Agung Prasetyo Utomo

Agung Prasetyo Utomo


Saya, Agung Prasetyo Utomo, adalah salah satu konsultan bea dan cukai yang sekarang bekerja pada PT. Cakra Expert Solusindo (CES). Sebelumnya, saya bekerja selama 16 (enam belas) tahun pada Divisi Ekspor dan Impor PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMI). Bekerja pada Divisi Ekspor dan Impor perusahaan besar yang berstandar internasional memberikan saya pengetahuan yang mendalam dalam hal kepabeanan. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMI) mewajibkan setiap karyawannya untuk memiliki pengetahuan yang tinggi guna mendukung pekerjaan. Semakin tinggi pengetahuan karyawan tentunya akan berbanding lurus dengan added value yang dapat diberikan oleh karyawan tersebut untuk perusahaan.

PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMI) memberikan dukungan penuh pada pengembangan pengetahuan dan keahlian pekerjanya. Pelatihan dan pendidikan sering diadakan di internal perusahaan, baik dimentori oleh sesama karyawan atau memanggil instruktur atau pemapar dari luar perusahaan. Karyawan juga sering diikutsertakan pada pelatihan-pelatihan di luar perusahaan.

Di sisi lain, saya sendiri mempunyai ketertarikan yang tinggi pada kasus-kasus perdagangan internasional. Inilah yang akhirnya membawa saya pada pekerjaan sebagai kuasa hukum kepabeanan. Suatu pekerjaan yang saya jalani dengan penuh gairah. Salam. Read More …

Sriyani

Konsultan Kepabeanan

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh..

Nama saya Sriyani. Saya biasa dipanggil “Yani”. Saya adalah salah satu kuasa hukum dan konsultan bea cukai yang sekarang bekerja pada PT. Cakra Expert Solusindo (CES). Sebelumnya, saya telah bekerja di tiga perusahaan yang berbeda, yaitu PT. BENELUXINDO, PT. SANKEN TRANSFORMER INDONESIA dan PT. AICHIKIKI AUTOPARTS INDONESIA.

Pada dua perusahaan yang terakhir saya bekerja pada divisi ekspor dan impor. Dari sini lah saya mengenal kepabeanan dan perdagangan internasional. Awalnya saya tertarik dengan perdagangan internasional karena menurut saya hanya perusahaan besar-lah yang mampu berbisnis secara internasional. Semakin dalam mengenal perdagangan internasional ternyata ekspor dan impor tidak dapat dilepaskan dari peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai institusi pengawas perdagangan internasional.

Ketertarikan saya terhadap kepabeanan semakin bertambah ketika saya mengetahui bahwa perdagangan internasional dan bea cukai ternyata bersinggungan juga dengan pengadilan pajak dalam hal terjadi sengketa kepabeanan. Dari sinilah awal saya menekuni pekerjaan sebagai seorang konsultan kepabeanan. Semoga saya dapat membantu Anda.

Wa’alaikum salam warahmatullahi wabarokatuh.. Read More …

Banding

banding pengadilan pajak

BANDING KEPABEANAN DAN CUKAI

Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Banding diajukan ke Pengadilan Pajak. Dalam hal kepabeanan, ada 3 (tiga) hal yang dapat diajukan banding:

  1. Surat Penetapan Kembali tarif dan/atau nilai pabean (SPKTNP);
  2. Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK); dan
  3. Surat keputusan keberatan atas penetapan pejabat bea dan cukai.

Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean atau berkeberatan terhadap keputusan Direktur Jenderal atas pengajuan keberatan dapat, mengajukan permohonan banding kepada pengadilan pajak dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal penetapan atau keputusan, setelah pungutan dilunasi. Pasal 95 Undang-undang Nomor 17 tahun 2006.

Banding terhadap penetapan kepabeanan yang dapat diajukan keberatan, wajib didahului dengan pengajuan keberatan. Jika suatu penetapan dapat diajukan keberatan tapi langsung diajukan banding, maka putusannya akan menolak seluruhnya karena tidak memenuhi ketentuan formal. Selengkapnya terkait dengan keberatan silakan baca tautan berikut: Keberatan di Bidang Kepabeanan Read More …

Pengadilan Pajak Surabaya

Pengadilan pajak hanya terdapat di ibukota negara, yaitu DKI Jakarta. Tapi untuk memudahkan para wajib pajak atau penanggung pajak dalam mencari keadilan maka Pengadilan Pajak juga membuka persidangan di kota lain, salah satunya adalah Kota Surabaya. Selain Surabaya, kota lain yang ditunjuk untuk mengadakan persidangan sengketa kepabeanan dan perpajakan adalah Kota Yogyakarta.

