.P-7/BC/2007PEMERIKSAAN FISIK BARANG IMPOR
480.P-6/BC/2007(DICABUT) PERUBAHAN KEEMPAT KEP-07/BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
481.P-5/BC/2007PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-14/BC/2001 TENTANG PEMBLOKIRAN PERUSAHAAN DI BIDANG KEPABEANAN
482.P-4/BC/2007PERUBAHAN KEPUTUSAN BERSAMA INSPEKTUR JENDERAL DAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-01/IJ/2007 DAN P-04/BC/2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN MENDADAK KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
483.P-1/BC/2007PERUBAHAN KELIMA KEP-81/BC/1999 PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
484.P-25/BC/2006PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61/PMK.010/2006 TANGGAL 24 JULI 2006 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR CHASSIS BUS DENGAN MESIN TERPASANG UNTUK PEMBUATAN BUS ANGKUTAN UMUM DAN COMPLETELY KNOCK DOWN (CKD) UNTUK PEMBUATAN ANGKUTAN KOMERSIAL NOMOR 62/PMK.010/2006 TANGGAL 24 JULI 2006 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BUS DALAM BENTUK COMPLETELY BUILT UP (CBU) UNTUK KEPERLUAN ANGKUTAN UMUM NOMOR 63/PMK.010/2006 TANGGAL 24 JULI 2006 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BEBERAPA JENIS SUKU CADANG UNTUK ANGKUTAN UMUM
485.P-24/BC/2006PERUBAHAN KEDUA KEP-07/BC/2005 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU _ HT
486.P-23/BC/2006DESAIN DAN WARNA PITA CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL ASAL IMPOR _ MMEA
487.P-22/BC/2006(DICABUT) PENYEDIAAN DAN TATA CARA PEMESANAN PITA CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL ASAL IMPOR _ MMEA
488.P-21/BC/2006PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 97/PMK.010/2006 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
489.P-20/BC/2006PERUBAHAN KEP-27/BC/2004 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI _ PNBP
490.P-19/BC/2006PERUBAHAN KEDUA P-10/BC/2006 TENTANG TATA CARA PENYERAHAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBERITAHUAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, MANIFES KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT DAN MANIFES KEBERANGKATAN SARANA PENGANGKUT
491.P-17/BC/2006PEMBERITAHUAN HARGA JUAL ECERAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL _ MMEA
492.P-16/BC/2006PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79/PMK.010/2006 TANGGAL 25 SEPTEMBER 2006 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAGIAN DAN PERLENGKAPAN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBUATAN KENDARAAN BERMOTOR TUJUAN EKSPOR
493.P-15/BC/2006PERUBAHAN P-10/BC/2006 TENTANG TATA CARA PENYERAHAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBERITAHUAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, MANIFES KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, DAN MANIFES KEBERANGKATAN SARANA PENGANGKUT
494.P-14/BC/2006(DICABUT) PENGEMBALIAN CUKAI ATAS PITA CUKAI YANG RUSAK ATAU TIDAK DIPAKAI
495.P-13/BC/2006PENGEMBALIAN CUKAI ATAS BARANG KENA CUKAI YANG DIMUSNAHKAN ATAU DIOLAH KEMBALI
496.P-12/BC/2006PENYELENGGARAAN JASA LAYANAN PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK (PDE) KEPABEANAN DALAM RANGKA PENYERAHAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT (RKSP), INWARD MANIFEST DAN OUTWARD MANIFEST
497.P-11/BC/2006PERUBAHAN KETIGA KEP-205/BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DAN PENGAWASANNYA _ KITE
498.P-10/BC/2006TATA CARA PENYERAHAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBERITAHUAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, MANIFES KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, DAN MANIFES KEBERANGKATAN SARANA PENGANGKUT
499.P-9/BC/2006PERUBAHAN P-05/BC/2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN IMPOR BARANG KIRIMAN MELALUI PERUSAHAAN JASA TITIPAN _ PJT
500.P-8/BC/2006(DICABUT) PEMBERIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI ATAS PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU _ HT
501.P-7/BC/2006PERUBAHAN KETIGA KEP-13/BC/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA MENANDATANGANI KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN SURAT MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
502.P-6/BC/2006PERUBAHAN P-11/BC/2005 TENTANG JALUR PRIORITAS
503.P-5/BC/2006PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN IMPOR BARANG KIRIMAN MELALUI PERUSAHAAN JASA TITIPAN _ PJT
504.P-4/BC/2006PERUBAHAN P-22/BC/2005 TENTANG PENYEDIAAN DAN TATA CARA PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU _ HT
505.P-3/BC/2006PENYEDIAAN DAN TATA CARA PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU UNTUK BULAN MARET TAHUN 2006 _ HT
506.P-2/BC/2006PERUBAHAN 07/BC/2005 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU _ HT
507.P-1/BC/2006PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 78/PMK.010/2005 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI BERDASARKAN KONTRAK SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2003 TENTANG PANAS BUMI
508.P-25/BC/2005PERUBAHAN KEDUA KEP-205/BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DAN PENGAWASANNYA _ KITE
509.P-24/BC/2005DESAIN DAN WARNA PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU _ HT
510.P-23/BC/2005PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87/PMK.010/2005 TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU DAN BAGIAN TERTENTU UNTUK PEMBUATAN BAGIAN ALAT-ALAT BESAR SERTA BAGIAN TERTENTU UNTUK PERAKITAN ALAT-ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT-ALAT BESAR
511.P-22/BC/2005PENYEDIAAN DAN TATA CARA PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU _ HT
512.P-21/BC/2005PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
513.P-19/BC/2005(DICABUT) PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-07/BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
514.P-18/BC/2005PERUBAHAN : P-16/BC/2005 TENTANG TATA CARA PENDIRIAN, PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DI PULAU BATAM, BINTAN DAN KARIMUN
515.P-17/BC/2005PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR: KEP-81/BC/1999 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
516.P-16/BC/2005TATA CARA PENDIRIAN, PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DI PULAU BATAM, BINTAN DAN KARIMUN _ TPB KABER
517.P-15/BC/2005PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62/PMK.010/2005 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAGIAN DAN PERLENGKAPAN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBUATAN KENDARAAN BERMOTOR TUJUAN EKSPOR
518.P-14/BC/2005PERUBAHAN KEP-205/BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DAN PENGAWASANNYA _ KITE
519.P-13/BC/2005PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 38/PMK.04/2005 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN BEA MASUK, DENDA ADMINISTRASI, DAN/ATAU BUNGA
520.P-12/BC/2005PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 37/PMK.04/2005 TENTANG TATACARA PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI YANG TELAH DIBAYAR DALAM RANGKA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR _ KITE
521.P-11/BC/2005JALUR PRIORITAS
522.P-10/BC/2005PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 06/PMK.010/2005 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 21/PMK.010/2005
523.P-9/BC/2005PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 26/PMK.010/2005 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA PANAS BUMI
