Agung Prasetyo Utomo

Agung Prasetyo Utomo


Saya, Agung Prasetyo Utomo, adalah salah satu konsultan bea dan cukai yang sekarang bekerja pada PT. Cakra Expert Solusindo (CES). Sebelumnya, saya bekerja selama 16 (enam belas) tahun pada Divisi Ekspor dan Impor PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMI). Bekerja pada Divisi Ekspor dan Impor perusahaan besar yang berstandar internasional memberikan saya pengetahuan yang mendalam dalam hal kepabeanan. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMI) mewajibkan setiap karyawannya untuk memiliki pengetahuan yang tinggi guna mendukung pekerjaan. Semakin tinggi pengetahuan karyawan tentunya akan berbanding lurus dengan added value yang dapat diberikan oleh karyawan tersebut untuk perusahaan.

PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMI) memberikan dukungan penuh pada pengembangan pengetahuan dan keahlian pekerjanya. Pelatihan dan pendidikan sering diadakan di internal perusahaan, baik dimentori oleh sesama karyawan atau memanggil instruktur atau pemapar dari luar perusahaan. Karyawan juga sering diikutsertakan pada pelatihan-pelatihan di luar perusahaan.

Di sisi lain, saya sendiri mempunyai ketertarikan yang tinggi pada kasus-kasus perdagangan internasional. Inilah yang akhirnya membawa saya pada pekerjaan sebagai kuasa hukum kepabeanan. Suatu pekerjaan yang saya jalani dengan penuh gairah. Salam. Read More …

Sriyani

Konsultan Kepabeanan

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh..

Nama saya Sriyani. Saya biasa dipanggil “Yani”. Saya adalah salah satu kuasa hukum dan konsultan bea cukai yang sekarang bekerja pada PT. Cakra Expert Solusindo (CES). Sebelumnya, saya telah bekerja di tiga perusahaan yang berbeda, yaitu PT. BENELUXINDO, PT. SANKEN TRANSFORMER INDONESIA dan PT. AICHIKIKI AUTOPARTS INDONESIA.

Pada dua perusahaan yang terakhir saya bekerja pada divisi ekspor dan impor. Dari sini lah saya mengenal kepabeanan dan perdagangan internasional. Awalnya saya tertarik dengan perdagangan internasional karena menurut saya hanya perusahaan besar-lah yang mampu berbisnis secara internasional. Semakin dalam mengenal perdagangan internasional ternyata ekspor dan impor tidak dapat dilepaskan dari peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai institusi pengawas perdagangan internasional.

Ketertarikan saya terhadap kepabeanan semakin bertambah ketika saya mengetahui bahwa perdagangan internasional dan bea cukai ternyata bersinggungan juga dengan pengadilan pajak dalam hal terjadi sengketa kepabeanan. Dari sinilah awal saya menekuni pekerjaan sebagai seorang konsultan kepabeanan. Semoga saya dapat membantu Anda.

Wa’alaikum salam warahmatullahi wabarokatuh.. Read More …

Banding

banding pengadilan pajak

BANDING KEPABEANAN DAN CUKAI

Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Banding diajukan ke Pengadilan Pajak. Dalam hal kepabeanan, ada 3 (tiga) hal yang dapat diajukan banding:

  1. Surat Penetapan Kembali tarif dan/atau nilai pabean (SPKTNP);
  2. Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK); dan
  3. Surat keputusan keberatan atas penetapan pejabat bea dan cukai.

Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean atau berkeberatan terhadap keputusan Direktur Jenderal atas pengajuan keberatan dapat, mengajukan permohonan banding kepada pengadilan pajak dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal penetapan atau keputusan, setelah pungutan dilunasi. Pasal 95 Undang-undang Nomor 17 tahun 2006.

Banding terhadap penetapan kepabeanan yang dapat diajukan keberatan, wajib didahului dengan pengajuan keberatan. Jika suatu penetapan dapat diajukan keberatan tapi langsung diajukan banding, maka putusannya akan menolak seluruhnya karena tidak memenuhi ketentuan formal. Selengkapnya terkait dengan keberatan silakan baca tautan berikut: Keberatan di Bidang Kepabeanan Read More …

Keberatan

keberatan di bidang kepabeanan

Keberatan di Bidang Kepabeanan

Keberatan di bidang kepabeanan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 217/PMK.04/2010. PMK ini diturunkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Perdirjen) Nomor PER-1/BC/2011. Perdirjen ini juga sudah diubah dengan dikeluarkannya Perdirjen Nomor PER-09/BC/2016.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, keberatan dan banding di bidang kepabeanan diatur dalam Bab XIII tentang Keberatan dan Banding, yang memuat Pasal 93, Pasal 93A, Pasal 94 dan Pasal 95.

