Agung Prasetyo Utomo

Agung Prasetyo Utomo


Saya, Agung Prasetyo Utomo, adalah salah satu konsultan bea dan cukai yang sekarang bekerja pada PT. Cakra Expert Solusindo (CES). Sebelumnya, saya bekerja selama 16 (enam belas) tahun pada Divisi Ekspor dan Impor PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMI). Bekerja pada Divisi Ekspor dan Impor perusahaan besar yang berstandar internasional memberikan saya pengetahuan yang mendalam dalam hal kepabeanan. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMI) mewajibkan setiap karyawannya untuk memiliki pengetahuan yang tinggi guna mendukung pekerjaan. Semakin tinggi pengetahuan karyawan tentunya akan berbanding lurus dengan added value yang dapat diberikan oleh karyawan tersebut untuk perusahaan.

PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMI) memberikan dukungan penuh pada pengembangan pengetahuan dan keahlian pekerjanya. Pelatihan dan pendidikan sering diadakan di internal perusahaan, baik dimentori oleh sesama karyawan atau memanggil instruktur atau pemapar dari luar perusahaan. Karyawan juga sering diikutsertakan pada pelatihan-pelatihan di luar perusahaan.

Di sisi lain, saya sendiri mempunyai ketertarikan yang tinggi pada kasus-kasus perdagangan internasional. Inilah yang akhirnya membawa saya pada pekerjaan sebagai kuasa hukum kepabeanan. Suatu pekerjaan yang saya jalani dengan penuh gairah. Salam. Read More …

Sriyani

Konsultan Kepabeanan

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh..

Nama saya Sriyani. Saya biasa dipanggil “Yani”. Saya adalah salah satu kuasa hukum dan konsultan bea cukai yang sekarang bekerja pada PT. Cakra Expert Solusindo (CES). Sebelumnya, saya telah bekerja di tiga perusahaan yang berbeda, yaitu PT. BENELUXINDO, PT. SANKEN TRANSFORMER INDONESIA dan PT. AICHIKIKI AUTOPARTS INDONESIA.

Pada dua perusahaan yang terakhir saya bekerja pada divisi ekspor dan impor. Dari sini lah saya mengenal kepabeanan dan perdagangan internasional. Awalnya saya tertarik dengan perdagangan internasional karena menurut saya hanya perusahaan besar-lah yang mampu berbisnis secara internasional. Semakin dalam mengenal perdagangan internasional ternyata ekspor dan impor tidak dapat dilepaskan dari peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai institusi pengawas perdagangan internasional.

Ketertarikan saya terhadap kepabeanan semakin bertambah ketika saya mengetahui bahwa perdagangan internasional dan bea cukai ternyata bersinggungan juga dengan pengadilan pajak dalam hal terjadi sengketa kepabeanan. Dari sinilah awal saya menekuni pekerjaan sebagai seorang konsultan kepabeanan. Semoga saya dapat membantu Anda.

Wa’alaikum salam warahmatullahi wabarokatuh.. Read More …

Keberatan

keberatan di bidang kepabeanan

Keberatan di Bidang Kepabeanan

Keberatan di bidang kepabeanan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 217/PMK.04/2010. PMK ini diturunkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Perdirjen) Nomor PER-1/BC/2011. Perdirjen ini juga sudah diubah dengan dikeluarkannya Perdirjen Nomor PER-09/BC/2016.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, keberatan dan banding di bidang kepabeanan diatur dalam Bab XIII tentang Keberatan dan Banding, yang memuat Pasal 93, Pasal 93A, Pasal 94 dan Pasal 95.

Ketentuan Formal

Keberatan hanya dapat diajukan atas penetapan yang bersifat final, konkrit dan individual. Keberatan tidak dapat diajukan terhadap peraturan yang bersifat umum. Pada dasarnya keberatan diajukan kepada pimpinan dari penerbit surat penetapan. Keberatan diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Penetapan pejabat bea dan cukai yang dapat diajukan keberatan antara lain adalah:

  1. SPTNP: Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean;
  2. SPP: Surat Penetapan Pabean;
  3. SPSA: Surat Penetapan Sanksi Administrasi;
  4. SPBL: Surat Penetapan Barang Larangan;
  5. SPPBMCP: Surat Penetapan Pernbayaran Bea Masuk, Cukai, dan/ atau Pajak; dan
  6. SPPBK: Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar.