524.P-8/BC/2005PERUBAHAN 04/BC/2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/PMK.010/2005 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR BARANG BERDASARKAN KONTRAK BAGI HASIL (PRODUCTION SHARING CONTRACT) MINYAK DAN GAS BUMI
525.P-7/BC/2005TATA CARA PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU _ HT
526.P-4/BC/2005PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/PMK.010/2005 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR BARANG BERDASARKAN KONTRAK BAGI HASIL (PRODUCTION SHARING CONTRACT) MINYAK DAN GAS BUMI
527.P-3/BC/2005PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP-27/BC/2004 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI _ PNBP DJBC
528.P-2/BC/2005ASURANSI YANG DAPAT DITERIMA UNTUK PENGAMANAN TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL SEBAGAI KOMPONEN NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
529.P-1/BC/2005TATA LAKSANA PENGELUARAN DAN PEMASUKAN UANG TUNAI
530.KEP-115/BC/2004PEMBENTUKAN TIM KERJA TERPADU PELAYANAN DAN PENGAWASAN IMPOR/EKSPOR KOMODITI WAJIB PERIKSA KARANTINA
531.KEP-114/BC/2004PETUNJUK PELAKSANAAN PELUNASAN CUKAI DENGAN PEMBAYARAN BERKALA BAGI INDUSTRI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL DALAM NEGERI
532.KEP-113/BC/2004PENYEDIAAN DAN TATAKERJA PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
533.KEP-112/BC/2004(DICABUT) DESAIN DAN WARNA PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
534.KEP-79/BC/2004PERUBAHAN KEP-152/BC/2003
535.KEP-66/BC/2004TATALAKSANA EKSPOR GAS BUMI MELALUI PIPA PENYALUR
536.KEP-54/BC/2004PENUNJUKAN TERMINAL PETI KEMAS GEDE BAGE SEBAGAI PELABUHAN MUAT BARANG EKSPOR
537.KEP-37/BC/2004PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUJIAN LABORATORIS DAN IDENTIFIKASI BARANG DI BALAI PENGUJIAN DAN IDENTIFIKASI BARANG
538.KEP-36/BC/2004PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM PANGAMANAN PENGADAAN PITA CUKAI TERPADU
539.KEP-33/BC/2004PEMBENTUKAN TIM KERJA DALAM RANGKA PENERAPAN OTOMASI SISTEM DAN PROSEDUR TATALAKSANA PENYERAHAN DAN PENATAUSAHAAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT (RKSP) DAN MANIFES
540.KEP-28/BC/2004PERUBAHAN KEDUA KEP-13/BC/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA MENANDATANGANI KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN SURAT MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
541.KEP-27/BC/2004PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
542.KEP-27/BC/2004PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN PNBP DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (RALAT)
543.KEP-23/BC/2004(DICABUT) PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 68/KMK.04/2004 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI DALAM RANGKA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR _ KITE
544.KEP-11/BC/2004PERUBAHAN KEDUA KEP-42/BC/2002 TENTANG PENGELOLAAN MASJID BAITUT TAQWA KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
545.KEP-10/BC/2004PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-57/BC/2001 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI ETIL ALKOHOL
546.KEP-6/BC/2004PELMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN MENANDATANGANI KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKA PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) DI PULAU BATAM
547.KEP-1/BC/2004PERUBAHAN KEDUA KEP-175/BC/2003 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN PITA CUKAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TAHUN ANGGARAN 2004
548.KEP-206/BC/2003ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM KERJA PELAYANAN KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR _ KITE
549.KEP-205/BC/2003PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR DAN PENGAWASANNYA _ KITE
550.KEP-202/BC/2003PEMBERLAKUAN PENERAPAN SISTEM APLIKASI PELAYANAN EKSPOR DAN FASILITAS KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR _ KITE
551.KEP-187/BC/2003PERUBAHAN KEDUA KEP-67/BC/1999 PEMBAGIAN DAN PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS SERAGAM DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
552.KEP-178/BC/2003(DICABUT) PERUBAHAN KEDUA KEP-07/BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
553.KEP-171/BC/2003PETUNJUK PELAKSANAAN VERIFIKASI DOKUMEN PABEAN DAN CUKAI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
554.KEP-170/BC/2003PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN BUKU TARIF BEA MASUK INDONESIA (BTBMI) ASEAN HARMONIZED TARIFF NOMENCLATURE (AHTN) TAHUN 2004
555.KEP-166/BC/2003TATALAKSANA PEMBERIAN CUSTOMS ADVICE DAN VALUATION RULING
556.KEP-152/BC/2003(DICABUT) PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR UNTUK BARANG EKSPOR YANG MENDAPAT KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR
557.KEP-151/BC/2003(DICABUT) PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
558.KEP-149/BC/2003PELAKSANAAN SISTEM PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK DI KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI YANG TELAH MENERAPKAN SISTEM PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK KEPABEANAN
559.KEP-148/BC/2003(DICABUT) ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM KERJA PELAYANAN KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR _ KITE
560.KEP-147/BC/2003PERUBAHAN KEP-13/BC/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA MENANDATANGANI KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN SURAT MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
561.KEP-145/BC/2003PEMENANG PEMILIHAN KANTOR PELAYANAN PERCONTOHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TAHUN 2003
562.KEP-144/BC/2003PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERSETUJUAN PRINSIP UNTUK DAPAT MENERIMA PEKERJAAN SUB KONTRAK DARI DAERAH PABEAN INDONESIA LAINNYA KE KAWASAN BERIKAT _ KABER TPB
563.KEP-141/BC/2003PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN DAN/ATAU PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI SERTA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR BARANG DAN/ATAU BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR DAN PENGAWASANNYA _ KITE
564.KEP-129/BC/2003PENGAWASAN ALAT DAN ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
565.KEP-120/BC/2003TATA CARA PENDIRIAN DAN TATALAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI ENTREPOT UNTUK TUJUAN PAMERAN
566.KEP-119/BC/2003PERTUKARAN DOKUMEN PELAYANAN KAPAL DAN BARANG SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PELABUHAN KOTA BATAM
567.KEP-103/BC/2003PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
568.KEP-99/BC/2003OPTIMALISASI PEMERIKSAAN BARANG DENGAN MENGGUNAKAN HI-CO SCAN X-RAY SYSTEM
569.KEP-98/BC/2003NOTA HASIL INTELIJEN _ NHI
570.KEP-97/BC/2003(DICABUT) PROFIL IMPORTIR DAN PROFIL KOMODITI UNTUK PENETAPAN JALUR DALAM PELAYANAN IMPOR
571.KEP-96/BC/2003TEMPAT DAN SARANA PEMERIKSAAN BARANG DI UNIT TERMINAL PETI KEMAS (UTPK)
572.KEP-70/BC/2003PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR TEKNIS KEPABEANAN UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MENANDATANGANI KEPUTUSAN PENETAPAN IMPORTIR PENERIMA FASILITAS JALUR PRIORITAS
573.KEP-69/BC/2003(DICABUT) PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR: KEP-81/BC/1999 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
574.KEP-68/BC/2003(DICABUT) PERUBAHAN KEP-07/BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