Alamat Tempat Sidang Pengadilan Pajak di Surabaya

Gedung Keuangan Negara Surabaya I

GKN Surabaya I Lantai 6
Jl. Indrapura No. 5
Perak Timur
Kecamatan Pabean Cantikan
Kota Surabaya
Jawa Timur
Kode Pos 60164

Telepon ~
(031) 3523094-95 ext 366
Faksimile ~ Tidak ada
SMS Center ~ 081310333333
Email ~ set.pp@kemenkeu.go.id



Pengadilan pajak hanya terdapat di ibukota negara, yaitu DKI Jakarta. Tapi untuk memudahkan para wajib pajak atau penanggung pajak mencari keadilan, maka Pengadilan Pajak juga membuka persidangan di kota lain. Salah satunya adalah Kota Surabaya. Selain Surabaya, kota lain di luar Jakarta yang ditunjuk untuk mengadakan persidangan sengketa kepabeanan dan perpajakan adalah Kota Yogyakarta.

Meskipun nantinya pemohon bisa mengajukan tempat persidangan di Yogyakarta maupun Surabaya, tapi pengajuan sengketa tetap ditujukan kepada Pengadilan Pajak di Jakarta. Nantinya hakim yang memeriksa dan memutus sengketa juga berasal dari Jakarta. Kota di luar Jakarta yang mengadakan persidangan sengketa pajak tidak memiliki hakim yang secara definitif berada di kota tersebut.

Persidangan sengketa pajak dapat dilakukan di Kota Surabaya dengan syarat sebagai berikut:

  1. Dalam hal sengketa terkait kepabeanan, pelabuhan bongkar atas impor berada di wilayah timur indonesia;
  2. Alamat perusahaan berada di wilayah timur indonesia;
  3. Wajib Pajak atau Penanggung pajak menghendaki dipersidangkan di Surabaya.

  • pengadilan pajak surabaya


Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut atau asistensi penyelesaian sengketa kepabeanan dan perpajakan di Pengadilan Pajak Surabaya:

PT CAKRA EKSPERT SOLUSINDO (CES)

Wahyu Hidayat

Pengadilan Pajak Jakarta

pengadilan pajak

Alamat Pengadilan Pajak Jakarta:

Jl. Hayam Wuruk No.7
RT 006 RW 002
Kelurahan Kebon Kelapa
Kecamatan Gambir
Kota Jakarta Pusat
DKI Jakarta
Kode Pos 10120

Telepon ~
(021) 29806333
Faksimile ~ (021) 29806334
SMS Center ~ 081310333333
Email ~ set.pp@kemenkeu.go.id



Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak. Pengadilan Pajak berkedudukan di ibukota negara yaitu di Kota DKI Jakarta. Meskipun berkedudukan di Jakarta, persidangan dapat dimungkinkan untuk dilakukan di kota lain. Kota yang saat ini ditunjuk untuk menggelar persidangan di luar Jakarta adalah kota Surabaya dan Yogyakarta.

Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak. Sengketa pajak yang dimaksud adalah Banding dan Gugatan. Dalam hal banding, pengadilan pajak hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal gugatan, pengadilan pajak memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan. Pengadilan pajak juga dapat memutus sengketa lainnya sesuai amanat undang-undang perpajakan.

Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa perpajakan. Untuk keperluan pemeriksaan, Pengadilan Pajak dapat memanggil atau meminta data atau keterangan yang berkaitan dengan sengketa dari pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada 2 (dua) jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Pajak:

  1. Pemeriksaan dengan Acara Biasa
  2. Pemeriksaan dengan Acara Cepat

Semua ketentuan mengenai pemeriksaan dengan acara biasa berlaku juga untuk pemeriksaan dengan acara cepat. Hanya saja dalam pemeriksaan acara cepat dilakukan tanpa Surat Uraian Banding (SUB) atau Surat Tanggapan dan tanpa Surat Bantahan. Pemeriksaan acara cepat hanya dapat dilakukan terhadap:

    1. Sengketa Pajak tertentu;
    2. Gugatan yang tidak diputus dalam jangka waktu yang seharusnya;
    3. Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan formal, adanya kesalahan tulis atau kesalahan hitung dalam putusan Pengadilan Pajak; dan
    4. sengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak.

  • pengadilan pajak


Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut atau asistensi penyelesaian sengketa kepabeanan dan perpajakan di Pengadilan Pajak:

PT CAKRA EKSPERT SOLUSINDO (CES)

Wahyu Hidayat, SH.