Read More …

Gugatan

gugatan pengadilan pajak

GUGATAN PENGADILAN PAJAK

Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak. Gugatan juga dapat diajukan terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Gugatan yang dapat diajukan ke Pengadilan Pajak adalah adalah gugatan terkait penagihan atas pajak yang harus dibayar, termasuk tagihan bea dan cukai.


Ada perbedaan antara Gugatan, Keberatan dan Banding. Banyak yang tidak paham mengenai perbedaan ini hingga menyebabkan tidak terpenuhinya ketentuan formal. Untuk lebih jelasnya terkait Keberatan dan Banding, silakan baca kedua tautan berikut: Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Banding di Bidang Kepabeanan.


Gugatan tidak menghalangi dilaksanakannya penagihan pajak atau kewajiban perpajakan. Gugatan dapat dicabut dengan suatu pernyataan pencabutan sebelum persidangan atau pada saat persidangan sebelum dibuatkan putusan. Gugatan yang sudah dicabut tidak dapat diajukan kembali. Read More …

Pengadilan Pajak Yogyakarta

pengadilan pajak yogyakarta

Pengadilan Pajak Yogyakarta bersidang di Gedung Keuangan Negara (GKN) Yogyakarta milik Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pengadilan pajak tidak memiliki gedung tersendiri di Yogyakarta. Berikut adalah alamat tempat persidangan sengketa perpajakan, termasuk kepabeanan dan cukai, di Kota Yogyakarta:

Pengadilan Pajak Yogyakarta
Gedung Keuangan Negara Yogyakarta

Jl. Kusumanegara No. 11
Kelurahan Semaki
Kecamatan Umbulharjo
Kota Yogyakarta
Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55166

Telepon ~ (0274) 512304
Faksimile ~ (0274) 512305
SMS Center ~ 081310333333
Email ~ set.pp@kemenkeu.go.id 

 



Pengadilan pajak hanya terdapat di ibukota negara, yaitu DKI Jakarta. Tapi untuk memudahkan para wajib pajak atau penanggung pajak mencari keadilan, maka Pengadilan Pajak juga membuka persidangan di kota lain. Salah satunya adalah Kota Yogyakarta. Selain Yogyakarta, kota lain di luar Jakarta yang ditunjuk untuk mengadakan persidangan sengketa kepabeanan dan perpajakan adalah Kota Surabaya.

Meskipun nantinya pemohon bisa mengajukan tempat persidangan di Yogyakarta maupun Surabaya, tapi pengajuan sengketa tetap ditujukan kepada Pengadilan Pajak di Jakarta. Nantinya hakim yang memeriksa dan memutus sengketa juga berasal dari Jakarta. Kota di luar Jakarta yang mengadakan persidangan sengketa pajak tidak memiliki hakim yang secara definitif berada di kota tersebut.

Persidangan sengketa pajak dapat dilakukan di Kota Yogyakarta dengan syarat sebagai berikut:

  1. Dalam hal sengketa terkait kepabeanan, pelabuhan bongkar atas impor dilakukan di Pelabuhan Tanjung Emas;
  2. Alamat perusahaan berada di Wilayah Jawa tengah dan DIY;
  3. Wajib Pajak atau Penanggung pajak menghendaki dipersidangkan di Yogyakarta.

  • Gedung Keuangan Negara Yogyakarta


Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut atau asistensi penyelesaian sengketa kepabeanan dan perpajakan di Pengadilan Pajak:

PT CAKRA EKSPERT SOLUSINDO (CES)

Wahyu Hidayat

Pengadilan Pajak Surabaya

Pengadilan pajak hanya terdapat di ibukota negara, yaitu DKI Jakarta. Tapi untuk memudahkan para wajib pajak atau penanggung pajak dalam mencari keadilan maka Pengadilan Pajak juga membuka persidangan di kota lain, salah satunya adalah Kota Surabaya. Selain Surabaya, kota lain yang ditunjuk untuk mengadakan persidangan sengketa kepabeanan dan perpajakan adalah Kota Yogyakarta.