575.KEP-63/BC/2003PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR PENERIMAAN DAN PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI UNTUK DAN ATAS NAMA MENANDATANGANI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI PERIHAL PENUNDAAN PEMBAYARAN BEA MASUK, PAJAK DALAM RNGKA IMPOR, DAN DENDA ADMINISTRASI
576.KEP-62/BC/2003TATALAKSANA PEMUNGUTAN CUKAI DI ATAS BARANG KENA CUKAI YANG BERASAL DARI LUAR NEGERI YANG DIMASUKKAN KE KAWASAN BERIKAT DI DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
577.KEP-61/BC/2003(DICABUT) PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR PENERIMAAN DAN PERATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ATAS KEBERATAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
578.KEP-60/BC/2003PERTUKARAN DOKUMEN PELAYANAN KAPAL DAN BARANG DI LINGKUNGAN PT. (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA II SECARA ELEKTRONIK DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI ELEKTRONIC DATA INTERCHANGE DAN ATAU INTERNET
579.KEP-13/BC/2003PENATAUSAHAAN PENERIMAAN SETORAN PENDAPATAN NEGARA DENGAN SISTEM INTERNAL CHECK
580.KEP-8/BC/2003PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN MENDADAK KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
581.KEP-7/BC/2003(DICABUT) PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
582.KEP-6/BC/2003PENUNJUKAN PERUSAHAAN PESERTA UJI COBA JALUR PRIORITAS
583.KEP-5/BC/2003PERUBAHAN 58/BC/2002 TENTANG UJI COBA JALUR PRIORITAS
584.KEP-3/BC/2003PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TERTIB ADMINISTRASI IMPORTIR
585.KEP-2/BC/2003TATACARA PENDIRIAN DAN TATALAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI ENTREPOT UNTUK TUJUAN PAMERAN
586.KEP-99/BC/2002KOORDINASI DALAM HAL INVENTARISASI, EVALUASI DAN PENYELESAIAN MASALAH YANG TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN TUGAS MASING-MASING
587.KEP-92/BC/2002TIM REGISTRASI IMPORTIR
588.KEP-89/BC/2002PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DATABASE PROFIL IMPORTIR
589.KEP-88/BC/2002PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI IMPORTIR
590.KEP-86/BC/2002PEMBENTUKAN TIM PENYEMPURNAAN KLASIFIKASI BARANG _ BTKI BTBMI
591.KEP-83/BC/2002PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-78/BC/1997 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN BARANG PENUMPANG, AWAK SARANA PENGANGKUT, PELINTAS BATAS, KIRIMAN MELALUI JASA TITIPAN DAN KIRIMAN POS
592.KEP-60/BC/2002PENUNJUKAN PERUSAHAAN PESERTA UJI COBA JALUR PRIORITAS
593.KEP-58/BC/2002UJI COBA JALUR PRIORITAS
594.KEP-51/BC/2002PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN DATABASE HARGA TAHUN 2002/2003
595.KEP-44/BC/2002(DICABUT) PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR: KEP-81/BC/1999 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
596.KEP-43/BC/2002PEMENANG PEMILIHAN KANTOR PELAYANAN PERCONTOHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TAHUN 2002
597.KEP-41/BC/2002PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA OPERASI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI YANG DIKELOLA OLEH DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENYIDIKAN
598.KEP-32/BC/2002PENETAPAN MARS DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
599.KEP-31/BC/2002PEDOMAN PENYIAPAN DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
600.KEP-30/BC/2002PELAYANAN, PELEKATAN DAN PENARIKAN DARI PEREDARAN BEBAS PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2002 DESAIN LAMA
601.KEP-12/BC/2002PENUNJUKAN/PEMBERIAN KUASA UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI UNTUK MEMBERIKAN ATAU MENOLAK IZIN PERCERAIAN DAN SURAT KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN SERTA MEMBERIKAN ATAU MENOLAK IZIN BERISTERI LEBIH DARI SEORANG
602.KEP-11/BC/2002PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-77/BC/2000 TENTANG PENYEMPURNAAN FORMULIR SURAT SETORAN BEA DAN CUKAI
603.KEP-4/BC/2002KODE ETIK DAN PERILAKU PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
604.KEP-3/BC/2002PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-63/BC/1997 TENTANG TATACARA PENDIRIAN DAN TATALAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN BERIKAT _ KABER
605.KEP-2/BC/2002TATA CARA PENGAWASAN ATAS PEMBUATAN, PENIMBUNAN DAN PENGELUARAN MINUMAN GREEN SANDS NON ALKOHOL PADA PABRIK PT MULTI BINTANG INDONESIA DI TANGERANG
606.KEP-1/BC/2002UANG HARIAN KHUSUS BAGI PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI YANG MELAKSANAKAN TUGAS PEMERIKSAAN FISIK DAN PENGAWASAN STUFFING BARANG EKSPOR YANG MENDAPATKAN KEMUDAHAN EKSPOR _ KITE
607.KEP-60/BC/2001(DICABUT) PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-09/BC/1997 TENTANG TATA CARA PENDIRIAN DAN TATALAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DARI GUDANG BERIKAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-03/BC/2000
608.KEP-47/BC/2001PETUNJUK PELAKSANAAN EKSPOR BARANG YANG MENDAPAT KEMUDAHAN EKSPOR DAN YANG DIGABUNG DENGAN BARANG LAIN _ KITE
609.KEP-45/BC/2001PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PABEAN BARANG EKSPOR YANG MENDAPAT KEMUDAHAN EKSPOR _ KITE
610.KEP-44/BC/2001PEMBLOKIRAN DOKUMEN PEMESANAN PITA CUKAI (CK-1) ATAS MEREK HASIL TEMBAKAU YANG PITA CUKAINYA PALSU ATAU DIPALSUKAN
611.KEP-43/BC/2001PENGGUNAAN/PEMASANGAN PAPAN NAMA PABRIK HASIL TEMBAKAU
612.KEP-33/BC/3301(DICABUT) PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP-81/BC/1999 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
613.KEP-32/BC/2001PENGAWASAN IMPOR DAN EKSPOR PREKURSOR
614.KEP-27/BC/2001(DICABUT) PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-22/BC/2001 TENTANG KEMASAN PENJUALAN ECERAN HASIL TEMBAKAU
615.KEP-22/BC/2001(DICABUT) KEMASAN PENJUALAN ECERAN HASIL TEMBAKAU
616.KEP-20/BC/2001PENYEDIAAN DAN TATA CARA PELEKATAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
617.KEP-17/BC/2001(DICABUT) WARNA PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
618.KEP-14/BC/2001PEMBLOKIRAN PERUSAHAAN DL BIDANG KEPABEANAN
619.KEP-9/BC/2001(DICABUT) PENYEDIAAN DAN WARNA PITA CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL ASAL IMPOR
620.KEP-3/BC/2001TATALAKSANA PEMBERIAN PENANGGUHAN DAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR KE KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU
621.KEP-1/BC/2001PEMBERITAHUAN HARGA JUAL ECERAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
622.KEP-92/BC/2000PENYEDIAAN PITA CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL ASAL IMPOR
623.KEP-89/BC/2000(DICABUT) POLIS ASURANSI (INSURANCE CERTIFICATE) YANG DAPAT DITERIMA UNTUK PENGAMANAN TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNATIONAL SEBAGAI KOMPONEN NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
624.KEP-79/BC/2000PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-78/BC/2000 TENTANG PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU
625.KEP-72/BC/2000PEMBERIAN TOLERANSI SELISIH JUMLAH/VOLUME MINYAK MENTAH DAN PRODUK KILANG EKSPOR/IMPOR YANG PEMUATAN/PEMBONGKARANNYA MELALUI SALURAN PIPA
626.KEP-67/BC/2000PENGEMBALIAN CUKAI ATAS PITA CUKAI YANG RUSAK ATAU TIDAK DIPAKAI
627.KEP-61/BC/2000TATACARA PENYERAHAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBERITAHUAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, PEMBERITAHUAN KEDATANGAN BARANG IMPOR DAN PEMBERITAHUAN KEBERANGKATAN BARANG EKSPOR
628.KEP-47/BC/2000TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU DAN BAGIAN TERTENTU UNTUK PEMBUATAN BAGIAN ALAT-ALAT BESAR SERTA BAGIAN TERTENTU UNTUK PERAKITAN ALAT-ALAT BESAR BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99/KMK.05/2000 TANGGAL 31 MARET 2000