Ketentuan Formal

Keberatan hanya dapat diajukan atas penetapan yang bersifat final, konkrit dan individual. Keberatan tidak dapat diajukan terhadap peraturan yang bersifat umum. Pada dasarnya keberatan diajukan kepada pimpinan dari penerbit surat penetapan. Keberatan diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Penetapan pejabat bea dan cukai yang dapat diajukan keberatan antara lain adalah:

  1. SPTNP: Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean;
  2. SPP: Surat Penetapan Pabean;
  3. SPSA: Surat Penetapan Sanksi Administrasi;
  4. SPBL: Surat Penetapan Barang Larangan;
  5. SPPBMCP: Surat Penetapan Pernbayaran Bea Masuk, Cukai, dan/ atau Pajak; dan
  6. SPPBK: Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar.

Read More …

Gugatan

gugatan pengadilan pajak

GUGATAN PENGADILAN PAJAK

Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak. Gugatan juga dapat diajukan terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Gugatan yang dapat diajukan ke Pengadilan Pajak adalah adalah gugatan terkait penagihan atas pajak yang harus dibayar, termasuk tagihan bea dan cukai.


Ada perbedaan antara Gugatan, Keberatan dan Banding. Banyak yang tidak paham mengenai perbedaan ini hingga menyebabkan tidak terpenuhinya ketentuan formal. Untuk lebih jelasnya terkait Keberatan dan Banding, silakan baca kedua tautan berikut: Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Banding di Bidang Kepabeanan.


Gugatan tidak menghalangi dilaksanakannya penagihan pajak atau kewajiban perpajakan. Gugatan dapat dicabut dengan suatu pernyataan pencabutan sebelum persidangan atau pada saat persidangan sebelum dibuatkan putusan. Gugatan yang sudah dicabut tidak dapat diajukan kembali. Read More …

Pengadilan Pajak Yogyakarta

pengadilan pajak yogyakarta

Pengadilan Pajak Yogyakarta bersidang di Gedung Keuangan Negara (GKN) Yogyakarta milik Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pengadilan pajak tidak memiliki gedung tersendiri di Yogyakarta. Berikut adalah alamat tempat persidangan sengketa perpajakan, termasuk kepabeanan dan cukai, di Kota Yogyakarta:

Pengadilan Pajak Yogyakarta
Gedung Keuangan Negara Yogyakarta

Jl. Kusumanegara No. 11
Kelurahan Semaki
Kecamatan Umbulharjo
Kota Yogyakarta
Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55166

Telepon ~ (0274) 512304
Faksimile ~ (0274) 512305
SMS Center ~ 081310333333
Email ~ set.pp@kemenkeu.go.id 

 



Pengadilan pajak hanya terdapat di ibukota negara, yaitu DKI Jakarta. Tapi untuk memudahkan para wajib pajak atau penanggung pajak mencari keadilan, maka Pengadilan Pajak juga membuka persidangan di kota lain. Salah satunya adalah Kota Yogyakarta. Selain Yogyakarta, kota lain di luar Jakarta yang ditunjuk untuk mengadakan persidangan sengketa kepabeanan dan perpajakan adalah Kota Surabaya.

Meskipun nantinya pemohon bisa mengajukan tempat persidangan di Yogyakarta maupun Surabaya, tapi pengajuan sengketa tetap ditujukan kepada Pengadilan Pajak di Jakarta. Nantinya hakim yang memeriksa dan memutus sengketa juga berasal dari Jakarta. Kota di luar Jakarta yang mengadakan persidangan sengketa pajak tidak memiliki hakim yang secara definitif berada di kota tersebut.

Persidangan sengketa pajak dapat dilakukan di Kota Yogyakarta dengan syarat sebagai berikut:

  1. Dalam hal sengketa terkait kepabeanan, pelabuhan bongkar atas impor dilakukan di Pelabuhan Tanjung Emas;
  2. Alamat perusahaan berada di Wilayah Jawa tengah dan DIY;
  3. Wajib Pajak atau Penanggung pajak menghendaki dipersidangkan di Yogyakarta.

  • Gedung Keuangan Negara Yogyakarta


Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut atau asistensi penyelesaian sengketa kepabeanan dan perpajakan di Pengadilan Pajak:

PT CAKRA EKSPERT SOLUSINDO (CES)

Wahyu Hidayat