Alamat Tempat Sidang Pengadilan Pajak di Surabaya

Gedung Keuangan Negara Surabaya I

GKN Surabaya I Lantai 6
Jl. Indrapura No. 5
Perak Timur
Kecamatan Pabean Cantikan
Kota Surabaya
Jawa Timur
Kode Pos 60164

Telepon ~
(031) 3523094-95 ext 366
Faksimile ~ Tidak ada
SMS Center ~ 081310333333
Email ~ set.pp@kemenkeu.go.id



Pengadilan pajak hanya terdapat di ibukota negara, yaitu DKI Jakarta. Tapi untuk memudahkan para wajib pajak atau penanggung pajak mencari keadilan, maka Pengadilan Pajak juga membuka persidangan di kota lain. Salah satunya adalah Kota Surabaya. Selain Surabaya, kota lain di luar Jakarta yang ditunjuk untuk mengadakan persidangan sengketa kepabeanan dan perpajakan adalah Kota Yogyakarta.

Meskipun nantinya pemohon bisa mengajukan tempat persidangan di Yogyakarta maupun Surabaya, tapi pengajuan sengketa tetap ditujukan kepada Pengadilan Pajak di Jakarta. Nantinya hakim yang memeriksa dan memutus sengketa juga berasal dari Jakarta. Kota di luar Jakarta yang mengadakan persidangan sengketa pajak tidak memiliki hakim yang secara definitif berada di kota tersebut.

Persidangan sengketa pajak dapat dilakukan di Kota Surabaya dengan syarat sebagai berikut:

  1. Dalam hal sengketa terkait kepabeanan, pelabuhan bongkar atas impor berada di wilayah timur indonesia;
  2. Alamat perusahaan berada di wilayah timur indonesia;
  3. Wajib Pajak atau Penanggung pajak menghendaki dipersidangkan di Surabaya.

  • pengadilan pajak surabaya


Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut atau asistensi penyelesaian sengketa kepabeanan dan perpajakan di Pengadilan Pajak Surabaya:

PT CAKRA EKSPERT SOLUSINDO (CES)

Wahyu Hidayat

Pengadilan Pajak Jakarta

pengadilan pajak

Alamat Pengadilan Pajak Jakarta:

Jl. Hayam Wuruk No.7
RT 006 RW 002
Kelurahan Kebon Kelapa
Kecamatan Gambir
Kota Jakarta Pusat
DKI Jakarta
Kode Pos 10120

Telepon ~
(021) 29806333
Faksimile ~ (021) 29806334
SMS Center ~ 081310333333
Email ~ set.pp@kemenkeu.go.id



Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak. Pengadilan Pajak berkedudukan di ibukota negara yaitu di Kota DKI Jakarta. Meskipun berkedudukan di Jakarta, persidangan dapat dimungkinkan untuk dilakukan di kota lain. Kota yang saat ini ditunjuk untuk menggelar persidangan di luar Jakarta adalah kota Surabaya dan Yogyakarta.

Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak. Sengketa pajak yang dimaksud adalah Banding dan Gugatan. Dalam hal banding, pengadilan pajak hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal gugatan, pengadilan pajak memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan. Pengadilan pajak juga dapat memutus sengketa lainnya sesuai amanat undang-undang perpajakan.

Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa perpajakan. Untuk keperluan pemeriksaan, Pengadilan Pajak dapat memanggil atau meminta data atau keterangan yang berkaitan dengan sengketa dari pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada 2 (dua) jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Pajak:

  1. Pemeriksaan dengan Acara Biasa
  2. Pemeriksaan dengan Acara Cepat

Semua ketentuan mengenai pemeriksaan dengan acara biasa berlaku juga untuk pemeriksaan dengan acara cepat. Hanya saja dalam pemeriksaan acara cepat dilakukan tanpa Surat Uraian Banding (SUB) atau Surat Tanggapan dan tanpa Surat Bantahan. Pemeriksaan acara cepat hanya dapat dilakukan terhadap:

    1. Sengketa Pajak tertentu;
    2. Gugatan yang tidak diputus dalam jangka waktu yang seharusnya;
    3. Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan formal, adanya kesalahan tulis atau kesalahan hitung dalam putusan Pengadilan Pajak; dan
    4. sengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak.

  • pengadilan pajak


Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut atau asistensi penyelesaian sengketa kepabeanan dan perpajakan di Pengadilan Pajak:

PT CAKRA EKSPERT SOLUSINDO (CES)

Wahyu Hidayat, SH.