629.KEP-46/BC/2000TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN, PERALATAN DAN KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 100/KMK.05/2000 TANGGAL 31 MARET 2000
630.KEP-45/BC/2000TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 97/KMK.05/2000 TANGGAL 31 MARET 2000
631.KEP-44/BC/2000TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN BEA MASUK ATAS BAHAN BAKU/SUB KOMPONEN/BAHAN PENOLONG UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN ELEKTRONIKA BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98/KMK.05/2000 TANGGAL 31 MARET 2000
632.KEP-37/BC/2000TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI/INDUSTRI JASA YANG MELAKUKAN PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 135/KMK.05/2000 TANGGAL 1 MEI 2000
633.KEP-35/BC/2000PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENGANGKUTAN LANJUT KARGO UDARA MELALUI BANDAR UDARA INTERNASIONAL
634.KEP-27/BC/2000PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : 17/BC/2000 TENTANG PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU
635.KEP-26/BC/2000PERPANJANGAN MASA PELEKATAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DARI TAHUN ANGGARAN 1999/2000
636.KEP-20/BC/2000(DICABUT) PETUNJUK PELAKSANAAN VERIFIKASI PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
637.KEP-12/BC/2000(DICABUT) TATALAKSANA AUDIT DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
638.KEP-3/BC/2000(DICABUT) PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-09/BC/1997 TENTANG TATA CARA PENDIRIAN DAN TATALAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DARI GUDANG BERIKAT
639.KEP-83/BC/1999PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP-15/BC/1999 TENTANG PETUNJUK UMUM PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR SEBAGAIMANA TELAH DISEMPURNAKAN DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP-47/BC/1999
640.KEP-81/BC/1999PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
641.KEP-64/BC/1999(DICABUT) PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAJUAN, PENERUSAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN KEPABEANAN DAN CUKAI
642.KEP-58/BC/1999PEMBERIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI ATAS PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
643.KEP-56/BC/1999PERUBAHAN PASAL 5 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-68/BC/1997 TANGGAL 5 AGUSTUS 1997 TENTANG LABEL TANDA PENGAWASAN CUKAI UNTUK BARANG KENA CUKAI YANG DIJUAL DI TOKO BEBAS BEA
644.KEP-55/BC/1999TATA CARA PEMINDAHAN BARANG MODAL BAGI PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA)/PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) DAN PERUSAHAAN NON PMA/PMDN
645.KEP-50/BC/1999KEWAJIBAN PELAPORAN OLEH PERUSAHAAN PENERIMA FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK
646.KEP-49/BC/1999(DICABUT) SERTIFIKASI AUDITOR, PENGENDALI TEKNIS AUDIT DAN PENGAWAS MUTU AUDIT
647.KEP-44/BC/1999PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
648.KEP-43/BC/1999TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN/ATAU BAHAN DARI KE GUDANG BERIKAT UNTUK DIOLAH, DIRAKIT ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN UNTUK PEMBUATAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN TUJUAN DIEKSPOR _ KITE
649.KEP-41/BC/1999PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-71/BC/1998 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN SURAT KEPUTUSAN UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-17/BC/1999
650.KEP-39/BC/1999TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN, PERALATAN DAN KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 346/KMK.01./199 TANGGAL 24 JUNI 1999
651.KEP-33/BC/1999PENYELENGGARAAN JASA WARUNG ELEKTRONIC DATA INTERCHANGE
652.KEP-32/BC/1999PERPANJANGAN MASA PELEKATAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DARI TAHUN 1998/1999
653.KEP-30/BC/1999(DICABUT) KEMASAN PENJUALAN ECERAN HASIL TEMBAKAU UNTUK TUJUAN EKSPOR
654.KEP-22/BC/1999(DICABUT) WARNA PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
655.KEP-20/BC/1999PENYEDIAAN DAN TATA CARA PELEKATAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
656.KEP-19/BC/1999PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU
657.KEP-18/BC/1999PENUNJUKAN GOLONGAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN HASIL TEMBAKAU DALAM NEGERI BERDASARKAN BATASAN PRODUKSI TAHUN TAKWIM
658.KEP-15/BC/1999PETUNJUK UMUM PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
659.KEP-14/BC/1999PAST RECORD IMPORTIR
660.KEP-13/BC/1999TATA CARA PENGAWASAN DENGAN PENERBITAN NOTA HASIL INTELIJEN (NHI) DAN NOTA INFORMASI (NI)
661.KEP-11/BC/1999TATA CARA PENYETORAN DAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN DALAM RANGKA KEGIATAN IMPOR BARANG PENUMPANG, AWAK SARANA PENGANGKUT, PELINTAS BATAS, BARANG KIRIMAN MELALUI PERUSAHAAN JASA TITIPAN DAN PENERIMAAN UANG JAMINAN DALAM RANGKA KEGIATAN IMPOR PELAYANAN SEGERA
662.KEP-10/BC/1999PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KEWAJIBAN KEPABEANAN DAN PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR
663.KEP-9/BC/1999PENETAPAN BIAYA PENAGIHAN PIUTANG BEA/CUKAI
664.KEP-8/BC/1999PENCABUTAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-18/BC/1998 TANGGAL 9 MARET 1998 TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DAN IMPORTIR HASIL TEMBAKAU YANG WAJIB DIPUNGUT DANA CADANGAN UMUM
665.KEP-6/BC/1999PETUNJUK PELAKSANAAN PENAGIHAN PIUTANG BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI, BUNGA DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
666.KEP-4/BC/1999BENTUK-BENTUK FORMULIR YANG DIGUNAKAN UNTUK PENAGIHAN BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI, DAN BUNGA DALAM RANGKA IMPOR
667.KEP-2/BC/1999TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI/INDUSTRI JASA PMA/PMDN DAN NON PMA/PMDN YANG MELAKUKAN PENGEMBANGAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 546/KMK.01/1997 TANGGAL 3 NOVEMBER 1997
668.KEP-1/BC/1999TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN, BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI/INDUSTRI JASA NON PMA/PMDN YANG MELAKUKAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 297/KMK.01/1997 TANGGAL 4 JULI 1994 JO. NOMOR 545/KMK.01/1997 TANGGAL 3 NOVEMBER 1997
669.KEP-70/BC/1998PERUBAHAN PASAL 4 AYAT (4) KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-16/BC/1998 TANGGAL 5 MARET 1998 YANG TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP-55/BC/1998 TANGGAL 22 SEPTEMBER 1998
670.KEP-64/BC/1998PENYEMPURNAAN PASAL 5 HURUF B KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP-64/BC/1997 TANGGAL 29 JULI 1997 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI ATAS PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
671.KEP-63/BC/1998PERUBAHAN PASAL 2 AYAT (1) KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-19/BC/1998 TANGGAL 09 MARET 1998 TENTANG PENYEDIAAN, PELEKATAN, DAN WARNA PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
672.KEP-57/BC/1998PENCAMPURAN ETIL ALKOHOL YANG AKAN DIPERGUNAKAN SEBAGAI BAHAN BAKU ATAU BAHAN PENOLONG DALAM PEMBUATAN BARANG HASIL AKHIR YANG BUKAN MERUPAKAN BARANG KENA CUKAI
673.KEP-55/BC/1998(DICABUT) PERUBAHAN PASAL 4 AYAT (2), AYAT (3), DAN AYAT (4) SERTA PASAL 6 AYAT (1) DAN AYAT (2) KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-16/BC/1998 TANGGAL 5 MARET 1998 TENTANG PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU
674.KEP-51/BC/1998PERUBAHAN PASAL 7 AYAT (1) KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-19/BC/1998 TANGGAL 9 MARET 1998 TENTANG PENYEDIAAN, PELEKATAN, DAN WARNA PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
675.KEP-48/BC/1998PEMBERIAN PERPANJANGAN PENUNDAAN PELUNASAN UTANG CUKAI ATAS PEMESANAN PITA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK SKM GOLONGAN KECIL
676.KEP-44/BC/1998PELAKSANAAN PENAGIHAN DAN PENGURUSAN PIUTANG BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI DAN BUNGA DALAM RANGKA IMPOR
677.KEP-28/BC/1998PENYEMPURNAAN LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-17/BC/1998 TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN HASIL TEMBAKAU DALAM NEGERI DENGAN MASING-MASING BEBAN TARIF CUKAI
678.KEP-27/BC/1998(DICABUT) PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-21/BC/1998 TANGGAL 09 MARET 1998 TENTANG PERUBAHAN PASAL 4 AYAT (2), AYAT (3), DAN AYAT (4) SERTA PASAL 6 AYAT (1) DAN AYAT (2) KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-16/BC/1998 TANGGAL 5 MARET 1998 TENTANG PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU HASIL TEMBAKAU
679.KEP-21/BC/1998(DICABUT) PERUBAHAN PASAL 4 AYAT (2), AYAT (3), DAN AYAT (4) SERTA PASAL 6 AYAT (1) DAN AYAT (2) EPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-16/BC/1998 TANGGAL 05 MARET 1998 TENTANG PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU
680.KEP-20/BC/1998(DICABUT) KEMASAN PENJUALAN ECERAN HASIL TEMBAKAU
681.KEP-19/BC/1998PENYEDIAAN, PELEKATAN, DAN WARNA PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
682.KEP-18/BC/1998PENUNJUKAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DAN IMPORTIR HASIL TEMBAKAU YANG WAJIB DIPUNGUT DANA CADANGAN UMUM
683.KEP-17/BC/1998PENUNJUKAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN HASIL TEMBAKAU DALAM NEGERI DENGAN MASING-MASING BEBAN TARIF CUKAI
684.KEP-16/BC/1998(DICABUT) PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU
685.KEP-2/BC/1998TATALAKSANA PEMASUKAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN PENGEMBANGAN PULAU BINTAN DAN PULAU KARIMUN
686.KEP-97/BC/1997(DICABUT) PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
687.KEP-96/BC/1997PERUBAHAN GOLONGAN PENGUSAHA PABRIK SIGARET KRETEK MESIN (SKM) ATAS NAMA PT. PRIMA TOBACCO HARUM INDUSTRY DAN PT. MENARA KARTIKA BUANA DI SURAKARTA
688.KEP-94/BC/1997PEMBERIAN PENUNDAAN BERLAKUNYA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-86/BC/1997 TANGGAL 5 NOVEMBER 1997 UNTUK HASIL TEMBAKAU MEREK SAMPOERNA INTERNASIONAL ISI 20 BATANG DAN SAMPOERNA INTERNATIONAL MENTHOL ISI 20 BATANG ATAS NAMA PT. HM SAMPOERNA
689.KEP-92/BC/1997PENCAMPURAN ETIL ALKOHOL YANG AKAN DIPERGUNAKAN SEBAGAI BAHAN BAKU ATAU PENOLONG PEMBUATAN BARANG AKHIR YANG BUKAN MERUPAKAN BARANG KENA CUKAI
690.KEP-82/BC/1997PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP-76/BC/1996 TANGGAL 25 NOVEMBER 1996 TENTANG TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR SEBAGAIMANA TELAH DISEMPURNAKAN DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP-66/BC/1997 TANGGAL 1 AGUSTUS 1997
691.KEP-81/BC/1997PEMPURNAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP-75/BC/1996 TANGGAL 25 NOVEMBER 1996 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PABEAN ATAS BARANG EKSPOR SEBAGAIMANA TELAH DISEMPURNAKAN DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP-65/BC/1997TANGGAL 1 AGUSTUS 1997
692.KEP-80/BC/1997PENYELESAIAN BARANG IMPOR ATAU BARANG EKSPOR YANG DIKIRIM MELALUI POS
693.KEP-78/BC/1997PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN BARANG PENUMPANG, AWAK SARANA PENGANGKUT, PELINTAS BATAS, KIRIMAN MELALUI JASA TITIPAN DAN KIRIMAN POS
694.KEP-76/BC/1997PERUBAHAN PASAL 8 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-64/BC/1997 TANGGAL 29 JULI 1997
695.KEP-74/BC/1997(DICABUT) PENAMBAHAN JUMLAH ISI KEMASAN PENJUALAN ECERAN SIGARET KRETEK MESIN (SKM) PABRIK GOLONGAN KECIL DAN MENENGAH KECIL
696.KEP-69/BC/1997(DICABUT) PENGATURAN KEMBALI KETENTUAN JAMINAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-23/BC/1997 TANGGAL 21 MARET 1997 JO. NOMOR KEP-59/BC/1997 TANGGAL 4 JUNI 1997
697.KEP-68/BC/1997LABEL TANDA PENGAWASAN CUKAI UNTUK BARANG KENA CUKAI YANG DIJUAL DI TOKO BEBAS BEA
698.KEP-66/BC/1997(DICABUT) PEMPURNAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP-76/BC/1996 TANGGAL 25 NOVEMBER 1996 TENTANG TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR SEBAGAIMANA TELAH DISEMPURNAKAN DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP-45/BC/1997 TANGGAL 1 MEI 1997
699.KEP-65/BC/1997PEMPURNAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP-75/BC/1996 TANGGAL 25 NOVEMBER 1996 TENTANG TATACARA PEMERIKSAAN PABEAN ATAS BARANG EKSPOR SEBAGAIMANA TELAH DISEMPURNAKAN DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP-44/BC/1997 TANGGAL 1 MEI 1997
700.KEP-63/BC/1997(DICABUT) TATA CARA PENDIRIAN DAN TATALAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN BERIKAT
701.KEP-59/BC/1997(DICABUT) PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-23/BC/1997 TENTANG JAMINAN BAGI PENGUSAHA PENGURUSAN JASA KEPABEANAN
702.KEP-58/BC/1997PATROLI BEA DAN CUKAI
703.KEP-48/BC/1997PENETAPAN KAWASAN PABEAN DAN PENUNJUKAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA
704.KEP-45/BC/1997(DICABUT) PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-76/BC/1996 TANGGAL 25 NOPEMBER 1996 TENTANG TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
705.KEP-44/BC/1997PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-75/BC/1996 TANGGAL 25 NOPEMBER 1996 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PABEAN ATAS BARANG IMPOR
706.KEP-40/BC/1997TATA CARA PENYEGELAN
707.KEP-39/BC/1997SEGEL BEA DAN CUKAI
708.KEP-38/BC/1997PEMERIKSAAN BADAN
709.KEP-37/BC/1997PEMERIKSAAN BARANG, BANGUNAN ATAU TEMPAT LAIN DAN SURAT ATAU DOKUMEN YANG BERKAITAN DENGAN BARANG
710.KEP-35/BC/1997(DICABUT) TATALAKSANA AUDIT DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
711.KEP-34/BC/1997(DICABUT) SERTIFIKASI AUDITOR, PENGENDALI TEKNIS AUDIT, DAN PENGAWAS MUTU AUUDIT
712.KEP-33/BC/1997(DICABUT) STANDAR AUDITING DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
713.KEP-32/BC/1997(DICABUT) PETUNJUK PELAKSANAAN VERIFIKASI PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
714.KEP-25/BC/1997(TDK BERLAKU) KEMASAN PENJUALAN ECERAN HASIL TEMBAKAU
715.KEP-24/BC/1997(DICABUT) PENYEDIAAN DAN WARNA PITA CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL ASAL IMPOR
716.KEP-22/BC/1997TATA CARA PELAKSANAAN PENETAPAN TARIF ATAS BARANG IMPOR SEBELUM PENYERAHAN PEMBERITAHUAN PABEAN
717.KEP-21/BC/1997PERSETUJUAN PEMBERITAHUAN NILAI PABEAN SEBELUM PENGAJUAN PIB
718.KEP-19/BC/1997(DICABUT) PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU
719.KEP-18/BC/1997PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DAN IMPORTIR HASIL TEMBAKAU YANG WAJIB DIPUNGUT DANA CADANGAN UMUM
720.KEP-17/BC/1997(DICABUT) PENUNJUKAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN HASIL TEMBAKAU DALAM NEGERI DENGAN MASING-MASING BEBAN TARIF CUKAI
721.KEP-16/BC/1997(DICABUT) KEMASAN PENJUALAN ECERAN HASIL TEMBAKAU
722.KEP-14/BC/1997BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN DEKLARASI NILAI PABEAN
723.KEP-10/BC/1997PETUNJUK UMUM PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
724.KEP-9/BC/1997(DICABUT) TATA CARA PENDIRIAN DAN TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI GUDANG BERIKAT (GB)
725.KEP-8/BC/1997PENGHENTIAN, PEMERIKSAAN, DAN PENEGAHAN SARANA PENGANGKUT DAN BARANG DI ATASNYA SERTA PENGHENTIAN PEMBONGKARAN DAN PENEGAHAN BARANG
726.KEP-3/BC/1997BENTUK DAN ISI BUKTI PENERIMAAN JAMINAN BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
727.KEP-2/BC/1997BENTUK DAN ISI BUKTI PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI, DAN BUNGA YANG DIBAYAR MELALUI BENDAHARAWAN PENERIMA BEA DAN CUKAI
728.KEP-76/BC/1996(DICABUT) TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
729.KEP-75/BC/1996TATA CARA PEMERIKSAAN PABEAN ATAS BARANG EKSPOR
730.KEP-68/BC/1996(DICABUT) PERUBAHAN PASAL 4 AYAT (2) DAN AYAT (3) SERTA PASAL 6 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP-19/BC/1996 TENTANG PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU
731.KEP-67/BC/1996LARANGAN PENJUALAN HASIL TEMBAKAU BERHADIAH
732.KEP-34/BC/1996PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR CUKAI UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MENANDATANGANI KEPUTUSAN PEMBERIAN PEMBEBASAN DI BIDANG CUKAI
733.KEP-21/BC/1996PENUNJUKAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DAN IMPORTIR HASIL TEMBAKAU YANG WAJIB DIPUNGUT DANA CADANGAN UMUM
734.KEP-20/BC/1996PENYEDIAAN DAN WARNA PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
735.KEP-19/BC/1996(DICABUT) PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU
736.KEP-17/BC/1996(DICABUT) PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
737.KEP-14/BC/1996PENETAPAN JATUH TEMPO PEMBAYARAN UTANG CUKAI ATAS PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU YANG MENDAPATKAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
738.KEP-13/BC/1996PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI ATAS PEMESANAN PITA CUKAI
739.KEP-11/BC/1996TATA CARA PERUSAKAN ETIL ALKOHOL MENJADI SPIRITUS BAKAR (BRAND SPIRITUS)
740.KEP-9/BC/1996(TDK BERLAKU) PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU
741.KEP-8/BC/1996PENYEDIAAN DAN WARNA PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
742.KEP-7/BC/1996(TDK BERLAKU) KEMASAN PENJUALAN ECERAN HASIL TEMBAKAU
743.KEP-6/BC/1996TATA CARA PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
.........


PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NO.NOMORTENTANG
1.PER-13/PJ/2019 DOKUMEN TERTENTU YANG KEDUDUKANNYA DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK
2.PER-12/PJ/2019 TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN PEMANFAATAN JASAK KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN ATAS IMPOR YANG MERUPAKAN PEMASUKAN BARANG YANG DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK
3.PER-23/PJ/2018 BENTUK, WARNA, UKURAN DAN PEDOMAN PELEKATAN DAN/ATAU PEMASANGAN TANDA PENGAMAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMASUKAN BARANG ASAL TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN (TLDDP) KE KAWASAN BEBAS YANG AKAN DILAKUKAN PEMERIKSAAN FISIK
4.PER-20/PJ/2018 TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) SECARA ELEKTRONIK MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM DAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (OSS.GO.ID)
5.PER-17/PJ/2018 BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK SERTA BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK
6.PER-2/PJ/2018 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-20/PJ/2013 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP), PELAPORAN USAHA DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) SERTA PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK
7.PER-24/PJ/2017 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN REKOMENDASI TERKAIT AKSES KEPABEANAN
8.PER-15/PJ/2017 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-27/PJ/2012 TENTANG BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK SERTA BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK
9.PER-8/PJ/2017 SURAT KETERANGAN DOMISILI BAGI SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI INDONESIA PENERAPAN DALAM RANGKA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
10.PER-7/PJ/2017 PEDOMAN PEMERIKSAAN LAPANGAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
11.PER-19/PJ/2016 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-27/PJ/2012 TENTANG BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK SERTA BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK
12.PER-6/PJ/2016 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-38/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK
13.PER-5/PJ/2016 TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) DALAM RANGKA PERCEPATAN INVESTASI DENGAN KRITERIA TERTENTU MELALUI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PUSAT DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)
14.PER-49/PJ/2015 PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 174/PMK.03/2015 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS PENYERAHAN HASIL TEMBAKAU
15.PER-33/PJ/2015 PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-20/PJ/2013 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP), PELAPORAN USAHA DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP), PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SERTA PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK
16.PER-23/PJ/2014 PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-27/PJ/2012 TENTANG BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK, SERTA BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK
17.PER-38/PJ/2013 PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-20/PJ/2013 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP), PELAPORAN USAHA DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP), PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SERTA PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK
18.PER-20/PJ/2013 TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP), PELAPORAN USAHA DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP), PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SERTA PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK
19.PER-27/PJ/2012 BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK, SERTA BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK
20.PER-53/PJ/2010 TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG BERKAITAN DENGAN SPTNP ATAU SPKTNP, KEPUTUSAN KEBERATAN, PUTUSAN BANDING, ATAU PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI (PK)
21.PER-23/PJ/2009 PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-523/PJ/2001 TENTANG TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 22 OLEH INDUSTRI DAN EKSPORTIR YANG BERGERAK DALAM SEKTOR PERHUTANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN, ATAS PEMBELIAN BAHAN-BAHAN UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI ATAU EKSPOR MEREKA DARI PEDAGANG PENGUMPUL
22.KEP-25/PJ/2003 PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-523/PJ/2001 TENTANG TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 22 OLEH INDUSTRI DAN EKSPORTIR YANG BERGERAK DALAM SEKTOR PERHUTANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN, ATAS PEMBELIAN BAHAN-BAHAN UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI ATAU EKSPOR MEREKA DARI PEDAGANG PENGUMPUL
23.KEP-523/PJ/2001 TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 22 OLEH INDUSTRI DAN EKSPORTIR YANG BERGERAK DALAM SEKTOR PERHUTANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN, ATAS PEMBELIAN BAHAN-BAHAN UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI ATAU EKSPOR MEREKA DARI PEDAGANG PENGUMPUL
.........


PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

NO.TAHUNNOMORTENTANG
1.2019897PENETAPAN PEJABAT PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL (SKA)
2.2019896PENETAPAN INSTANSI PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL (SKA)
3.2019779 PELAKSANAAN AGREED EXPORT TONNAGE SCHEME KEENAM UNTUK KOMODITI KARET ALAM
4.2019068PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
5.2019067PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
6.2019045 BARANG DILARANG EKSPOR
7.2019031 PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
8.2019030 PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
9.2019027 PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
10.2019026 PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
11.2019025 PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 20/M-DAG/PER/4/2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGADAAN, PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL MMEA
12.2019024 PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 87/M-DAG/PER/10/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU
13.2019023 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 66 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN IMPOR HASIL PERIKANAN
14.2019021 KETENTUAN EKSPOR IMPOR MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN BAHAN BAKAR LAIN
15.2019020 PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
16.2019018 REGISTRASI BARANG K3L (KEAMANAN, KESELAMATAN, DAN KESEHATAN LINGKUNGAN HIDUP)
17.2019017 PENCABUTAN LS ATAS EKSPOR CPO DAN TURUNANNYA
18.2019015 PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
19.2019008 PENCABUTAN KEWAJIBAN LABEL KEMASAN BERAS
20.2019005 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 77/M-DAG/PER/11/2016 TENTANG KETENTUAN IMPOR BAN
21.2019004 PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
22.2019003 PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR PRODUK PERTANUAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
23.2019001 PERDAGANGAN GULA KRISTAL RAFINASI
24.2018121PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 87/M-DAG/PER/10//2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU
25.2018120 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 20/M-DAG/PER/4/2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGADAAN, PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (MMEA)
26.2018117 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 77/M-DAG/PER/11/2016 TENTANG KETENTUAN IMPOR BAN
27.2018111 KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBUATAN DEKLARASI ASAL BARANG (ORIGIN DECLARATION) UNTUK BARANG EKSPOR ASAL INDONESIA
28.2018110 KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN DAN PRODUK TURUNANNYA
29.2018109KETENTUAN EKSPOR KOPI
30.2018095 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 39/M-DAG/PER/7/2014 TENTANG KETENTUAN EKSPOR BATUBARA DAN PRODUK BATUBARA
31.2018094 KETENTUAN PENGGUNAAN LETTER OF CREDIT UNTUK ESKPOR BARANG TERTENTU
32.2018077 PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI BIDANG PERDAGANGAN
33.2018076 TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)
34.2018075 ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
35.2018074 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN PEMERIKSAAN TATA NIAGA IMPOR DI LUAR KAWASAN PABEAN (POST BORDER)
36.2018066 KETENTUAN IMPOR HASIL PERIKANAN
37.2018065 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 59/M-DAG/PER/8/2016 TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN
38.2018042 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 87/M-DAG/PER/10/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU
39.2018032 KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI PERTAMBANGAN SEBAGAI ABRANG CONTOH
40.2018028 PELAKSANAAN PEMERIKSAAN TATA NIAGA IMPOR DI LUAR KAWASAN PABEAN (POST BORDER)
41.2018027 PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
42.2018026 PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
43.2018025INSTANSI PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL
44.2018024KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN (SKA) UNTUK BARANG ASAL INDONESIA
45.2018023 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 74/M-DAG/PER/12/2012 TENTANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA ASAL IMPOR
46.2018022 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 82/M-DAG/PER/12/2016 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA
47.2018020 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 59/M-DAG/PER/8/2016 TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN
48.2018019 KETENTUAN IMPOR PELUMAS
49.2018018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 84/M-DAG/PER/10/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG BERBASIS SISTEM PENDINGIN
50.2018017 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 127/M-DAG/PER/12/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU
51.2018016 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 30/M-DAG/PER/5/2017 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK HORTIKULTURA
52.2018015 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 24/M-DAG/PER/4/2016 TENTANG STANDARDISASI BIDANG PERDAGANGAN
53.2018014 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 102/M-DAG/PER/12/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR MESIN MULTIFUNGSI BERWARNA, MESIN FOTOKOPI BERWARNA DAN MESIN PRINTER BERWARNA
54.2018013 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 97/M-DAG/PER/11/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK KEHUTANAN
55.2018012 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 87/M-DAG/PER/10/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU
56.2018011 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 10/M-DAG/PER/62005 TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR INTAN KASAR
57.2018010 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 06/M-DAG/PER/12007 TENTANG VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR KERAMIK
58.2018006 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 77/M-DAG/PER/11/2016 TENTANG KETENTUAN IMPOR BAN
59.2018004 KETENTUAN EKSPOR LOGAM DAN SKRAP LOGAM (SCRAP)
60.2018003 KETENTUAN IMPOR MUTIARA
61.2018001 KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR BERAS
62.2017099 KLASIFIKASI ARSIP FASILITATIF KEMENTERIAN PERDAGANGAN
63.2017098 PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
64.2017096 PEDOMAN NOMENKLATUR, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
65.2017095 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 30/M-DAG/PER/5/2017 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK HORTIKULTURA
66.2017094 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 87/M-DAG/PER/102015 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU
67.2017093 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36/M-DAG/PER/7/2013 TENTANG KETENTUAN IMPOR BAHAN BAKU PLASTIK
68.2017092 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40/M-DAG/PER/92009 TENTANG VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR KACA LEMBARAN
69.2017091 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 97/M-DAG/PER/11/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK KEHUTANAN
70.2017090 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 127/M-DAG/PER/12/2015 TENTANG KETENTUAN IMPRO BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU
71.2017088 PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
72.2017087 PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
73.2017086 KETENTUAN IMPOR ROKOK ELEKTRIK
74.2017085 STANDAR KOMPETENSI TEKNIS DAERAH BIDANG PERDAGANGAN
75.2017084 KETENTUAN IMPOR TEMBAKAU
76.2017083 PEMBINAAN TERHADAP PELAKU USAHA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN EKSPOR
77.2017081 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 87/M-DAG/PER/10/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU
78.2017080 PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
79.2017079 PENETAPAN HARGA PATOKAN ESKPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
80.2017077 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 37/M-DAG/PER/5/2017 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA PERDAGANGAN
81.2017074/M-DAG/PER/9/2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 103/M-DAG/PER/12/2015 TENTANG KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR BERAS
82.2017073/M-DAG/PER/9/2017 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 16/M-DAG/PER/3/2017 TENTANG PERDAGANGAN GULA KRISTAL RAFINASI MELALUI PASAR LELANG KOMODITAS
83.2017071/M-DAG/PER/9/2017 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 82/M-DAG/PER/12/2016 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN DAN PRODUK TURUNANNYA.
84.2017064/M-DAG/PER/8/2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 85/M-DAG/PER/10/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL
85.2017063/M-DAG/PER/8/2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 82/M-DAG/PER/12/2016 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI BAJA
86.2017044/M-DAG/PER/6/2017 PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PEMBERIAN PERIZINAN TERTENTU DI KEMENTERIAN PERDAGANGAN
87.2017038/M-DAG/PER/6/2017 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 84/M-DAG/PER/12/2016 TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN
88.2017012/M-DAG/PER/2/2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 84/M-DAG/PER/12/2016 TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN
89.2017001/M-DAG/PER/1/2017 KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN
90.2016086/M-DAG/PER/12/2016 KETENTUAN PELAYANAN PERIZINAN DIBIDANG PERDAGANGAN SECARA ONLINE DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK (DIGITAL SIGNATURE)
91.2016084/M-DAG/PER/12/2016 KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN
92.2016082/M-DAG/PER/12/2016 KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN DAN PRODUK TURUNANNYA
93.2016040/M-DAG/PER/5/2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 84/M-DAG/PER/10/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG BERBASIS SISTEM PENDINGIN
94.2016031/M-DAG/PER/5/2016 KETENTUAN IMPOR LIMBAH NON BERBAHAYA DAN BERACUN B3
95.2016028/M-DAG/PER/4/2016PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 32/M-DAG/PER/5/2015 TENTANG INSTANSI PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL (IPSKA)
96.2016025/M-DAG/PER/4/2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 89/M-DAG/PER/10/2015 TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN
97.2015127/M-DAG/PER/12/2015 KETENTUAN IMPRO BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU
98.2015097/M-DAG/PER/11/2015 KETENTUAN IMPOR PRODUK KEHUTANAN
99.2015094/M-DAG/PER/10/2015 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 87/M-DAG/PER/10/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU
100.2015089/M-DAG/PER/10/2015 KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN
101.2015087/M-DAG/PER/10/2015 KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU
102.2015085/M-DAG/PER/10/2015 KETENTUAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL
103.2015084/M-DAG/PER/10/2015 KETENTUAN IMPOR BARANG BERBASIS SISTEM PENDINGIN
104.2015075/M-DAG/PER/9/2015 PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 528MPPKEP72002 KETENTUAN IMPOR CENGKEH
105.2015073/M-DAG/PER/9/2015 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG
106.2015070/M-DAG/PER/9/2015 ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
107.2015054/M-DAG/PER/7/2015 VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS TERHADAP EKSPOR KELAPA SAWIT, CRUDE PALM OIL (CPO) DAN PRODUK TURUNANNYA
108.2015022/M-DAG/PER/3/2015 KETENTUAN DAN TATACARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) BARANG ASAL INDONESIA
109.2015003/M-DAG/PER/1/2015 KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN BAHAN BAKAR LAIN
110.2014077/M-DAG/PER/10/2014KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA (RULES OF ORIGIN OF INDONESIA)
111.2014040/M-DAG/PER/7/2014 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 03/M-DAG/PER/1/2012 TENTANG KETENTUAN IMPOR BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)
112.2013049/M-DAG/PER/9/2013 PENETAPAN HARGA PENJUALAN KEDELAI DI TINGKAT PENGRAJIN TAHU TEMPE DALAM RANGKA STABILISASI HARGA
113.2012084/M-DAG/PER/12/2012 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 27/M-DAG/PER/5/2012 TENTANG KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPOR (API)
114.2012059/M-DAG/PER/9/2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 27/M-DAG/PER/5/2012 TENTANG KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPOR (API)
115.2012045/M-DAG/PER/7/2012 KETENTUAN EKSPOR SISA DAN SCRAP LOGAM
116.2012044/M-DAG/PER/7/2012 BARANG DILARANG EKSPOR
117.2012027/M-DAG/PER/5/2012 KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPOR (API)
118.2012013/M-DAG/PER/3/2012KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR
119.2011035/M-DAG/PER/11/2011 KETENTUAN EKSPOR ROTAN DAN PRODUK ROTAN
............


PERATURAN LAINNYA

NO.JENISTAHUNNOTENTANG
1.DJPB 2019KEP-179/PB/2019 PENUNJUKAN PT BUKALAPAK.COM SEBAGAI LEMBAGA PERSEPSI LAINNYA YANG MELAKSANAKAN SISTEM PENERIMAAN NEGARA SECARA ELEKTRONIK
2.DJPB 2019KEP-170/PB/2019 PENUNJUKAN PT TOKOPEDIA SEBAGAI LEMBAGA PERSEPSI LAINNYA YANG MELAKSANAKAN SISTEM PENERIMAAN NEGARA SECARA ELEKTRONIK
3.BKN 2019SE-2/SE/VII/2019 KEWENANGAN PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS DALAM ASPEK KEPEGAWAIAN
4.BKPM 20186PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL
5.PP2018PER-01/PP/2018 TATA CARA PERMOHONAN IZIN KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK
6.MENKES201760PENGAWASAN TATA NIAGA IMPOR ALAT KESEHATAN, ALAT KESEHATAN DIAGNOSTIK IN VITRO, DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA
7.BPOM 201730PENGAWASAN PEMASUKAN OBAT DAN MAKANAN KE DALAM WILAYAH INDONESIA
8.BKPM 201713PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL
9.BPOM 20174PENGAWASAN PEMASUKAN OBAT DAN MAKANAN KE DALAM WILAYAH INDONESIA
10.BPN 20155IZIN LOKASI
11.DAGLU 201501/DAGLU/PER/3/2015 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 04/M-DAG/PER/1/2015 TENTANG KETENTUAN PENGGUNAAN LETTER OF CREDIT LC UNTUK EKSPOR BARANG TERTENTU
12.MENKEU 2004S-107/KMK.04/2004 DOKUMEN PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG (ELEKTRONIK PDE)
...............


Peraturan Kepabeanan dan Perpajakan

Bekerjasama dengan Pakgiman.com, kami menyajikan daftar peraturan untuk kepentingan konsultasi maupun penyelesaian sengketa. Daftar peraturan ini mungkin tidak lengkap, tapi kami berusaha sebaik mungkin untuk melengkapinya. Fokus utama kami adalah peraturan terkait denagn kepabeanan, cukai dan perpajakan.

Setiap peraturan yang ada disini sebisa mungkin kami lengkapi dengan link untuk download file dalam format PDF. Jika link tidak tidak dapat diakses jangan segan untuk menghubungi kami. Kami berusaha memberikan yang terbaik, tapi kami tidak dapat memantau sepanjang waktu. Segala masukan yang bersifat membangun sangat kami hargai.
Silakan hubungi kami jika ada permasalahan atau sengketa di bidang kepabeanan, cukai maupun perpajakan. Tidak hanya sengketa, kami juga menangani gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Pajak, baik di Jakarta, Surabaya maupun Yogyakarta.


Anda juga dapat me-request kami untuk mengirimkan peraturan maupun kumpulan peraturan terkait suatu masalah dengan mengisi formulir di bawah ini. Kami akan membalasnya via email dari admin@konsultanpabean.co.id.
Semakin detail Anda mengisikan data dan keterangan, akan semakin baik dalam kami memberikan review atas permasalahan yang Anda tanyakan. Sertakan juga contact person dan nomor telepon untuk komunikasi yang lebih baik. Semua data dan kontak akan kami rahasiakan.